Gara-gara Facebook, Oknum PNS Dipolisikan

CEPOS 27 Pebruari 2010 08:39:03
JAYAPURA-Situs jejaring sosial www.facebook.com memang memiliki banyak manfaat, namun di sisi lain, jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya maka bisa berbuntut pada proses hukum.
Ini seperti yang dilakukan oleh oknum PNS yang memiliki inisial TU di nama atau akun di facebooknya. Gara-gara diduga telah menulis status berbau SARA (Suku, Agama dan Ras) berupa penghinaan terhadap orang Papua melalui facebooknya, ia dilaporkan oleh para pegawai yang ada di lingkungan DPR Papua ke Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kamis (25/2).
Sebelumnya, sekitar 20 lebih para pegawai di lingkungan DPRP ini sempat mendatangi ke Mapolresta Jayapura, sambil menunjukan barang bukti berupa print out status facebook yang bersangkutan, namun kemudian mereka diminta untuk melaporkan ke Mapolda Papua.
Tidak berapa lama, pelaku yang diketahui seorang oknum PNS di salah satu dinas di lingkungan Pemprov Papua ini diamankan polisi dan langsung dibawa ke Mapolda Papua untuk dimintai keterangan.
Para pegawai di DPRP itu tampaknya tidak terima dengan status dalam Facebook yang dibuat oleh TU, karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap semua orang Papua.
Menurut Adventus, yang mengetahui kali pertama status yang diduga dibuat pelaku itu adalah pak Monim di Sekretariat DPRP pada pukul 09.00 WIT. "Kami semua mendengar cerita soal status itu, sehingga kami ramai-ramai membuka facebook untuk melihat langsung status yang dibuat tersebut," kata Adventus.
Setelah melihat status itu, para staf sekretariat DPRP ini geram, apalagi status tersebut berisi penghinaan terhadap orang Papua dan bisa dibaca siapa saja, sehingga mereka kemudian menyimpan halaman tersebut, kemudian melakukan print out untuk dijadikan sebagai barang bukti.
Adventus menilai, status Facebook milik pelaku itu merupakan penghinaan terhadap orang Papua secara keseluruhan. Untuk itu, pihaknya bersama dengan teman-temannya yang lain menyampaikan pengaduan atas penghinaan tersebut ke pihak yang berwenang.
"Jelas itu penghinaan. Apalagi, bukan menyebut oknum tetapi orang Papua secara keseluruhan," katanya yang dibenarkan beberapa orang temannya.
Untuk itu, kata Adventus, pelaku harus meminta maaf secara terbuka kepada semua orang Papua, karena penghinaan tersebut bukan ditujukan kepada oknum saja, tetapi ditujukan secara umum kepada orang Papua. Mereka tampak geram, apalagi pelakunya merupakan seorang oknum PNS, sehingga mestinya menghargai orang Papua.
"Kami melihat status itu dari pagi pukul 09.00 WIT dan tertulis dalam waktunya sekitar 7 jam lalu status itu dibuat. Kami laporkan dia ke Polres dan Polres antar kami ke sini dan mengamankan pelakunya ke Polda," imbuhnya.
Saat itu, pelaku masih dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada yang bisa dikonfirmasi. (bat/fud)
(scorpions)

Hari ini, Bupati Se-Pegunungan Tengah Gelar Pertemuan

CEPOS 22 Pebruari 2010 07:58:30

Hari ini, Bupati Se-Pegunungan Tengah Gelar Pertemuan


WAMENA-Sepuluh bupati kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Se- Kawasan Pegunungan Tengah akan menggelar pertemuan selama dua hari (Senin 22/2 dan Selasa 23/2) di Gedung Sosial GKI Wamena.
Sepuluh kabupaten tersebut meliputi lima kabupaten induk yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya dan lima kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak Papua.
Demikian diungkapkan Sekretaris Asosiasi Bupati Se-Kawasan Pegunungan Tengah, Befa Yigibalom SE,M.Si kepada Cenderawasih Pos, di sela kesibukannya mempersiapkan gedung Sosial GKI yang akan digunakan untuk pertemuan, Minggu (21/2).‘’Pertemuan ini, dalam rangka reorganisasi kepemimpinan selama 2 tahun, mengevaluasi kerjasama dan mengevaluasi kebijakan dari pemerintah tingkat atas terhadap pembangunan di kawasan pegunungan secara keseluruhan,”jelas Befa.
Selain dihadiri oleh 10 bupati dan seluruh jajaran lanjut Befa, pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua Komisi-komisi dari 10 kabupaten, DPR Provinsi Papua dari Pegunungan, anggota DPR RI dan DPD dari Papua, tokoh masyarakat dan lainnya. “Semuanya sudah ada di Jayapura, besok (red.hari ini) semuanya sudah tiba di Wamena dan kegiatan pun langsung dibuka, mulai pagi sampai malam selama dua hari,”imbuhnya.
‘’Akan diisi dengan diskusi-diskusi, kemudian akan mendapatkan saran dan pandangan yang selanjutnya diputuskan bersama. Salah satu isu yang akan dibahas mengenai sharing dana untuk pembangunan dan mengenai Provinsi Pegunungan Tengah,”ujarnya.
Sementara itu di tempat terpisah Lukas Enembe, SIP menambahkan, disamping Raker, acara ini juga akan mengevaluasi perhatian pemerintah Provinsi Papua terhadap persoalan di wilayah Pegunungan Tengah
‘’Juga pemilihan ketua asosiasi bupati se-Pegunungan Tengah yang baru, sebab untuk periode tahun lalu sudah habis masa kerjanya. Dua tahun lalu asosiasi ini dipimpin Bupati Tolikara, DR (HC) John Tabo, MBA,”ungkap Enembe kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti Pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Puncak di Gedung Negara Jayapura, Jumat (19/2).(lmn/nal)
(scorpions)

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

cepos 23 Pebruari 2010 09:35:49

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan


WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David Pagawak,S.Sos dan Penjabat Bupati Puncak Drs. Levianus Agustinus Boling.
Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Paskalis Kosay, anggota DPD RI Paulus Sumino, Ketua Komisi dari DPR Papua, Ketua DPRD se-Kawasan Pegunungan Tengah, Muspida dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Selain menetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip sebagai Ketua Asosiasi Bupati se- Pegunungan Tengah periode 2010-2012, pertemuan ini juga membahas beberapa isu, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah, peningkatan Bandar Udara Wamena, membangun komunikasi yang baik dengan gubernur Papua agar ada hati untuk membangun kawasan Pegunungan Tengah, dan membahas mengenai pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Ketua Asosisasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Periode 2008-2010, DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, pada pertemuan bupati se-kawasan Pegunungan Tengah ini, pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan pokok pikiran.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian, maka yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan. “Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah disepakati fokus pada satu titik saja dan diselesaikan secara bersama-sama dan dinikmati dalam waktu yang singkat, hal ini perlu dukungan studi, perizinan, kawasan lindung dan lain-lain,”kata John Tabo.
Kemudian untuk mendukung pelayanan bagi pembangunan kawasan Pegunungan Tengah diperlukan adanya kebersamaan terus membangun dan meningkatkan Bandar Udara.
Rekomendasi di bidang kesehatan, lanjut John Tabo, masalah HIV-AIDS di Pegunungan Tengah, harus mendapatkan perhatian serius dan bersama-sama menekan angka kematian yang cukup tinggi yang disebabkan oleh HIV-AIDS.
“Di bidang pendidikan, mari bersama-sama meningkatkan kualitas anak-anak kita dengan pola pendidikan yang baik dan bekerjasama pihak Surya Institute untuk melahirkan bibit unggul di masa mendatang,”tuturnya.
Sementara di bidang pemerintahan, selaku ketua Asosiasi Periode 2008-2010 mengajak semua komponen untuk membahas dan memutuskan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah beribukota di Wamena dan pembentukan Kota Wamena sebagai salah satu syarat pembentukan provinsi.
“Saya harap isu aktual ini dibahas dan menjadi sikap bersama dalam memperjuangkan hak-hak penduduk asli Papua terbesar di Tanah Papua ini,”tandasnya.
Sebelum rekomendasi yang disampaikan mendapat respon atau pandangan umum, 10 bupati se- Kawasan Pegunungan Tengah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, hingga kini pembangunan di kawasan pegunungan tengah (Peguteng) masih tertinggal. Karena itu, organisasi Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah ini terbentuk untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan itu.
"18 Februari 2008, 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah walk out saat acara Raker Bupati se-Tanah Papua dan Papua Barat. Aksi walk out itu dilakukan karena sejak integrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang di segala bidang dibanding pembangunan di kawasan pedalaman atau pegunungan,” kata John Tabo.
Kondisi tersebut kata John Tabo, terus berjalan sampai di era Otonomi Khusus (Otsus), misalnya; untuk dana infrastruktur, data dan fakta menunjukkan tahun 2005 sampai 2008 yang dialokasikan untuk kawasan Pegunungan Tengah kurang lebih Rp 2,8 triliun, terdiri dari; 2005 Rp 300 miliar, 2006 Rp 500 miliar, 2007 Rp Rp 1 triliun dan 2008 Rp 1 triliun lebih.
Sementara dari data yang ada, lanjut John Tabo, selama pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana infrastruktur yang dialokasikan di Peguteng hanya Rp 150 miliar atau 5 % dari total pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun.
Dana Otsus Provinsi Papua sejak 2002-2008 dalam bentuk dana segar (fresh money), dari data diperoleh sampai 2008 sudah mencapai Rp 15 triliun, namun alokasi untuk Peguteng hanya Rp 1,1 triliun atau 7,754 %.
Sementara dana 40% yang dikelola oleh Pemda Provinsi Papua rata-rata kurang lebih mendekati Rp 1 triliun, tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasi di setiap kabupaten.
''Dana infrastruktur yang berasal dari APBN pun menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, sehingga aspek pelaksanaan kegiatan di daerah terkesan tidak menjawab kebutuhan sebenarnya serta aspek kualitas, pengendalian jauh dari tujuan dan sasaran kegiatan,"katanya.
Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua serta sumber penerimaan lainnya, misalnya tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, tidak ditemukan pembiayaan belanja publik atau pembangunanan kabupaten dari sumber dana tersebut, sementara di seluruh kabupaten khususnya di Pegunungan Tengah, belanja publik terbesar juga diambil dari dana DAU dan pendapatan lain-lain.
Oleh karena itu, lanjut John Tabo, pihaknya membentuk asosiasi bupati Pegunungan Tengah, untuk mensinergikan rencana pembangunan antar kawasan pegunungan tengah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.
Untuk diketahui, anggota Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (Peguteng) yang awalnya hanya 5 kabupaten (Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang) saat ini menjadi 10 kabupaten. Ini setelah Ketua Asosiasi Bupati Peguteng 2008-2010 DR (HC) John Tabo,MBA dengan resmi menerima 5 kabupaten yang baru dimekarkan, yaitu Kabupaten Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Puncak, menjadi anggota asosiasi dalam reorganisasi kepemimpinan Asosiasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, di Gedung Sosial GKI Wamena, Senin (22/2).
"Saya harap 10 bupati se Kawasan Pegunungan Tengah memiliki kesepakatan yang jelas tentang titik focus penanganan dana sharing yang benar-benar menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar kawasan Pegunungan Tengah, artinya kita harus fokus pada satu titik dalam membongkar isolasi pegunungan, sehingga sejarah akan mencatat di masa kita jadi pemimpin, kita berhasil menoreh prestasi yang akan dikenang generasi penerus," pungkas John Tabo. (lmn/fud) (scorpions)

Aspirasi Tuntut Merdeka Kembali Disuarakan

cepos 23 Pebruari 2010 09:35:25

Aspirasi Tuntut Merdeka Kembali Disuarakan


Ratusan Massa Solidaritas HAM, Hukum dan Demokrasi Unjuk Rasa di DPRP
JAYAPURA – Ratusan massa yang menamakan dirinya Solidaritas HAM, Hukum dan Demokrasi Papua kembali menyuarakan aspirasi Papua Merdeka lewat aksi demo damai yang dilakukan di DPRP, Senin (22/2) kemarin.
Aksi demo yang berlangsung tertib itu, awalnya massa berkumpul dari Perunas III Waena sekitar pukul 09.00 Wit. Massa dengan berjalan kaki menuju Ekspo Waena. Sesampainya di depan Ekspo Waena sekitar pukul 09.45 WIT kemudian massa yang dari Perumnas III bergabung dengan massa yang telah menunggu di Ekpo Waena. Disana mereka kemudian beberapa orasi.
Dalam orasinya, para pendemo beberapa kali meneriakan ‘Papua Merdeka’. Mereka juga mengajak rakyat Papua untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua yang selama ini tertindas. Kemudian setelah massa semakin banyak selanjutnya massa hendak berjalan kaki kearah Abepura.
Setelah berkoordinasi dengan Pihak Polsekta Abepura yang dipimpin langsung oleh Polsekta Abepura AKP Yafet Karafir akhirnya pihak kepolisian mengijinkan para pendemo untuk melakukan long much.
Para pendemo dengan berjalan kaki sambil bernyanyi dan terus meneriakan ‘Papua Merdeka’. Selain itu, para pendemo menggelar spanduk yang isinya ; Pemerintah segera tarik pasukan organic dan non organic , Stop militerisme di Papua. Negara bertanggung jawab atas seluruh korban pelanggaran HAM di Papua.
Selain spanduk para pendemo juga membawa beberapa pamflet yang diantaranya tertulis, Papua tanah damai hanyalah hayalan. Hentikan kekerasan terhadap tahanan Napol Tapol, bebaskan tahanan Tapol dan Napol di Papua. Stop militerisme di Papua, stop pembunuhan di luar proses hukum, hentikan penambahan kodam di Tanah Papua, hentikan bisnis di Tanah Papua, rakyat Papua lawan penindasan, dan pamphlet-pamflet lainnya.
Sesampainya di Padang Bulan ratusan massa itu dihentikan aksinya oleh pihak kepolisian karena aksi itu cukup mengganggu arus lalu lintas. Setelah berkoordinasi dengan aparat, kemudian disediakan lima buah truk dan satu buah taxi untuk mengangkut mereka. Ratusan pendemo kemudian menuju ke Abepura.
Sesampainya di Abepura tepatnya di depan Kantor Pos Abepura mobil yang dikendarai pendemo langsung berhenti dan para pendemo kembali berkoordinasi dengan pihak kepolisian akan melanjutkan aksinya tersebut ke DPRP.
Pengawalan ketat dari aparat gabungan Dalmas Mapolresta Jayapura dan Brimob sebanyak 1 kompi plus ditambah 1 unit kendaraan Water Canon telah disiagakan di Taman Imbi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. ”Dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam aksi demo ini, kami telah menyiagakan pasukan untuk siap siaga,”ungkap Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK kepada wartawan disela-sela aksi demo tersebut.
Massa yang tiba di DPRP dengan berjalan kaki sambil membawa spanduk dan pamflet langsung masuk kemudian meneriakkan Papua Merdeka dan mengelilingi bundaran taman air yang ada di DPRP. Setelah tiba kemudian massa langsung membentangkan spanduk lain yang bertuliskan ”Pemerintah segera bebaskan Tapol/Napol tanpa syarat kemudian Pemerintah RI segera membuka ruang HAM dan Demokrasi bagi rakyat Papua serta meminta supaya pemerintah segera menarik pasukan organik maupun non organik.
Sambil melakukan orasi secara bergantian dari masing-masing daerah dan kota. Dalam orasi-orasinya, Koordinator aksi, Usama Yogobi meminta supaya semua tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (Napol) dibebaskan tanpa syarat kemudian meminta kepada aparat kepolisian mengungkap kasus penembakan Opinus Tabuni di Wamena yang sampai sekarang tidak jelas.
Massa sempat menunggu lama ada pihak DPRP yang turun menemui namun menurut informasi bahwa hampir seluruhnya anggota DPRP sedang tidak ditempat karena sedang mengikuti Raker Bupati Se-Pegunungan Tengah di Wamena. Sambil menunggu, orasi terus berlanjut dan akhirnya Wakil Ketua II DPRP, Komarudin Watubun, SH, MH bersama Wakil Ketua Komisi A, Ir. Weynand Watori, anggota Komisi A, Amal Saleh, Wakil Ketua Komisi B, H. Zainuddin Sawiyah, SH dan anggota Komisi E, H. Maddu Mallu, SE turun untuk menemui mereka.
Namun sangat disayangkan meskipun pihak DPRP sudah menemui mereka tampaknya massa menginginkan Ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM yang datang menemui namun berkat proses negosiasi dan pemahaman bahwa Ketua DPRP sedang tidak ditempat maka Wakil Ketua II yang menerima. Alasan itu akhirnya diterima massa namun tidak serta merta langsung memberikan semua pernyataan sikapnya sehingga dialog secara singkat pun terjadi. Massa meminta supaya DPRP bekerja untuk memperjuangkan pembebasan sejumlah tapol dan napol lewat pembentukan tim.
”Aspirasi ini tetap akan kami tindaklanjuti dan akan menjadi agenda sehingga untuk memutuskan permintaan itu kami tidak bisa karena harus lewat mekanisme. Kemudian menyangkut pembentukan tim itu akan ditinjau kembali karena akan lebih koordinasi dengan pimpinan DPRP sedangkan untuk pembebasan tapol dan napol, hal itu akan dikoordinasikan kepada Komisi A yang membidanginya sehingga perlu dibahas lebih jauh,”jelas Komarudin. (dni/nal/luc) (scorpions)

TENAGA PENGAJAR TIDAK ADA MASYARAKAT NDUGA DEMO

Ditulis oleh Fredy/Papos
Selasa, 23 Februari 2010 00:00

WAMENA (PAPOS) – Kondisi pendidikan di Kabupaten Nduga dinilai masyarakat sangat memprihatinkan. Alhasil, seluruh elemen masyarakat Nduga melakukan aksi demo damai di depan kantor perwakilan sekretariat Kabupaten Nduga, Wamena, Senin (22/2) kemarin.

Dalam aksi demo ini masyarakat Nduga meminta pemerintah Kabupaten Nduga untuk lebih serius menangani masalah pendidikan di Kabupaten Nduga yang sudah tidak berjalan dengan baik.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Nduga karena banyak sekolah tidak beroperasi lagi dan Guru-Gurunya pun sudah tidak lagi berada di tempat tugas untuk melakukan tugas pelayanannya,” ujar koordinator demo, Frengky Gwijangge dalam orasinya.

Dia mengatakan, hingga saat ini banyak anak-anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena tidak adanya tenaga pengajar.

Selain itu juga banyak sekolah dasar yang bangunannya telah rusak berat namun hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah, katanya.

Hal ini menurut Frengky merupakan kegagalan dari pihak pemerintah Kabupaten Nduga. Untuk itu, masyarakat meminta agar kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nduga untuk segera diganti dari jabatannya dan segera melakukan pembenahan terhadap pelayanan khususnya di bidang pendidikan.

‘’Pemerintah Nduga perlu segera memperbaiki pelayanan bidang pendidikan sebagai dasar untuk membangun SDM orang Nduga guna membangun daerahnya kedepan,” paparnya.

Untuk itu, mereka meminta agar para Guru yang selama ini meninggalkan tempat tugasnya untuk di tindak tegas dan segera kembali ketempat tugasnya untuk melaksanakan tugas pelayanannya, pungkasnya.[fredy]

MASIH TERJADI KESENJANGAN SOSIAL PESISIR DAN PEGUNUNGAN

Ditulis oleh Djoko/Papos
Selasa, 23 Februari 2010 00:00

WAMENA [PAPOS]- Ketua asosiasi Bupati se - Pegunungan Tengah, DR (HC) John Tabo, MBA mengatakan lahirnya organisasi asosiasi bupati se- Pegunungan Tengah merupakan manifestasi dari perjuangan rakyat Pegunungan Tengah untuk mengejar berbagai ketertinggalan disemua aspek kehidupan dari saudara-saudaranya yang lain di Indonesia.

Lahirnya asosiasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sikap walk out yang ditunjukkan oleh 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah kepada gubernur Papua dalam acara raker bupati setanah Papua dan Papua Barat di Sasana Karya kantor gubernur provinsi Papua pada 18 Februari 2008 lalu.

Hal itu dikatakan John Tabo selaku ketua asosiasi bupati sepegunungan tengah periode 2008-2010 mengawali sambutannya. “Sikap itu kami ambil karena sejak Irian Jaya (Papua sekarang, red) berintegrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang disegala bidang bila dibandingkan dengan pembangunan dikawasan Pegunungan Tengah yang nota bene orang pedalaman.

‘’Kondisi ini terus berjalan sampai di era otonomi khusus dan terjadi kesenjangan sosial yang sangat menyolok, padahal pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan dikawasan Pegunungan Tengah, namun dalam kenyataannya tak pernah dinikmati oleh masyarakat Pegunungan Tengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari provinsi Papua,” tegas John Tabo yang mendapat aplaus dari peserta.

Pembentukan asosiasi itu sendiri bertujuan untuk mensinergikan rencana pembangunan dan mengoptimalkan beban pembiayaan untuk pembangunan kerja sama antar kawasan pegunungan tengah, pemprov Papua dan pemerintah pusat.

Hal yang paling utama pembentukan organisasi ini adalah program jangka pendek untuk memutuskan secara bertahap mata rantai penyebab ketertinggalan pembangunan diwilayah Pegunungan Tengah yang didukung alokasi anggaran yang fokus dan multi years pada program kegiatan yang sifatnya akan memberikan dampak multiplayer efect disegala bidang.

Pada tahun 2008 terjadi defisit, Papua Barat mendapat dana 700 Milyar dan provinsi Papua hanya mengelola dana senilai 300 Milyar, sementara pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana yang dialokasikan untuk Pegunungan Tengah hanya 150 Milyar atau 5 persen dari total pendapatan sebesar 2,8 Trilyun. Untuk dana segar (fresh money) di tahun 2008 yang mencapai 15 Trilyun, namun untuk kawasan pegunungan tengah hanya dialokasikan 1,1 Trilyun atau 7,54 %. Padahal dana 40 % yang dikelola oleh Pemprov Papua mendekati 1 Trilyun yang tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasinya yang dilaksanakan disetiap kabupaten.

Dana infrastruktur yang berasal dari APBN dan menjadi tanggungjawab pemprov Papua yang pelaksanaan kegiatannya disetiap kabupaten terkesan tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya. “Ditinjau dari aspek kualitas dan pengendalian justru sangat jauh dari tujuan dan sasaran yang diharapkan,” tegas John Tabo.

Acara pertemuan asosiasi bupati sepegunungan tengah itu dihadiri sejumlah bupati seperti bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington Wenda, bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S. IP, wakil bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, penjabat bupati Nduga Benyamin Arisoy, SE, M. Si, bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM, penjabat bupati Mamberamo Tengah David pagawak, S. Sos, penjabat bupati Yalimo Drs. W.D. Siep, penjabat bupati Puncak, Drs. L.A. Boling, sekda Lany Jaya Doren Wakerkwa, SH, ketua DPRD sepegunungan tengah, muspida Jayawijaya, para intelektual dan undangan lainnya. [djoko]

LONG MARCH PENDEMO DIGAGALKAN APARA KEAMANAN

DEMO : Massa Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua saat melakukan unjuk rasa terkait masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Berlangsung di gedung DPR Papua, Senin (22/2) kemarin[ft:loi/papos]
JAYAPURA [PAPOS] - Ratusan masa yang tergabung dalam Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua melakukan unjuk rasa terkait masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.

Masa yang dipimpin Usama Yogobe berecana melakukan aksi demo di Gedung DPR Papua, sebelum menuju ke DPRP masa berkumpul di Depan Ekspo Waena, Perumnas III Waena dan di depan Kantor Pos Abepura dikawal Satgas Penjaga Tanah Papua (Petapa), Massa dari Perumnas III dan Expo Waena kumpul lalu melakukan long mars menuju Abepura untuk bergabung dengan massa di Abepura dan sama-sama menuju ke DPRP menyampaikan aspirasi.



Namun masa tiba di Padang bulan menuju Abepura sudah dihadang aparat keamanan lantara aksi long mars tersebut membuat arus lalulintas macet.

Aparat keamanan yang dipimpin Kapolsekta Abepura AKP Yafet Karafir langsung mengarakan masa untuk naik ke truk dan menuju ke DPRP di Jayapura agar arus lalulintas tidak terganggu.

Masa kemudian naik truk, sesampai di Abepura masa yang berkumpul di depan Kantor Pos Abepura, langsung naik ke truk dan masa dibawa menuju kota Jayapura dengan truk, diatas truk massa sambil membentangkan berbagai spanduk dan pamplet langsung menuju ke DPRP di pusat kota.

Menurut Koordinator aksi demo, Usama Yogobe kepada wartawan mengatakan, tujuan aksi tersebut ke DPRP adalah menyampaikan tuntutan tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan yang tidak terselesaikan.

Menurut, Usama Yogobe Inti dari tuntutan yang disampaikan ke DPRP yakni pemerintah harus bertanggungjawab terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, Mendesak Pemerintah RI untuk membuka ruang HAM dan Demokrasi bagi rakyat sipil Papua, mendesak DPRP segera membentuk komisi hukum dan HAM karena kasus pelanggaran HAM di Papua menuju genoside dan meminta pemerintah segera menarik pasukan organik dan non organik dari Papua, mendesak pemerintah RI dan Internasional untuk membawa kasus pelanggaran HAM di Papua ke Pengadilan Internasional.

Tiba di gedung DPR Papua, massa yang datang dengan truk itu melakukan orasi-orasi yang disampaikan Ketua koordinator Usama didepan anggota DPRP terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Mereka menuntut pemerintah Indonesia dan negera-negara asing bertanggungjawab masalah kemanusiaan (Genoside) di Papua.

Selain itu pendemo juga menuntut agar pemerintah provinsi Papua, DPRP dan Kakanwil Hukum dan HAM Papua bertanggungjawab atas biaya kesehatan Filep Karma karena status tahanan negara (Tapol) dan menuntut DPRP segera melakukan sidang istimewa untuk penutupan PT Freepot Indonesia.

Wakil II DPRP Komarudn Watubun SH.MH yang menerima aspirasi yang disampaikan para pendemo, mengatakan semua aspirasi yang disampaikan akan diterima dengan baik, namun belum bisa dipastikan untuk memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan, karena perlu dibicarakan dalam kalangan dewan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A, Ir. Weynand Watory mengatakan pihaknya siap mempasilitasi pertemuan dengan perwakilan pendemo pada tanggal 15 Maret 2010 mendatang.

Weynand juga mengatakan kalau semua persoalan yang terjadi di Tanah Papua telah disampaikan kepada dewan akan disampaikan ke pimpinan dewan, serta akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak untuk membicarakan masalah yang disampaikan sesuai mekanisme yang ada di dewan.

“ Untuk jawaban pada tanggal 15 Maret diminta kepada para perwakilan untuk ikut dalam pertemuan itu,” ujarnya. [loy/eka]

PROVINSI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA DIDEKLARASIKAN

DEKLARASI : Empat dari sepuluh Bupati anggota Aso¬siasi Bupati se-Pegunungan Tengah tampak berdiri pada pembukaan rapat kerja assosiasi tersebut yang berlangsung di Wamena,Senin (22/2)[ft:djoko/papos]
WAMENA [PAPOS] - Asosiasi bupati se-Pegunungan Tengah sepakat untuk mendirikan provinsi baru yakni, Provinsi Pegunungan Tengah Papua dan menetapkan Wamena sebagai ibukota provinsi. Pendeklarasian provinsi itu berlangsung ditengah-tengah Rapat Asosiasi bupati se-Pengunungan Tengah, Senin [22/2] di Wamena.

Hadir pada pendeklarasian itu, Bupati Jayawijaya yang diwakili oleh Wakil Bupati, Jhon Banua, Bupati Tolikara, DR (HC) Jhon Tabo MBA, Bupati Yahukimo, Ones Pahabol,SE,MM, Bupati Pegunungan Bintang, Drs.Welinton Wenda, Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, Penjabat Bupati, Lanny Jaya yang diwakili Sekretaris Daerah Doren Wakerkwa,S.Sos, Penjabat Bupati Kabupaten Yalimo, W.Siep, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, David Pagawak, Penjabat Bupati Nduga, Benyamin Arisoy dan Penjabat Bupati Puncak, Agus Boling.

Selain dihadiri oleh para bupati dan penjabat bupati se-Pegunungan Tengah, juga disakikan oleh anggota DPRP Papua, anggota DPR RI dan anggota DPD RI dan para ketua DPRD Kabupaten Pengunungan Tengah Papua.

Para bupati sepakat untuk mendirikan provinsi Pengunungan Tengah Papua demi percepatan pembangunan di wilayah Pengunungan Papua. Para bupati dan anggota DPRD sepakan melakukan sharing dana dalam rangka pengurusan pemekaran provinsi itu akan diajukan pada 2011 ke pemerintah pusat.

Lukas Enembe Terpilih

Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk masa periode 2010-2012 mengantikan Bupati Tolikara DR (HC)Jhon Tabo, MBA, yang diharapkan dapat segera melaksanakan tugas dalam mempercepat pemekaran provinsi Pengunungan Tengah Papua.

Jika sebelumnya, asosiasi hanya dipimpin oleh unsur Ketua dan Sekretaris, kali ini terjadi penambahan jabatan dalam asosiasi melihat bertambahnya peserta asosiasi dari lima kabupaten menjadi sepuluh kabupaten.

Dimana untuk ketua asosiasi ditetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, wakil ketua Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, Sekretaris Ketua Bapeda Puncak Jaya Pilemon Tabuni, wakil sekretaris Ketua Bapeda Jayawijaya Chris Manuputy .

" Mengingat delapan dari anggota asosiasi akan melakukan pemilihan kepala daerah tahun ini, maka kami sepakati ketua asosiasi kali ini dipengang Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe dan wakilnya Jhon Wempi Wetipo Bupati Jayawijaya," ujar mantan ketua asosiasi periode 2008-2010 yang juga bupati Tolikara.

Sepuluh kabupaten yang menjadi anggota Asosiasi Bupati Pengunungan Tengah terdiri dari, Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Nduga dan Kabupaten Puncak.

Selain menetapkan ketua bupati asosiasi, dalam rangka reorganisasi ditetapkan juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat se-Pegunungan Tengah, dr.Demus Kogoya dari Kabupaten Tolikara, Nesco Wenda dari DPRD Puncak Jaya, Sekretaris Alberth Tulihaluk dari DPR Yalimo dan Wakil Sekretaris Danton Giban dari DPRD Yahukimo yang akan bekerja sama dalam percepatan pembangunan daerah guung tersebut.

Menurut Jhon Tabo, jabatan ketua asosiasi akan dijabat secara bergantian oleh semua bupati di Pegunungan Tengah yang pemilihanya akan dilakukan dua tahun sekali hingga tujuan pembentukan asosiasi bupati kabupaten dipegunungan tengah tercapai. [rico]

MK Perintahkan DPRD Papua Tambah 11 Anggota dari Penduduk Asli

Senin, 01/02/2010 13:40 WIB
MK Perintahkan DPRD Papua Tambah 11 Anggota dari Penduduk Asli
Andi Saputra - detikNews


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal 6 ayat 2 Undang-undang No 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945. MK memerintahkan agar DPRD Papua menambah anggotanya sebanyak 11 orang dari penduduk asli.

"Majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon sepanjang pasal 6 ayat 2 UU Nop 21/2001," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan dalam Sidang Pleno di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2010).

Pasal 6 ayat 2 berbunyi, DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan (pemilu). Pasal tersebut diujimateriilkan oleh dua warga Papua yang tidak lolos dalam pemilu tahun lalu, Ramses Ohee dan Yones Alfons Nusi.

Mahfud melanjutnya, putusan penambahan anggota DPRD Papua periode 2009-2014 tersebut bertujuan untuk menghargai kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat Papua. Menurut seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan, sejak 9 tahun lalu, masyarakat di pulau tertimur Indonesia itu menginginkan 1,25 dari total anggota DPRD-nya berasal dari penduduk asli.

Menurut Mahfud, dengan ditambahkannya 11 anggota baru itu, nantinya jumlah anggota Dewan di Papua akan menjadi 67 orang (sekarang 56 orang). Sementara untuk komposisi anggota DPRD Papua periode 2014-2019 adalah 45 plus 11 penduduk asli (total 56 orang).

"Ini untuk menghargai kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisional," ujar Mahfud dalam sidang.

Mendengar putusan tersebut pemohon yang hadir di persidangan langung menangis bahagia. Isak tangis juga terdengar dari para pendukung mereka. "NKRI itu harga mati. Kami tidak ingin berpisah dari RI. MK telah memberikan putusan yang sangat bijak," ujar Ramses Ohee.

Menanggapi putusan tersebut, pihak pemerintah yang diwaliki Kabag Hukum Depdagri Mualimin Abdi mengaku menghormati putusan MK. Dia juga meminta Pemprov Papua dan DPRD setempat segera menyusun Perdasus terkait pengangkatan anggota DPRD tambahan itu.

"Perdasus itu wewenang provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah pusat hanya dilaporkan. Kalau dulu kami berargumen bahwa UU itu benar, ya, karena itu memang sudah tugas kami. Tapi karena putusan ini, maka kami menghormati dan meminta Pemprov Papua menindaklanjutinya," tutur Mualim. (irw/nrl)

Selesaikan Konflik Papua, Komnas HAM Gandeng JK

Senin, 08/02/2010 19:45 WIB
Selesaikan Konflik Papua, Komnas HAM Gandeng JK
Laurencius Simanjuntak - detikNews

(Foto: dok Rumgapres)

Jakarta - Untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkonsultasi dengan mantan Wapres Jusuf Kalla, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Komnas ingin JK membantu penyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh.

"Bagaimana penyelesaian secara damai Papua, kita berkonsultasi dengan Pak JK. Pak JK, sebagai ketua PMI punya pengalaman (mendamaikan) dari Poso sampai ke Aceh," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.

Hal itu disampaikan Ifdhal usai pertemuan tertutup dengan JK sekitar satu setengah jam di kantor PMI Pusat, Jl Gatot Subroto, Senin (8/2/2010). Ifdhal ditemani wakilnya Ridha Saleh dan seorang staf. Mantan Sekjen Partai Golkar yang kini menjabat salah satu ketua di PMI, Soemarsono, juga turut hadir dalam pertemuan.

Menurut Ifdhal, penyelesaian konflik secara parsial seperti penegakan hukum tidaklah bisa menenangkan konflik di Papua. Perlu dilakukan cara komprehensif untuk menyelesaikan konfik, yakni melalui dialog.

"Komnas HAM ingin penyelesaian secara komprehensif, tidak parsial," kata Ifdhal.

Ia menambahkan, pasca tewasnya salah satu pemimpin gerakan separatis Papua, Kelly Kwalik, Papua memang semakin memanas. Ada ketidakpuasan sebagian kalangan atas tewasnya Kelly yang ditunjukkan lewat demonstrasi di berbagai daerah di Papua.

"Dan JK punya concern yang sama dengan kami untuk masalah Papua," kata Ifdhal menambahkan pihaknya akan mengadakan pertemuan selanjutnya dengan JK.

(lrn/nwk)

SBY Dukung JK Selesaikan Konflik Papua

Senin, 08/02/2010 19:15 WIB
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung mantan Wapres yang kini menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dukungan disampaikan lewat komunikasi per telepon dan pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Laksanakan saja Pak JK, kami back-up," kata JK menirukan ucapan SBY kepadanya.

JK mengatakan hal itu di kantor PMI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Sebelumnya, JK mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi ingin JK turut membantu menyelesaikan konflik di Papua yang belakangan kian memanas pasca tewasnya Kelly Kwalik, salah satu pemimpin gerakan separatis Papua.

Menurut JK, cara komprehensif untuk menyelesaikan konflik adalah dengan dialog. Untuk sampai ke pelaksanaannya, kata JK, harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan berdasar pada data-data.

"Kita pelajari secara detail, baru langkahnya," ujar JK sambil mengatakan usai dialog barulah langkah-langkah pemulihan secara sistematis dilakukan.

Khusus untuk konflik di Papua, JK menaruh perhatian khusus. Pasalnya dengan otonomi khusus dan anggaran yang tinggi, Papua seharusnya sudah bisa memulai pembangunan dan terlepas dari konflik.

"Kita harus lihat lagi konsolidasi pembangunan di Papua," kata JK.

Ia menambahkan, konflik di Papua hanyalah letupan-letupan lokal yang bersifat kasuistis, meski tidak juga boleh dianggap remeh. "Secara umum aman-aman saja, tapi ada letupan. Dan bagaimana mencegah pandangan-pandangan radikal ini penting sekali," ujar JK.

(lrn/nwk)

PEMKAB MIMIKA MINTA DUKUNGAN LPMAK BANGUN MASYARAKAT

Warga masyarakat Mimika banyak mencari hidup sebagai pendulang emas liar, bahkan mereka mempertaruhkan hidup dari kejaran aparat, untuk itu pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian bagi mereka. [ft:Papos]

Timika [PAPOS] - Pemerintah Kabupaten Mimika, meminta dukungan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk menunjang pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal di wilayah itu.

"LPMAK sebagai mitra Pemda diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan masyarakat di Mimika," kata Wakil Bupati Mimika, H Abdul Muis saat membuka kegiatan sosialisasi program LPMAK tahun 2006-2009 di Timika.

Menurut Muis, selama ini ada kesan bahwa Pemkab Mimika dengan LPMAK berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program kerjanya.

Ia berharap ke depan semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Mimika melakukan sinergi program dengan biro pendidikan, biro kesehatan dan biro ekonomi di LPMAK.

Sebagai contoh, demikian Muis, dalam bidang pendidikan LPMAK membangun gedung sekolah di satu kampung, sedangkan Pemkab Mimika menyediakan tenaga guru dan lainnya.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, John Nakiaya mengatakan, lembaga yang dipimpinnya itu mendukung penuh seluruh program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Amungme dan Kamoro.

Serta warga suku lokal yang lain memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

"Selama ini sudah banyak hal yang telah kami lakukan dan kami berkomitmen terus menerus mendukung pemerintah daerah dalam membangun masyarakat," kata Nakiaya.

Ia menyambut baik ajakan Pemkab Mimika untuk bekerja sama dengan semua SKPD dalam mengimplementasikan program-program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

"Kita berharap dengan kerja sama itu akan lebih banyak program yang bisa dilakukan untuk masyarakat Mimika dengan dana yang memadai dan benar-benar efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelas Nakiaya.

LPMAK merupakan lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk pengembangan masyarakat lokal terutama dua suku besar di Mimika yaitu suku Amungme dan Kamoro.

Menurut Nakiaya, dana kemitraan yang diberikan Freeport untuk mendukung program-program LPMAK dari tahun ke tahun nilainya terus meningkat.

Tahun 2009, LPMAK mengelola dana kemitraan dari Freeport sebesar Rp260 miliar dan tahun 2010 diprediksi akan meningkat hingga Rp300 miliar.

Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk mendukung program kesehatan dengan nilai mencapai sekitar Rp130 miliar, pendidikan Rp60 miliar, pengembangan ekonomi Rp50 miliar, program kerja sama dengan Pemkab Mimika sekitar Rp10 miliar, serta penguatan lembaga adat (LEMASA dan LEMASKO) dan lain-lain.(ant/agi)

John Ibo: Saya Bukan Pencuri

Ditulis oleh Lina/Papos
Rabu, 03 Februari 2010 00:00
JAYAPURA [PAPOS] - Dugaan kasus korupsi senilai Rp 52 M yang menjadikan Jhon Ibo sebagai saksi menegaskan dirinya bukan pencuri uang negara milyaran rupiah, melainkan dana yang diterima selama dua kali berturut-turut pada tahun anggaran 2006 itu merupakan dana bantuan resmi atau dana jelas yang telah diprogramkan pada jadwal anggaran Setda Papua Andi Baso Basalleng dan diperuntukan bagi dirinya sebagai Ketua DPRP guna membangun rumah Dinas.

Terkait kasus itu, Jhon Ibo menyatakan dirinya merasa dijebak mengingat dana-dana yang diterima merupakan bantuan resmi tetapi pada akhirnya dinyatakan sebagai bentuk Korupsi dilakukan dirinya. John Ibo saat diperiksa jadi saksi di Kejaksaan Tinggi Papua mendapat 28 pertanyaan dari pihak penyidik, Senin [1/2] lalu.

Namun dia mengatakan kalau dirinya dijebak, namun siapa orang yang berpolitik untuk menjebaknya, John Ibo enggan mengatakan.

Dia bahkan mengatakan bahwa saat ini dalam system pemerintahan yang berjalan telah terjadi sebuah lingkaran setan yang menipu untuk menghambat kesejahteraan rakyat, dimana dalam lingkaran tersebut terdapat SKPD yang melakukan aksi penipuan terhadap gubernur, Gubernur melakukan penipuan kepada DPRP dan DPRP melakukan penipuan terhadap rakyat.

Untuk itu KPK diminta untuk melakukan tugas secara professional dengan tidak berpihak pada orang-orang yang hanya memiliki uang banyak, padahal banyak bukti yang terlihat bahwa pemerintah yang menggunakan anggaran tidak wajar seperti dana keamanan, dana Kamtibmas hingga bantuan langsung kepada masing - masing Parpol yang tidak seharusnya dibiayai Pemda melalui APBN dilakukan oleh pemerintah di Papua.

“ KPK harus bertindak adil. jika tidak, saya bisa membongkar ketidak wajaran yang terjadi dalam system pemerintahan sekarang,” tegas Ibo

Dalam keterangan pers terkait pemanggilan dirinya di Kejaksaan Tinggi Papua Senin lalu kepada seluruh awak media diruang kerjanya, Selasa [2/2] Jhon Ibo menjelaskan bahwa dirinya telah menerima dana dari pemerintah Provinsi Papua sebanyak dua kali penganggaran. Anggaran pertama senilai Rp 2,6 M merupakan anggaran fleksibel karena dalam anggaran itu tidak disebutkan secara jelas anggaran diperuntukan untuk apa, sekitar sebulan kemudian besaran dana serupa juga diterima yang mana menurut John Ibo, dana sebesar Rp 2,6 M itu diberikan bagi instansi vertikal dimana gubernur yang akan bertanggungjawab atas bantuan tersebut.

“Kucuran dana-dana itu jelas saya terima sebanyak dua kali dan dilakukan didalam system pemerintahan diluar bukan didalam rumah tangga DPRP, jadi saya ingin menegaskan kepada rakyat saya bukan seorang pencuri karena saya tidak pernah melakukan hal itu, itu haram bagi saya dan Agama saya juga melarangnya,” tegas Ibo.

Melihat kucuran dana yang cukup besar bagi dirinya itu, dikaitkan dengan UU Korupsi maka Jhon Ibo yang merupakan ketua DPR Papua dinyatakan secara jelas telah bersalah dalam kasus ini, hal inilah yang menurut dia sama sekali tidak wajar.

Dan akan diperjuangkan karena pada dasarnya pencurian uang negara tersebut sama sekali tidak dilakukan John Ibo melainkan dana yang diterimanya adalah bantuan resmi dari pemerintah dan telah dianggarkan.[lina]

Segera, 11 Anggota DPRP Dilantik

Ditulis oleh Lina/Papos
Rabu, 03 Februari 2010 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Ketua DPR Papua, Jhon Ibo mengatakan pihaknya akan segera mungkin mengupayakan perencanaan pelantikan anggota DPR Papua yang berasal dari masyarakat adat untuk mengisi 11 kursi yang telah tetapkan Mahkamah Konstitusi [MK] dalam putusan uji materi pasal 6 ayat 2 UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Hal ini dikatakan Jhon Ibo ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa [2/2] kemarin.

“Sebagai orang Papua kita sangat bangga dengan putusan MK, untuk itu kita akan mengupayakan agar pelantikan 11 kursi itu dapat dilantik tahun ini, dan ini akan kita konsultasikan kepada GUbernur karena sejak putusan MK itu keluar Gubernur merupakan orang yang paling bertanggung jawab untuk pengakomodiran 11 kursi di DPRP,” kata John Ibo

11 Kursi bagi orang Papua di DPRP, menurut Ibo bermula dari ketidakpuasan orang Papua yang merasa tertarik untuk duduk di kursi DPR serta untuk memperjuangkan hak-hak orang Papua itu sendiri. Dan yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana menjaring 11 kursi yang telah ditetapkan MK, dan dalam upaya tersebut akan banyak timbul kekisruhan yang datang dari masyarakat karena ingin hak-hak mereka juga diperhatikan sebagaimana yang tertuang dalam UU Otsus.

Maka itu DPR bersama MRP dan juga pemerintah Provinsi Papua akan melakukan suatu suatu rancangan Raperdasus tentang pengakomodiran 11 kursi bagi masyarakat Papua, dimana inisiatif Raperdasus bebas dikemukan oleh siapa saja.

“Yang penting inisiatif yang diberikan merupakan pendapat yang baik pula sehingga dapat dibuat dalam bentuk draf yang diusulkan kepada DPRP,” lanjut John Ibo. [lina]

Tiga Politisi Asal Amungme pimpin DPRD Mimika

Ditulis oleh Cr-52/Papos
Jumat, 29 Januari 2010 00:00
SELAMAT : Bupati Mimika, Klemen Tinal SE, MM diikuti para Muspida memberikan ucapan selamat kepada tiga unsur pimpinan DPRD Mimika yang baru dilantik[ft:Nusi/Papos]

TIMIKA [PAPOS]- Tiga politisi asal suku besar Amungme akhirnya disepakati dan terpilih memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, setelah melewati sejumlah proses persyaratan dan kesepakatan dewan.

Tepatnya Kamis (28/1) kemarin, ketiganya melaksanakan proses pengambilan sumpah, janji dan penetapan sebagai unsur pimpinan DPRD Mimika periode 2009-2014.



Ketiga polistisi dimaksud adalah Trifena Tinal, B.Sc, Yan Pieter Magal dan Karel Gwijangge. Trifena Tinal, B.Sc sejak dilantik sebagai anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 sudah menduduki kursi sementara Ketua DPRD Mimika itu, dirinya ditetapkan sebagai Ketua DPRD Mimika berdasarkan surat Keputusan Gubernur nomor 5 tanggal 21 Januari 2010, setelah melalui proses persidangan pembahasan tata tertib dewan terkiat unsur pimpinan DPRD Mimika.

Sementara Yan Pieter Magal yang dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Mimika, adalah putra asal suku Amungme. Politisi dari partai Demokrat selaku partai politik pemenang kedua di kabupaten Mimika dalam pemilu legislatif 2009 lalu. Bersama dengannya juga, Karel Gwijangge selaku Wakil Ketua II DPRD Mimika, dikenal sebagai politisi dari Farksi Buruh, pemenang pemilu legislatif ketiga di Mimika.

Bupati Mimika, Klemen Tinal SE, MM dalam sambutannya saat pelantikan mengatakan, pasangan trio politisi asal Amungme ini diharapkan banyak pihak, mampu membawa sinergisme kinerjanya selaku legislatif, khususnya dalam melakukan pengawalan proses pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten Mimika.

“Kami berharap dengan ditetapkannya unsur pimpinan di DPRD Mimika ini, sinergisme kinerja untuk mewujudkan segala aspirasi rakyat di Mimika dapat dilakukan bersama pemerintah daerah. Mari sama-sama kita dukung proses pengawalan pembangunan ini, menuju kabupaten Mimika yang diharapkan bersama,” ujar Bupati Klemen Tinal.(cr52)

SHDP Mintah Pelanggaran Ham di Papua Dituntaskan

JAYAPURA [PAPOS]-Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua belum di selesaikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pelanggaran Ham sampai saat ini masih terus terjadi di tanah Papua.

Demikian disampaikan Ketua Solidaritas Ham dan Demokrasi Papua (SHDP) Usman Yogobe kepada wartawan di Asrama Nayak Abepura, Jumat [29/1] kemarin. Menurutnya masalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Papua masih terus terjadi dan yang menjadi korban adalah orang-orang miskin dan tak bersalah.

Pelanggaran HAM ini menurut dia, terjadi diera Otonomi Khusus Papua. Alhasil, Otonomi Khusus dinyatakan gagal karena Otsus yang membuat pelanggaran Ham di Papua.

Ditengah-tengah pelaksanaan Otsus, Rakyat Papua masih menangis dan menderita serta dibantai dan dibunuh oleh karena menuntut hak hidup mereka. Itu merupakan pelanggaran HAM yang tak akan dilupakan oleh orang Papua.

Selain itu juga orang Papua yang menyuarakan aspirasi masyarakat kecil dan tertindas ditangkap dan di hukum dan dicap makar serta separatis.

Oleh karena itu, SHDP mendesak kepada pemerintah RI agar segera menegakan keadilan dan kebenaran di Papua serta menyelesaikan kasus Ham yang tak pernah berhenti di Papua. Bahkan pihaknya juga meminta Mentri Hukum Dan Ham RI untuk membebaskan tahanan Politik Papua yakni Bucthar Tabuni dan kawan-kawannya sesuai janji presiden dalam pidatonya pada tanggal 21 oktober 2009 yang lalu.

Lebih lanjut dikatakannya, setiap pelanggaran Ham Papua disidangkan di pengadilan Ham Internasional dan mendesak segenap elemen organisasi kemanusianan di Dunia untuk mengembalikan Papua ke pangkuan PBB agar penyelesaian ham mudah di lakukan.

Usman juga menyatakan bahwa selain hal diatas SHDP juga menolak penangkapan Aktivis Ham Papua secara liar oleh pemerintah Indonesia karena itu merupakan pelanggaran Ham berat. Terkait hal tersebut SHDP akan melakukan hubungan aktif dengan organisasi ham di beberapa Negara di Dunia Internasiaol untuk mengatasi masalah ham di Papua karena pelanggara ham tidak dapat di atasi oleh pemerintah RI.[eka]

Nama Port Numbay Ditetapkan Pengganti Nama Kota Jayapura

Ditulis oleh Lina/Papos
Sabtu, 30 Januari 2010 00:00
JAYAPURA [PAPOS]-Setelah melalui perdebatan yang sengit antara peserta konsultasi publik perubahan nama kota Jayapura terdiri dari Lembaga Adat Masyarakat [LMA}, tokoh Agama, tokoh Perempuan, tokoh Adat dan perwakilan akadimisi akhirnya konsultasi perubahan nama kota Jayapura yang digelar Pemerintah Kota [Pemkot] Jayapura dibalai GSG, Jumat [29/1] kemarin memperoleh satu keputusan akhir yaitu nama Port Numbay sebagai pengganti nama kota Jayapura.

Turut hadir dalam konsultsai public Walikota Jayapura Drs, M.R Kambu, M,Si wakil Walikota Jayapura H Soedjarwo, BE Ketua DPRD kota Jayapura Dra, WW Kambuaya, MM dan para pimpinan SKPD. Konsultasi public dipimpin moderator H Thamrin Sagala, MM berjalan cukup aman dan tertib, namun disela-sela moment penyampaian pendapatan dari masing-masing perwakilan yang hadir terjadi perdebatan pro dan kontra atas rencana perubahan nama kota Jayapura.

Banyak yang menyatakan perubahan nama kota Jayapura itu penting karena akan membawa dampak positif bagi masyarakat kota Jayapura menuju pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik, ada juga yang mengklaim jika Pemkot tetap mengganti nama kota Jayapura maka akan memberikan kesengsaraan bagi masyarakat dimana dengan perubahan nama kota Jayapura secara otomatis perubahan disegala sector misalnya ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan bahkan politik juga akan berpengaruh.

“Nama kota Jayapura ini sudah dikenal seluruh Indonesia, demikian juga Negara luar, tetapi jika dirobah lagi maka otomatis akan sangat mempengaruhi segala sector yang ada di kota ini. Itu otomatis akan terjadi dengan sendirinya jika perubahan nama kota Jayapura tetap dilakukan. Untuk itu kami meminta agar nama kota Jayapura tetap seperti jangan dirobah lagi,” kata salah satu perwakilan dari masyarakat yang juga anggota DPRD kota Jayapura Kris Wamuar saat menyampaikan pendapat.

Meski ditentang untuk perubahan nama, tetapi acara yang berjalan kurang lebih tiga jam itu telah menghasilkan keputusan yaitu nama kota Jayapura akan diganti menjadi nama Port Numbay dengan prosentase 73 persen dari jumlah peserta yang hadir yaitu 110 peserta 10 persen menyatakan tidak setuju dan sisa dari jumlah itu menyatakan setuju tetapi dengan nama Tabi.

Sagala mengungkapkan, keputusan bulat mengenai penetapan nama kota Jayapura yang baru akan dibuat dalam waktu dekat. Pemkot akan menyerahkan nama tersebut kepada DPRD kota Jayapura dalam bentuk Raperda untuk ditetapkan sebagai Perda dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya diteruskan ke pusat untuk disahkan dan tepatnya bulan Maret nanti nama Port Numbay sudah resmi digunakan.[lina]

Tak Ada Kata Harga Mati

Tak Ada Kata Harga Mati
Ditulis oleh Cr-52/Papos Kamis, 28 Januari 2010 00:00
TIMIKA (PAPOS)- Dialog nasional antara orang Papua dengan pemerintah Jakarta adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi selama ini di Papua. Karena itu, apapaun alasannya dialog Nasional Papua-Jakarta harus terlaksana. Dialog ini hendaknya tidak salah pahami karena itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Papua dengan baik.

Demikian disampaikan fasilitator Konsultasi Publik Dialog Papua, Markus Haluk pada pembukaan Konsultasi Publik Dialog Papua di rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika, Rabu [27/1]. Menurut Haluk rencana Dialog Nasional antara orang Papua dan pemerintah Jakarta tidak ada target yang disiapkan. Oleh karena itu, tidak ada kata harga mati yang akan dibicarakan.
‘’Kita tidak akan bicara soal harga mati, NKRI adalah harga mati atau Merdeka adalah harga mati. Kita mau keluar dari soal harga mati, itu saja. Soal bagaimana hasilnya kita belum tahu karena itulah kita harus tahu dulu orang Papua ini maunya apa,” kata Haluk.
Dikatakan, hasil pra dialog ini hendaknya semua orang Papua bisa diberikan pemahaman yang benar sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah. Alasannya jelas, karena ketika ada orang Papua bicara soal dialog, konotasi orang diluar sana (baca pusat0 sudah lain-lain. ‘’Itu pasti orang Papua bicara soal merdeka kan seperti itu,’’ imbuhnya.
Karena itu dalam pra dialog diharapkan para peserta dapat kembali dan menyampaikan pemahaman yang benar kepada setiap orang, khususnya orang Papua. Sehingga dalam pelaksanaan pra dialog ini nantinya, semua orang Papua harus memberikan pendapat atau aspirasinya. Yang nantinya akan diwakilkan kepada siapa menjadi fasilitator bersama tokoh masyarakatnya.
Pra dialog Konsultasi Publik Dialog Papua dimaksudkan sebagai sarana konsultasi kepada public atau masyarakat tentang target terjadinya dialog nasional antara orang Papua dan pemerintah Jakarta. Karena itu juga didalamnya perlu disampaikan oleh masyarakat soal siapa orang yang diharapkan menjadi faslitatornya, siapa pula pihak yang bisa menjadi mediator dan siapa staf ahli yang akan ditentukan oleh orang Papua nantinya dalam rencana dialog nasional itu.
Seperti yang diketahui dari buku panduan Papua Road Map yang berjudul Tawaran Dialog Jakarta-Papua yang diterbitkan oleh Jaridangan Damai Papua (JDP), rencana tawaran dialog itu digambarkan akan adanya sejumlah tokoh masyarakat Papua yang siap melakukan dialog nasional, didampingi oleh Tikm fasilitator dan Tim Ahlinya. Sementara dari pemerintah Indonesia sendiri akan bertindak selaku tokoh masyarakat adalah Presiden RI, yang sama didampingi Tim fasilitator dan Tim ahlinya. Kedua pihak akan dimediasi oleh pihak yang dipercayakan kedua pihak sebagai mediator.
Dalam dialog itu juga diingatkan agar warga benar-benar menentukan siapa fasilitator maupun tokoh masyarakat yang nantinya akan dipercayakan mewakili orang Papua, karena ada kehendak baik untuk tidak mengulangi dialog orang Papua sebelumnya.
Tak lupa Markus mengingatkan fasilitator dan tokoh masyarakat yang dilibatkan adalah paham benar soal Papua, tidak boleh yang suka miras dan hindari uang yang selalu membuat saling curiga di antara orang Papua. [cr-52]

Solidaritas Rakyat Papua Gelar Long March dan Ibadah

Solidaritas Rakyat Papua Gelar Long March dan Ibadah
LONG MARCH : Aksi demo damai menysukuri terdaftarnya International Parlement of West Papua (IPWP) dan International Law of West Papua (ILWP) pada parlemen uni eropa di Brussel, Rabu (27/1) di Timika. [ft:Nusi/Papos)
TIMIKA [PAPOS]- Sedikitnya seribu warga Papua di timika, Rabu (27/1) siang kemarin melakukan aksi long march dan ibadah bersama, menysukuri terdaftarnya International Parlement of West Papua (IPWP) dan International Law of West Papua (ILWP) pada parlemen uni eropa di Brussel, Belgia 27 Januari kemarin.
Pantauan Papua Pos, aksi demo damai yang berlangsung aman dan lancer itu, dimulai pukul 10.30 WIT hingga pukul 12.30 WIT di halaman kantor DPRD Mimika. Bahkan sejumlah aspirasi disampaikan warga setelah pelaksanaan ibadah di halaman kantor rakyat Mimika itu. Aksi long march warga Papua di Timika dimulai di Gereja Jemaat Bahtera Kingmi, Jalan baru C Heatubun Timika, mengikuti alur menuju jalan Trikora-Achmad Yani, memasuki Jalan Ki Hajar Dewantara Mimika dan berbelok lagi ke Jalan Yos Sudarso dan selanjutnya memasuki halaman kantor DPRD Mimika.
Long-march yang dilakukan disepanjang jalan dalam kota Timika itu, masyarakat sambil membawa sejumlah spanduk yang mendukung terdaftarnya IPWP dan ILWP, karena dengan terdaftarnya di parlemen Uni Eropa, tentu akan membawa perubahan bagi perjuangan orang Papua selama ini, karena dengan begitu diharapkan hak-hak warga Papua dapat diperjuangkan di tingkat internasional.
Dalam orasi dan aksi di halaman kantor DPRD Mimika, para pendemo melakukan ibadah bersama yang dilanjutkan dengan orasi politik, yang intinya meminta segera dilakukannya referendum karena Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilakukan di tahun 1969 dinilai cacat hukum.
Selain itu, para demonstran juga meminta dibukanya kembali akses bagi wartawan internasional untuk melakukan peliputan di tanah Papua. Alasannya, jelas karena selama ini wartawan asing dianggap mendapatkan tekanan yang tragis dari pemerintah Indonesia tanpa alasan yang jelas entah.
Tuntutan lain yang dilihat di lokasi demo, sempat disampaikan dalam orasi adalah terkait penghentian pelaksanaan otonomi khusus yang selama ini diberikan kepada Provinsi Papua, alasannya karena sejauh pelaksanaannya, Otsus dinilai tidak bisa mensejahterakan masyarakat.
Lebih tegas lagi, warga pendemo meminta kepada pemerintah pusat agar segera melakukan penarikan pasukan dari areal PT Freeport Indonesia dan mengusut tuntas kasus penembakan di areal perusahaan Amerika itu, karena dinilai tidak ada warga sipil yang terlibat aksi tersebut.
Pada saat yang bersamaan, dilokasi terpisah di rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika, berlangsung juga kegiatan warga Papua lainnya. Dari data lapangan diketahui, sejumlah warga Papua yang difasilitatori Jaringan Damai Papua menggelar acara pra dialog yang bertajuk Kunsultasi Publik Dialog Papua.[Cr52]

Papua Road Map Pintu Masuk Bagi Penyelesaian Papua

Papua Road Map Pintu Masuk Bagi Penyelesaian Papua
AKSI : Salah seorang masyarakat saat menyuarakan aspirasinya di kantor DPRD Mimika.[ft:Nusi/papos]
TIMIKA [PAPOS]- Dari hasil pra dialog Konsultasi Publik Dialog Papua yang digelar di Timika, Rabu (27/1) menegaskan bahwa Papua Road Map yang mulai digelar di kabupaten Jayawijaya (Wamena) dan Mimika, dinilai merupakan pintu masuk bagi penyelesaian segala permasalahan yang dirasakan warga masyarakat Papua selama ini.
Hal itu disampaikan fasilitator Jaringan Damai Papua (IDP), Pater Dr. Neles Tebay, Pr dan Dr. Muridan S. Widjoyo, disela-sela kegiatan. Bukan hanya Pater Dr. Neles Tebay, Pr dan Dr. Muridan S. Widjoyo yang berpendapat seperti itu, hampir sebagian besar peserta yang hadir juga mengungkap pendapatnya terkait pelaksanaan Dialog nasional tersebut.
“Kegiatan ini merupakan upaya untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi orang Papua, karena itu tidak ada TOR (Term of References-red) yang disediakan apa yang menjadi kemauan rakyat Papua. Tetapi kami tidak menjanjikan apapun juga mengenai hasilnya karena memang kita belum tahu hasilnya,” ujar Pater Neles Tebay saat membuka pra dialog Konsultasi Publik Dialog Papua yang dilaksanakan di Rumah Transit Bobaigo Keuskupan Timika, Rabu (27/1) dan diikuti 50 peserta dan undangan lainnya.
Dikatakan Neles, dialog ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari pekerjaan yang sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu, dimana saat itu banyak warga Papua menanyakan bagaimana soal kelanjutan dialog orang Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta sebelumnya. Tetapi pembicaraan demi pembicaraan dilakukan, tidak pernah kunjung selesai dan ada hasilnya.
“Hasil penelitian yang selanjutnya dilakukan, itulah yang kemudian lahir pelaksanaan Papua Road Map ini, akibat adanya empat pokok persoalan utama yang harus menjadi referensi bagi semua pihak untuk membicarakan berbagai permasalahan di Papua selama ini,” terangnya.
Disisi lain, dari penjelasan Muridan diketahui juga empat pokok itu diataranya terkait soal Marginalisasi yang dialami orang Papua, masalah pelanggaran HAM, pembangunan yang tidak merata dan persoalan kesetaraan yang selama ini dialami oleh kebanyakan orang Papua.
“Mau bicara dimana pun dan oleh siapapun, semua pihak ketika bicara soal Papua maka akan menghadapi persoalan pokok ini saja. Jadi ini yang harus dibuka salurannya, untuk dibicarakan dan kita mau ini dilakukan secara terbuka karena itulah maunya orang Papua,” tegas Muridan.
Dari keterangan Muridan usai pra Dialog, diketahui bahwa pra Dialog ini akan segera disusul oleh terjadinya dialog internal orang Papua, baik didalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dimaksudkan, agar semuanya memiliki persepsi yang sama mengenai apa yang harus diselesaikan bersama pemerintah Jakarta.[Cr52]
Komentar:
Saudara MS Wijdjojo ini spertinya promosi bukunya. Tetapi ingat bahwa
penyelesaian masalah2 di Tanah Papua tidak didikte oleh penguasa di Jakarta
tetapi atas keinginan masyarakat Papua itu sendiri.Sebab apa yang menurut
jakarta cocok untuk Papua belum tentu dan itu Pasti berguna bagi pembagunan di
Tanah.Dan STOP kirim imigarsi di sini. bikin masalh saja termasuk TNI/Polri.Ke
sana paling2 tembak masyarakat asli khususnya di Pegunungan tengah.

Aksi Demo Dukung Pendaftaran IPWP dan ILWP

Aksi Demo Dukung Pendaftaran IPWP dan ILWP

TIMIKA [PAPOS] - Ratusan warga Papua di Timika, Rabu, berkumpul untuk mengikuti aksi damai mendukung pendaftaran International Parlementarian for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) yang kini sedang berlangsung di Brussel Belgia.

Warga Papua yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak terlihat berkumpul memadati halaman Gereja GKII Jemaat Bahtera Kwamki Baru untuk bersiap-siap melakukan "long march" dengan berjalan kaki keliling Kota Timika.Sebelum menggelar "long march", sejumlah ibu-ibu yang mengenakan busana adat menari-nari sambil berorasi dan menyanyikan lagu-lagu daerah Papua.

Pada saat bersamaan, warga dari berbagai satuan pemukiman (SP) di sekitar Kota Timika terus berdatangan ke GKII Jemaat Bahtera Kwamki Baru untuk bergabung dalam aksi solidaritas mendukung pembentukan IPWP dan ILWP.

Salah seorang panitia aksi damai warga Papua di Timika, Karel Kum mengatakan, rute yang akan dilalui peserta aksi damai dimulai dari GKII Jemaat Bahtera Kwamki Baru menuju Jl Trikora, Jl Ki Hajar Dewantara, Jl Belibis, Jl Budi Utomo, Jl Cenderawasih, lalu masuk ke Kantor DPRD Mimika. Setiba di Kantor DPRD Mimika, warga akan menggelar doa bersama dan selanjutnya membubarkan diri.

Menurut Karel, aksi damai serupa berlangsung di seluruh tanah Papua yang dikoordinir langsung oleh Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni yang berkedudukan di Numbay, Jayapura. Dalam surat imbauannya, Buchtar Tabuni meminta setiap kordinator wilayah di seluruh Tanah Papua menyebarluaskan berita gembira tersebut ke semua warga Papua.

Menurut Buchtar Tabuni, dengan pendaftaran IPWP dan ILWP tersebut akan dibicarakan hal-hal krusial menyangkut kepentingan masa depan rakyat Papua. Pertemuan di Brussel Belgia yang berlangsung Rabu (17/1), katanya, dihadiri beberapa anggota parlemen negara-negara Uni Eropa, Asia Pasifik, serta para akademisi, politisi dan aktivis LSM dari seluruh dunia.

Selain menggelar aksi solidaritas, pada saat bersamaan tengah berlangsung diskusi sebelum pembahasan dialog nasional antara warga Papua dengan Pemerintah RI bertempat di Rumah Transit Keuskupan Timika. Kegiatan diskusi yang berlangsung secara tertutup itu diprakarsai oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika.[bel/ant]

Timor Leste Ingin Kirimkan Pembantu Rumah Tangga ke Malaysia

Kuala Lumpur - Timor Leste akan mengikuti jejak Indonesia sebagai negara pemasok pembantu rumah tangga (PRT) untuk Malaysia. Pemerintah Timor Leste saat ini tengah mengeksplorasi kemungkinan mengirimkan PRT ke negeri jiran itu.

Demikian disampaikan Duta Besar (Dubes) Timor Leste untuk Malaysia, Juvencio Da Jesus Martins seperti dilansir kantor berita Bernama, Jumat (22/1/2010).

Dikatakan Martins, sebuah perusahaan tenaga kerja di Kuala Lumpur belum lama ini bertemu dengannya dan mengusulkan untuk mengirimkan PRT dari Timor Leste ke Malaysia. Sebab permintaan akan PRT asing tinggi di Malaysia.

Martins menuturkan, dirinya akan menyampaikan proposal itu kepada pemerintah Timor Leste. "Ini membutuhkan persetujuan dari dua pemerintahan. Saya akan membahas masalah ini dengan pemerintah saya dan jika ada lampu hijau dari Dili, kami akan mencoba membicarakan masalah ini dengan pemerintah Malaysia," ujar Martins.

"Jika kita bisa mendapatkan semua persetujuan, Malaysia akan menjadi negara pertama bagi pembantu-pembantu kita yang pergi ke luar negeri," tegas Martins.

Menurut Martins, masalah ini pertama kali terangkat pada tahun 2005 dalam pembicaraan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Timor Leste saat itu yang kini menjadi Presiden, Jose Manuel Ramos-Horta, dengan mantan Menlu Malaysia Datuk Seri Syed Hamid Albar mengenai kemungkinan pengiriman sekitar 10.000 PRT ke Malaysia.

"Namun setelah itu tak ada kemajuan soal itu. Tapi saya pikir masalah ini masih relevan karena permintaan untuk pembantu di negara ini masih tinggi, khususnya dari keluarga nonmuslim," kata Martins.

Malaysia saat ini mempekerjakan sekitar 320 ribu PRT asing legal. Sebagian besar berasal dari Indonesia, Sri Lanka, Filipina, Kamboja dan Thailand.

Jumat, 22/01/2010 14:10 WIB

Tokoh OPM Datangi KPK

Ditulis oleh Wilpret/Papos
Sabtu, 23 Januari 2010 00:00
Nicholas JoweJayapura [PAPOS] - Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicholas Jowe mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (21/1) lalu. Mereka ingin mengetahui dan berkoordinasi dengan pimpinan KPK mengenai penanganan kasus korupsi di tanah Papua.
"Kami ke sini untuk bertemu dengan pak Bibit Samad Rianto dan Pak Chandra Hamzah," kata Nocholas di Gedung KPK seperti yang disampaikan Koordinator Papua Wacth, Hengky Yoku, Jumat(22/1) saat di hubungi Papua Pos, melalui telepon.
Menurutnya, Nicholas yang baru saja menjadi warga negara Indonesia setelah lama tinggal di Belanda dalam perjuangan Papua merdeka, tetapi dia ingin mengetahui kerja KPK dalam memberantas korupsi di Papua, karena dia mendengar banyak uang rakyat yang dihambur-hamburkan pejabat di kota-kota besar.
"Kami ingin berkoordinasi bagaimana menangani korupsi di Papua," jelasnya.
Nicholas yang datang bersama dengan tiga rekannya itu mengaku saat ini sedang mengurus naturalisasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Saat ini kami dalam proses memperoleh kewarganegaraan," jelasnya tutur Yoku.
Lebih jauh Hengky Yoku menjelaskan, Nicholas Yowe sangat respons terhadap pembangunan di Papua, sehingga dia menginginkan dana yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Karena selama ini masyarakat Papua sangat tertinggal, dan masih dalam kemiskinan sementara para pejabat pemerintah (eksekutif) dan legislative banyak yang berfoya-foya di kota-kota besar.
“ Pak Nicholas juga mempertanyakan penanganan 13 Bupati di Papua yang diduga banyak menghabiskan uang, tetapi tidak membangun untuk rakyat,” katanya.
Menanggapi hal itu, kata Yoku, KPK menyambut baik adanya responsive dari pada tokoh-tokoh masyarakat di Papua yang memberikan perhatian terhadap penanganan masalah korupsi. Dan mereka mengatakan akan memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan korupsi di Papua.(wilpret)

Freeport Luncurkan EAMP di Jayapura

22 Januari 2010 00:54:12
CEPOS-JAYAPURA-Guna meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik di wilayah Kota Jayapura, secara khusus di bidang kemampuan berbahasa Inggris, PT. Freeport Indonesia meluncurkan English Access Micro-scholarship Program (EAMP) di Aula FKIP Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Rabu (20/1).Program ini merupakan hasil kerjasama PT. Freeport Indonesia dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Learning Partnerships (LEAP) dan Universitas Cenderawasih Jayapura. Dalam sambutannya, Vice Presiden Comunity Relations PT.Freeport Indonesia Demianus Dimara mengungkapkan, PT.Freeport menyambut baik kerjasama ini yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan program bahasa Inggris kepada peserta didik. Diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan lewat program ini diharapkan anak-anak Papua dapat menjadikannya sebagai akses untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan besar di dunia."Freeport menyambut baik kerjasama ini, dan program ini adalah sebuah investasi SDM yang sangat baik ke depannya," tuturnya.Sementara itu Deputy Chief Of Mission U.S Embassy Theodore Osius dalam sambutannya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam pelaksanaan program ini. Pihaknya berharap, lewat program ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) di Papua."Ini adalah kali pertama saya ke Papua dan saya terkagum-kagum dengan semangat yang ada di sini. Saya berharap lewat program yang berbasis pada anak-anak Papua yang berbakat ini dapat memberikan kontribusi terhadap SDM di Papua ke depannya," tegasnya.Sementara Rektor Universitas Cenderawasih Prof.Dr.B.Kambuaya,MBA dalam sambutannya mengungkapkan, peserta didik di Papua masih membutuhkan banyak pelatihan bahasa Inggris."Dengan diluncurkannya program ini, saya berharap ke depannya Papua memiliki SDM yang mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Secara khusus kepada anak asli Papua diharapkan dapat lebih banyak dilibatkan dalam program ini," ujarnya.Sedangkan Project Director Learning Partnerships (LEAP) Sandra Sembel yang menangani English Access Microscholarships Program (EAMP) di Jayapura saat ditemui Cenderawasih Pos mengungkapkan, EAMP memberikan program dasar ketrampilan bahasa Inggris kepada sejumlah remaja berbakat berusia antara 14 sampai dengan 18 tahun yang berasal dari keluarga kelompok menengah ke bawah yang kurang mendapat kesempatan melalui bimbingan belajar tambahan dan kegiatan belajar intensif di liburan sekolah.lebih lanjut dikatakan, program ini membekali para pesertanya dengan kemampuan berbahasa Inggris sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Disamping itu para peserta juga dibekali kemampuan untuk bersaing dan berpartisipasi dalam program pertukaran dan belajar di Amerika Serikat di masa depan."Sejak tahun 2004, sebanyak 44.000 pelajar yang terdiri dari lebih 55 negara telah berpartisipasi dalam program yang diadakan oleh departemen luar negeri Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri EAMP telah berjalan selama lima tahun dan telah memberikan kemampuan berbahasa Inggris bagi lebih 500 pelajar di 10 Kota Besar dan di Jayapura secara khusus kami telah mengambil 80 peserta didik dari berbagai sekolah di Jayapura untuk ikut dalam program ini," tandasnya.Ia juga menambahkan, perluasan program Internasional ini ke Jayapura di dukung oleh Kedutaan Besar AS Jakarta dan PT.Freeport Indonesia. LEAP ini sendiri adalah yayasan di Jakarta yang bermitra dengan sekolah kejuruan di Jayapura dan Universitas Cenderawasih untuk memberikan 440 jam pelajaran bahasa Inggris bagi 80 pelajar Papua selama dua tahun ke depan.Untuk diketahui, acara peluncuran program ini dihadiri oleh Vice President Community Relations PT.Freeport Indonesia Demianus Dimara, Deputy Chief Of Mission U.S Embassy Theodore Osius, Rektor Universitas Cenderawasih Prof.Dr.B.Kambuaya,MBA, Kepala Papua Knowledge Center (PKC) Marcellus H.Rantetana,Ph.d dan Project Director LEAP Sandra Sembel, para guru serta perwakilan siswa. (jop/fud) (scorpions)

Meninggalnya Napi di Lapas Abe, Disesalkan

23 Januari 2010 06:44:36
CEPOS
Mulai Tahun ini Akan Ditempatkan Seorang Dokter di LapasJAYAPURA-Meninggalnya seorang Narapidana (Napi) di Lapas Abepura dua hari lalu rupanya sangat disesalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Papua Nazaruddin Bunas,SH,MH. ”Kami juga sangat menyayangkan kejadian itu,” tukasnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/1) kemarin.Pihaknya mengatakan, sebenarnya Menteri Hukum dan HAM sudah menandatangani MoU dengan Menteri Kesehatan di Jakarta yang ingtinya menyepakati bahwa apabila ada Napi maupun tahanan yang sakit, maka akan diobati secara gratis di rumah sakit, tentunya dengan pengawalan yang ketat.”Jadi sebenarnya atas dasar itu tidak ada alasan bagi Kalapas untuk tidak merujuk tahahan yang sedang sakit ke rumah sakit,” katanya. Nazaruddin juga mengakui, memang fasilitas kesehatan di lembaga permasyarakatan masih sangat minim, termasuk di Lapas Abepura. Meskipun di sana ada dua tenaga perawat dan ada ruang klinik, tetapi tetap saja masih kesulitan ketika pasien atau Napi harus dirawat inap. ”Ini terkait dengan siapa yang akan menjaga Napi ketika ia harus dirawat di rumah sakit karena petugas jaga di Lapas masih sangat terbatas,” katanya.Kalau hanya tahanan, kata dia, mungkin masih bisa meminta bantuan aparat kepolisian, tetapi kalau yang sakit adalah Napi, maka sangat sulit mencari penjaganya karena minimnya petugas Lapas. ”Kita harapkan kalau bisa ada rumah sakit seperti di Rumah Sakit Polri di Jakarta yang bisa merawat tahanan dan Napi,” ujarnya.Hanya saja di Papua hal itu masih sulit diwujudkan, sehingga kalau ada yang sakit mau tak mau kalau dokter memerintakan rawat inap bagi Napi yang sakit maka harus tetap dirawat, meskipun dengan penjagaan yang minim.Tetapi, kata Nazaruddin, dalam tahun ini, pihaknya sedikit lega karena sudah ada dokter yang bertugas di Lapas Abepura. ”Sudah ada dokter yang bertugas di Lapas Abepura, sekarang dia tinggal tunggu SK-nya dan kalau SK sudah ada dia akan segera bertugas,” katanya. Dokter tersebut, kata dia, awalnya memang enggan karena persoalan struktur organisasi atau karier. Sebab karier seorang dokter yang bertugas di Lapas memang sulit berkembang. Sebab dokter tersebut tidak mungkin menjadi Kalapas karena berada di bawah Kepala Seksi Bina Anak Didik, padahal dia dokter. “Sehingga tak heran kalau dokter tersebut juga pada awalnya menolak, tetapi setelah diberikan penjelasan akhirnya mau juga,” paparnya.Dan salah satu persoalan yang menguak di Lapas Abepura kemarin adalah tahanan yang protes tentang pelayanan kesehatan. ”Minggu lalu saya sudah ke LP dan temukan ada Tapol yang sakit TBC, dan saya perintahkan dirawat dan dirujuk ke rumah sakit atau dirawat ke klinik,” katanya. Dikatakan, sebenarnya peristiwa meningggalnya Napi di Papua sangat sedikit bila dibanding LP lain di luar Papua seperti di Jawa Timur yang dalam setahun Napi yang meninggal mencapai 106 orang. Namun ia berharap hal itu tidak terjadi di Papua. Karena itu, pihaknya berharap tidak ada orang yang diabaikan di lembaga dan untuk itu juga, pihaknya sudah memanggil Kalapas Abepura. ”Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan berkunjung lagi ke sana,” ujarnya. Soal apakah ada upaya peningkatan pelayanan kesehatan Lapas ke depan, Bunas hanya mengatakan bahwa hari ini ia menerima instruksi dari Menteri Hukum dan HAM tentang keperhatinannya kepada Lapas yang ada. ”Untuk itu kami semua diminta untuk trurun ke lapangan untuk melihat kenyataan di Lapas dan diharapkan dan harus sering melakukannya. Agar dari seringnya dilakukan kontrol ini dapat didengarkan keluhan – keluhan sehingga bisa dilakukan upaya – upaya perbaikan ke depan,” tandasnya.(ta/dni/fud) (scorpions

Galau Hati Ketua DPR Papua Drs. John Ibo, MM Terkait Dugaan Korupsi Rp 5,2 M

23 Januari 2010 06:42:56
Meski Sarat dengan Muatan Politik, Dianggap sebagai Dinamika KehidupanSejak mencuatnya isu dugaan korupsi terhadap diri Ketua DPR Papua Drs. John Ibo,MM, tak urung membuat politisi senior ini prihatin, khususnya terkait dengan berbagai pemberitaan mass media yang terkesan memojokan dirinya. Bagaimana dia memandang tudingan itu dan bagaimana pula dia menghadapi semua cobaan berat itu. Dengan jiwa besar dan hati jernih, ia menuturkan galau hatinya kepada Cenderawasih Pos. Berikut laporannya.Laporan RAHMATIASiapapun tak bisa memungkiri tudingan korupsi memang menakutkan, bahkan sangat menyakitkan, apalagi itu adalah uang rakyat. Dan ketika tudingan atau sebut saja dugaan korupsi itu dialami oleh Drs John Ibo, MM yang juga adalah Ketua DPR Papua, tentu saja ia prihatin. Dalam hati ia menjerit karena memang sulit menerima sesuatu yang mungkin saja tidak pernah ia lakukan.Sebelum lebih jauh mengulas tentang jeritan hatinya John Ibo yang dihubungi Cenderawasih Pos via telepon selulernya kemarin, ia ingin meluruskan tentang ketidakhadiran dirinya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dua hari lalu. "Jadi sebenarnya saya bukan sengaja tidak datang, tetapi jauh hari sebelumnya saya sudah menyurati Kejaksaan bahwa saya akan bersedia datang memenuhi panggilan jaksa pada 1 Februari karena pada 21 Januari sampai hari ini (kemarin red) saya sedang berada di Jakarta untuk berobat di Syilom Hospital dan Klinik Syilom," paparnya.Karenanya, kalau dikatakan dia tidak datang memenuhi panggilan jaksa maka ia tidak bisa menerima hal itu. Apalagi ia juga sudah menegaskan bahwa dirinya selaku warga negara yang baik sudah mempersilahkan kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya dan ia sendiri salut terhadap panggilan itu agar praduga tak bersalah terhadap dirinya bisa cepat dituntaskan.Mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua ini mengaku sakit hati dan merasa diteror secara psikologis karena dengan adanya pemberitaan tentang ketidakhadirannya di Kejati itu seolah-olah ia seorang pembangkang. "Saya dalam kapasitas saya sebagai pejabat publik saya merasa tidak dihargai, tolong rakyat jangan diberikan berita yang rancu. Saya penyelamat pembangunan dan penyelamat uang rakyat," katanya serius. Karena dia juga setuju dengan seruan Gubernur Papua maupun Presiden RI termasuk upaya Kejati yang berupaya keras untuk menegakan hukum secara serius dan maksimal."Tetapi sebelum adanya penentuan sebagai terdakwa dan terpidana, saya meminta agar dirinya jangan divonis melakukan korupsi karena saya tidak pernah melakukan korupsi. Juga sebagai pemimpin rakyat saya tidak ingin sengsarakan rakyat. Itu sebabnya saya minta rakyat dengan sabar mengikuti proses saya yang akan diselesaikan secara prosedural dan proporsional," paparnya.John Ibo sadar dan menilai bahwa tudingan korupsi terhadap dirinya sarat dengan muatan politik dari pada muatan hukumnya. Dan ia sadari sepenuhnya hal ini, bahwa ada pihak-pihak tertentu yakni lawan-lawan politiknya yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya dan kemudian bersorak dengan apa yang dialaminya. Tetapi dengan jiwa besar ia memandang hal itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan. "Saya tahu, ada lawan - lawan politik saya menggunakan pers untuk membuat berita miring tentang posisi praduga tak bersalah dari dugaan korupsi ini dan ingin menggasak saya," ujarnya.Tetapi Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pengelola anggaran memiliki hak dan wewenang secara teknis. Dan di dalam kewenangan itu pembedahan APBD ke dalam pasal dan kode operasional diatur secara teknis oleh Pemda. Termasuk tentang asal dana yanng diperuntukan kepada pimpinan dewan juga terdapat di dalam bantuan kepada pimpinan dewan. "Jadi silahkan semua orang mengejar tentang posisi saya yang diduga melakukan korupsi akan tahu, kemudian bahwa dana bantuan kepada saya itu adalah bantuan yang diserahkan dari kewenangan Pemda," urainya. Dan dana Rp 5,2 Miliar itu ada di dalam aturan yang akan menjawab semua hal yang membingungkan. Karena ada bagian - bagian secara terpisah akan diklarifikasi sesuai kode dan pasal yang telah diatur."Saya paham dan tahu siapa lawan politik saya, saya berharap agar mereka jangan menggasak, sebab rakyat tahu saya adalah pemimpin mereka, saya pembela rakyat dan selalu berbuat yang terbaik untuk rakyat dalam bentuk pengabdian saya kepada rakyat," katanya. Oleh karena itu, dana operasional yang diperuntukan oleh Pemda kepadanya, John Ibo mengaku tidak pernah memakai dana itu sendiri. Tetapi dana itu dikucurkanya untuk kepentingan mahasiswa, pelajar, mereka yang menderita di rumah sakit, rakyat yang meminta bantuan perjalanan dan berbagai bantuan rakyat lainnya."Saya jawab dalam rintihan nurani saya melihat keprihatinan rakyat dan tak pernah saya gunakan untuk kepentingan pribadi bahkan keluarga, karena dana operasional itu terpakai habis untuk kepentingan bersama dengan rakyat. Jadi silahkan rakyat periksa di bank berapa besar simpanan saya dan bandingkan dengan pimpinan lain di Papua baik legislatif maupun eksekutif," terangnya lagi.Lebih jauh John Ibo menyatakan, suatu saat nanti ia tidak menduduki jabatan politik itu lagi. Ia bercita-cita ingin pulang kampung dan melanjutkan kembali pergumulan dirinya untuk menjadi petani atau nelayan, sebab dari sanalah dirinya datang. "Dari tengah penderitaan rakyat, saya memulai karir saya, karena itu segalanya saya habiskan yang saya punya bersama rakyat, karena saya tahu penderitaan mereka. Saya harap, teman - teman yang mengikuti berita tentang dugaan korupsi ini jangan salah kaprah. Tuhan menjadi saksi dalam tuntutan karir kita masing - masing," ucapnya.Kepada lawan politiknya, ia menyatakan bahwa Tuhan Maha Tahu atas semuanya. "Saudara boleh tampil sebagai orang terpercaya di depan rakyat, tetapi segala tingkah laku yang tertutup dan terbuka yang Maha Kuasa tahu semuanya. Saya pesan bahwa saya tidak ganggu anda tetapi saya hargai ambisi saudara untuk membangun rakyat. Dan saya minta lakukan itu dengan penuh keluhuran, jujur dan penuh pengabdian kepada rakyat yang sama kita abdi, jangan anda perhatikan saya tetapi perhatikan langkah ke depan," pesannya.Ia meminta agar lawan politiknya menterjemahkan pengabdiannya secara arif dan bijaksana, sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. "Dan bahwa terkait dengan dugaan korupsi itu, saya ingin katakan bahwa saya bukan seorang pencuri karena saya sangat menghargai hak - hak rakyat. Saya harap kepada rakyat bahwa saya tidak suka terima tuduhan korupsi atas diri saya karena korupsi identik dengan pencuri. Dan saya tidak pernah mencuri, saya juga ingin menderita bersama rakyat dan berupaya keras untuk membangun rakyat di tanah Papua," paparnya.Kepada perss yang menulis berita tentang dirinya, ia berharap agar tetap full in profesi dan tidak lupa menggunakan kode etika jurnalis bahwa dirinya adalah seorang pejabat publik. "Hormati profesi saya seperti saya menghormati profesi anda," tukasnya serius.Lebih jauh John Ibo mengatakan, sudah tiga periode rakyat memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin dewan dan ada begitu banyak pemimpin pernah yang memimpin DPRP, tetapi rakyat tahu siapa yang layak diakui sebagai bapak mereka. Ia berharap kepada generasi penerus, pemuda, pelajar, mahasiswa, agar menekuni perjuangannya dan menggantungkan cita - cita setinggi langit. "Tempat yang saya jadikan sebagai basis perjuangan rakyat itu saya tinggalkan dan saya akan pergi ke dusun untuk mengabdi di dalam profesi saya yang lain, karena basis kehidupan saya memang di dusun dan danau. Saya ingin mendengungkan suara saya di tengah debur dan gelombang tentang dugaan korupsi ini dengan penuh kesal dan airmata, karena saya tidak terima tuduhan korupsi yang sama saja dengan pencuri," katanya.Ia lalu mengajak semua komponen untuk berjuang bersama demi negara dan bangsa Indonesia khususnya bagi rakyat Papua tercinta.(**/fud)(scorpions)

Menhub Akan Bangun Jalan Kereta Api di Papua dan Papua Barat

23 Januari 2010 06:43:37
CEPOS-BIAK - Dari Peresmian 2 Kapal Ferry di BiakBIAK-Kalau Jusuf Kalla saat menjabat wakil presiden berhasil meninggalkan buah tanggannya dengan membangun Bandar Udara Sultan Hasanuddin yang berada di daerah asalnya itu secara megah, maka Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi yang merupakan putra asli Papua ini nampaknya tidak mau kalah.Saat menjabat Menhub ini, ia tak hanya akan membangun sejumlah infrastruktur perhubungan secara umum, namun yang lebih spesifik, ia bertekad akan membangun jalan kereta api di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.Menurutnya, pembangunan jalan kereta api akan menjadi perhatian serius dan bukan sebatas wacana. Bahkan dia optimis realiasi pembangunan jalan kereta api tersebut akan segera diwujudkan dalam rentang waktu tidak terlalu lama. Untuk perencanaan awal atau desainnya juga akan mengandeng pihak pemerintah daerah setempat.Sesuai rencana, untuk jangka pendek, maka pada tahap awal di wilayah Provinsi Papua akan dibangun jalan kereta api dari arah Jayapura - Sarmi, sedangkan di wilayah Provinsi Papua Barat akan mengambil jalur Manokwari – Sorong. Kedua rute tersebut kemudian akan dikembangkan ke wilayah-wilayah lainnya sesuai dengan perencanaan jangka panjang selanjutnya.“Jadi perencanaan jangka pendek ada, karena tidak mungkin semua kabupaten langsung akan dibuka jalan kereta api. Tentunya itu dilakukan secara bertahap, namun dalam menyusun perencanaannya harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang. Ya saya berharap kalau bisa dalam jangka panjang semua kabupaten bisa dihubungkan jalan kereta api,” ujar Numberi yang sebelumnya menjadi menteri kelautan dan perikanan ini.Terkait dengan rencana itu, maka dalam desain atau perencanaannya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat diminta memperhatikan pengembangan jangka panjang. Artinya, kedua rute yang akan dibangun untuk tahap awal itu harus diperhitungkan pengembangan selanjutnya dengan membuka rute baru nantinya.Hal ini dinilai sangat penting, karena dalam pengembangannya lebih mudah dan tidak lagi membutuhkan biaya yang cukup besar. “Kalau nanti dana terbatas, maka bisa saja pihak swasta ikut digalang untuk berinvestasi,” tandasnya.Sementara itu dalam acara peresmian dua kapal jenis ferry yang akan melayani kawasan Teluk Cenderawasih, yakni KMP Kasuari Pasifik IV dan KMP Masirei. KMP Masirie akan melayani rute Serui-Waren (Waropen)-Nabire, sedangkan KMP Kasuari Pasifik IV akan melayani rute Manokwari-Numfor-Biak. Kedua kapal tersebut tak hanya akan mengangkut penumpang, namun juga kendaraan berupa mobil termasuk alat berat.Dalam kesempatan itu pula, Menhub juga meresmikan sejumlah pembangunan dan pengembangan sejumlah infrastrur di wilayah Provinsi Papua. Infrastruktur itu berupaya pengembangan dan pembangunan lapangan terbang dan pelabuhan.Beberapa diantaranya seperti perpanjangan Lapangan Terbang Dekai Yahukimo, pengembangan Lapangan Terbang Oksibil, Tana Merah Kabupaten Bovendigoel, Wamena, pelabuhan Waropen dan sejumlah infrastruktur lainnya.Sekadar diketahui, dalam acara peresmian ini dihadiri Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH, Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O. Atururi, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bekto Suprapto, M.Si, Pangkosek Hanudnas IV Marsekal Pertama Hadiyan S, Danlamal X Jayapura, Kasdam XVII/Cenderawasih dan sejumlah undangan lainnya.(ito/fud)(scorpions)

Sekolah Tinggi Penerbangan Segera Dibuka di Papua

23 Januari 2010 06:42:03
CEPOS-BIAK-Pengembangan sektor pendidikan sejalan dengan bergulirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua nampaknya terus menjadi perhatian serius pemerintah. Buktinya, setelah Sekolah Tinggi Pelayaran dibuka di Sorong beberapa waktu lalu, maka kali ini giliran Sekolah Tinggi Penerbangan yang akan dibuka di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Biak Numfor.Pembukaan Sekolah Tinggi Penerbangan ini rencananya akan dibangun di Pulau Owi Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Pulau Owi sendiri berada di Distrik Biak Timur tidak terlalu jauh dari Kota Biak. Secara bertahap sekolah tinggi tersebut rencananya akan dibangun tahun ini juga.Menteri Perhubungan Republik Indonesia Freddy Numberi mengungkapkan, jika pembangunannya berjalan lancar dan sesuai dengan schedule, maka Sekolah Tinggi Penerbangan Papua ini sudah mulai berfungsi akhir tahun 2011."Jadi kalau sesuai dengan rencana maka Sekolah Tinggi Penerbangan ini sudah mulai beroperasi paling tidak akhir tahun 2011," ujar Menhub kepada Cenderawasih Pos usai mendengarkan presentasi rencana pengembangan sejumlah infrastruktur di kawasan Provinsi Papua dan Papua Barat di Hotel Irian Biak, Jumat (22/1) kemarin.Dikatakan, pembukaan satu sekolah tinggi penerbangan di kawasan Papua dan Papua Barat dinilai sangat penting mengingat hampir 60 % transportasi di Papua menggunakan pesawat. Dimana untuk kawasan bandara mulai dari kecil dan besar saja mencapai 430 lapangan terbang."Pembukaan sekolah tinggi penerbangan di Papua sangat dibutuhkan, anak-anak Papua pintar-pintar, belum lagi kebutuhan SDM di bidang penerbanyan juga sangat dibutuhkan, ini karena hampir sebagian besar wilayah di Papua hanya bisa ditempuh dengan trasportasi udara," tandas Menhub Freddy Numberi.Sekadar diketahui dalam acara pemaparan pembangunan dan pengembangannya di Provinsi Papua dan Papua Barat di depan Menhub Freddy Numberi disampaikan langsung oleh gubernur kedua provinsi tersebut yaitu Barnabas Suebu dan Abraham O Ataruri. Secara garis besarnya dijelaskan tentang pembangunan yang telah dilakukan. (ito/fud) (scorpions)

Papua Masih Alami Diskriminasi

Ditulis oleh Javaris/Papos
Rabu, 20 Januari 2010 00:00
JAYAPURA [PAPOS] - Anggota DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge menilai, selama ini Papua masih mengalami diskriminasi dalam bidang politik, keadilan dan sosial-kebudayaan, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam proses perencanaan dan implementasi program-program strategis Papua kurang mendapat perhatian serius dibandingkan Jawa.
“Jika mau jujur hal ini bukan saja dialami Papua tetapi juga provinsi-provinsi lain di kawasan timur. Masalah inilah yang semakin memupuk rasa ketidakadilan rakyat terhadap NKRI,” ujar anggota DPR RI Diaz Gwijangge melalui email yang dikirim ke Papua Pos, Senin (18/1).
Dibidang keadilan, nampak jelas bahwa belum adanya penyelesaian proses peradilan secara tuntas dalam bidang hak-hak asasi manusia (HAM). Papua juga masih mengalami diskriminasi dalam bidang kebudayaan. ‘’Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap terhadap aspirasi dialog yang di suarakan melalui Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Buku “ROAD MAP” dan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI serta orientasi pembangunan Papua harus berfokus pada perbaikan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Akses pendidikan anak-anak usia sekolah yang tinggal di pedalaman Papua benar-benar masih menjadi barang langka,” kata Diaz, yang juga anggota Komisi X.
Kekerasan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Papua belakangan, ujar politisi Partai Demokrat ini merupakan salah satu bukti masih adanya problematika ketertinggalan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sekonomi rakyat. ‘’Jadi, sudah saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan komitmen keberpihakannya dalam memberdayakan masyarakat sehingga mereka keluar dari cengkremanan ketertinggalan itu. Ya, menurut saya tak ada pilihan lain jika mau menghargai masyarakat Papua bagian NKRI,” tandasnya.
Menurut Diaz, kekayaan alam Papua luar biasa besar dan memberikan kontribusi yang besar pula bagi negara. Sayang, masyarakatnya masih dalam belitan kemiskinan dan keterpurukan isolasi fisik.
Wakil Ketua Koordinator Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta pemerintah tidak membuang waktu lagi dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua. Menurut Haris, menyelamatkan NKRI di Papua hanya dapat dilakukan bila pemerintah membuka lebar-lebar pintu dialog dengan masyarakat. Bukan dengan menggunakan pendekatan keamanan yang represif dan berbau teror.
"Dalam situasi seperti sekarang, di mana kekerasan masih terjadi, akses terhadap fasilitas publik masih minim, dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat masih rendah, saya pikir ada suatu situasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana dialog kalau masyarakat masih dalam keadaan sulit dan tidak berpendidikan," ujar Haris saat berlangsung Refleksi Perlindungan HAM di Papua Tahun 2009 di Jakarta, Minggu, (17/1).
Pihaknya menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan keterlibatan orang Papua, terutama korban konflik, dalam berbagai dialog yang dikembangkan untuk membangun Papua. Pada bagian lain, jelas Diaz, sekalipun Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan, namun belum nampak perubahan signifikan. Pembangunan Papua, terkesan berjalan di tempat. ”Semua orang tahu. Dana otsus berkisar antara Rp. 1,3 – 1,5 triliun setiap tahun. Sayangnya, dana sebesar itu nampaknya belum menyentuh sasaran terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain,” ujar Diaz. [bela]
http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3502:papua-masih-alami-diskriminasi&catid=1:berita-utama