Tak Ada Kata Harga Mati

Tak Ada Kata Harga Mati
Ditulis oleh Cr-52/Papos Kamis, 28 Januari 2010 00:00
TIMIKA (PAPOS)- Dialog nasional antara orang Papua dengan pemerintah Jakarta adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi selama ini di Papua. Karena itu, apapaun alasannya dialog Nasional Papua-Jakarta harus terlaksana. Dialog ini hendaknya tidak salah pahami karena itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Papua dengan baik.

Demikian disampaikan fasilitator Konsultasi Publik Dialog Papua, Markus Haluk pada pembukaan Konsultasi Publik Dialog Papua di rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika, Rabu [27/1]. Menurut Haluk rencana Dialog Nasional antara orang Papua dan pemerintah Jakarta tidak ada target yang disiapkan. Oleh karena itu, tidak ada kata harga mati yang akan dibicarakan.
‘’Kita tidak akan bicara soal harga mati, NKRI adalah harga mati atau Merdeka adalah harga mati. Kita mau keluar dari soal harga mati, itu saja. Soal bagaimana hasilnya kita belum tahu karena itulah kita harus tahu dulu orang Papua ini maunya apa,” kata Haluk.
Dikatakan, hasil pra dialog ini hendaknya semua orang Papua bisa diberikan pemahaman yang benar sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah. Alasannya jelas, karena ketika ada orang Papua bicara soal dialog, konotasi orang diluar sana (baca pusat0 sudah lain-lain. ‘’Itu pasti orang Papua bicara soal merdeka kan seperti itu,’’ imbuhnya.
Karena itu dalam pra dialog diharapkan para peserta dapat kembali dan menyampaikan pemahaman yang benar kepada setiap orang, khususnya orang Papua. Sehingga dalam pelaksanaan pra dialog ini nantinya, semua orang Papua harus memberikan pendapat atau aspirasinya. Yang nantinya akan diwakilkan kepada siapa menjadi fasilitator bersama tokoh masyarakatnya.
Pra dialog Konsultasi Publik Dialog Papua dimaksudkan sebagai sarana konsultasi kepada public atau masyarakat tentang target terjadinya dialog nasional antara orang Papua dan pemerintah Jakarta. Karena itu juga didalamnya perlu disampaikan oleh masyarakat soal siapa orang yang diharapkan menjadi faslitatornya, siapa pula pihak yang bisa menjadi mediator dan siapa staf ahli yang akan ditentukan oleh orang Papua nantinya dalam rencana dialog nasional itu.
Seperti yang diketahui dari buku panduan Papua Road Map yang berjudul Tawaran Dialog Jakarta-Papua yang diterbitkan oleh Jaridangan Damai Papua (JDP), rencana tawaran dialog itu digambarkan akan adanya sejumlah tokoh masyarakat Papua yang siap melakukan dialog nasional, didampingi oleh Tikm fasilitator dan Tim Ahlinya. Sementara dari pemerintah Indonesia sendiri akan bertindak selaku tokoh masyarakat adalah Presiden RI, yang sama didampingi Tim fasilitator dan Tim ahlinya. Kedua pihak akan dimediasi oleh pihak yang dipercayakan kedua pihak sebagai mediator.
Dalam dialog itu juga diingatkan agar warga benar-benar menentukan siapa fasilitator maupun tokoh masyarakat yang nantinya akan dipercayakan mewakili orang Papua, karena ada kehendak baik untuk tidak mengulangi dialog orang Papua sebelumnya.
Tak lupa Markus mengingatkan fasilitator dan tokoh masyarakat yang dilibatkan adalah paham benar soal Papua, tidak boleh yang suka miras dan hindari uang yang selalu membuat saling curiga di antara orang Papua. [cr-52]