MASIH TERJADI KESENJANGAN SOSIAL PESISIR DAN PEGUNUNGAN

Ditulis oleh Djoko/Papos
Selasa, 23 Februari 2010 00:00

WAMENA [PAPOS]- Ketua asosiasi Bupati se - Pegunungan Tengah, DR (HC) John Tabo, MBA mengatakan lahirnya organisasi asosiasi bupati se- Pegunungan Tengah merupakan manifestasi dari perjuangan rakyat Pegunungan Tengah untuk mengejar berbagai ketertinggalan disemua aspek kehidupan dari saudara-saudaranya yang lain di Indonesia.

Lahirnya asosiasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sikap walk out yang ditunjukkan oleh 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah kepada gubernur Papua dalam acara raker bupati setanah Papua dan Papua Barat di Sasana Karya kantor gubernur provinsi Papua pada 18 Februari 2008 lalu.

Hal itu dikatakan John Tabo selaku ketua asosiasi bupati sepegunungan tengah periode 2008-2010 mengawali sambutannya. “Sikap itu kami ambil karena sejak Irian Jaya (Papua sekarang, red) berintegrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang disegala bidang bila dibandingkan dengan pembangunan dikawasan Pegunungan Tengah yang nota bene orang pedalaman.

‘’Kondisi ini terus berjalan sampai di era otonomi khusus dan terjadi kesenjangan sosial yang sangat menyolok, padahal pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan dikawasan Pegunungan Tengah, namun dalam kenyataannya tak pernah dinikmati oleh masyarakat Pegunungan Tengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari provinsi Papua,” tegas John Tabo yang mendapat aplaus dari peserta.

Pembentukan asosiasi itu sendiri bertujuan untuk mensinergikan rencana pembangunan dan mengoptimalkan beban pembiayaan untuk pembangunan kerja sama antar kawasan pegunungan tengah, pemprov Papua dan pemerintah pusat.

Hal yang paling utama pembentukan organisasi ini adalah program jangka pendek untuk memutuskan secara bertahap mata rantai penyebab ketertinggalan pembangunan diwilayah Pegunungan Tengah yang didukung alokasi anggaran yang fokus dan multi years pada program kegiatan yang sifatnya akan memberikan dampak multiplayer efect disegala bidang.

Pada tahun 2008 terjadi defisit, Papua Barat mendapat dana 700 Milyar dan provinsi Papua hanya mengelola dana senilai 300 Milyar, sementara pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana yang dialokasikan untuk Pegunungan Tengah hanya 150 Milyar atau 5 persen dari total pendapatan sebesar 2,8 Trilyun. Untuk dana segar (fresh money) di tahun 2008 yang mencapai 15 Trilyun, namun untuk kawasan pegunungan tengah hanya dialokasikan 1,1 Trilyun atau 7,54 %. Padahal dana 40 % yang dikelola oleh Pemprov Papua mendekati 1 Trilyun yang tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasinya yang dilaksanakan disetiap kabupaten.

Dana infrastruktur yang berasal dari APBN dan menjadi tanggungjawab pemprov Papua yang pelaksanaan kegiatannya disetiap kabupaten terkesan tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya. “Ditinjau dari aspek kualitas dan pengendalian justru sangat jauh dari tujuan dan sasaran yang diharapkan,” tegas John Tabo.

Acara pertemuan asosiasi bupati sepegunungan tengah itu dihadiri sejumlah bupati seperti bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington Wenda, bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S. IP, wakil bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, penjabat bupati Nduga Benyamin Arisoy, SE, M. Si, bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM, penjabat bupati Mamberamo Tengah David pagawak, S. Sos, penjabat bupati Yalimo Drs. W.D. Siep, penjabat bupati Puncak, Drs. L.A. Boling, sekda Lany Jaya Doren Wakerkwa, SH, ketua DPRD sepegunungan tengah, muspida Jayawijaya, para intelektual dan undangan lainnya. [djoko]