Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

cepos 23 Pebruari 2010 09:35:49

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan


WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David Pagawak,S.Sos dan Penjabat Bupati Puncak Drs. Levianus Agustinus Boling.
Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Paskalis Kosay, anggota DPD RI Paulus Sumino, Ketua Komisi dari DPR Papua, Ketua DPRD se-Kawasan Pegunungan Tengah, Muspida dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Selain menetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip sebagai Ketua Asosiasi Bupati se- Pegunungan Tengah periode 2010-2012, pertemuan ini juga membahas beberapa isu, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah, peningkatan Bandar Udara Wamena, membangun komunikasi yang baik dengan gubernur Papua agar ada hati untuk membangun kawasan Pegunungan Tengah, dan membahas mengenai pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Ketua Asosisasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Periode 2008-2010, DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, pada pertemuan bupati se-kawasan Pegunungan Tengah ini, pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan pokok pikiran.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian, maka yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan. “Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah disepakati fokus pada satu titik saja dan diselesaikan secara bersama-sama dan dinikmati dalam waktu yang singkat, hal ini perlu dukungan studi, perizinan, kawasan lindung dan lain-lain,”kata John Tabo.
Kemudian untuk mendukung pelayanan bagi pembangunan kawasan Pegunungan Tengah diperlukan adanya kebersamaan terus membangun dan meningkatkan Bandar Udara.
Rekomendasi di bidang kesehatan, lanjut John Tabo, masalah HIV-AIDS di Pegunungan Tengah, harus mendapatkan perhatian serius dan bersama-sama menekan angka kematian yang cukup tinggi yang disebabkan oleh HIV-AIDS.
“Di bidang pendidikan, mari bersama-sama meningkatkan kualitas anak-anak kita dengan pola pendidikan yang baik dan bekerjasama pihak Surya Institute untuk melahirkan bibit unggul di masa mendatang,”tuturnya.
Sementara di bidang pemerintahan, selaku ketua Asosiasi Periode 2008-2010 mengajak semua komponen untuk membahas dan memutuskan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah beribukota di Wamena dan pembentukan Kota Wamena sebagai salah satu syarat pembentukan provinsi.
“Saya harap isu aktual ini dibahas dan menjadi sikap bersama dalam memperjuangkan hak-hak penduduk asli Papua terbesar di Tanah Papua ini,”tandasnya.
Sebelum rekomendasi yang disampaikan mendapat respon atau pandangan umum, 10 bupati se- Kawasan Pegunungan Tengah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, hingga kini pembangunan di kawasan pegunungan tengah (Peguteng) masih tertinggal. Karena itu, organisasi Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah ini terbentuk untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan itu.
"18 Februari 2008, 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah walk out saat acara Raker Bupati se-Tanah Papua dan Papua Barat. Aksi walk out itu dilakukan karena sejak integrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang di segala bidang dibanding pembangunan di kawasan pedalaman atau pegunungan,” kata John Tabo.
Kondisi tersebut kata John Tabo, terus berjalan sampai di era Otonomi Khusus (Otsus), misalnya; untuk dana infrastruktur, data dan fakta menunjukkan tahun 2005 sampai 2008 yang dialokasikan untuk kawasan Pegunungan Tengah kurang lebih Rp 2,8 triliun, terdiri dari; 2005 Rp 300 miliar, 2006 Rp 500 miliar, 2007 Rp Rp 1 triliun dan 2008 Rp 1 triliun lebih.
Sementara dari data yang ada, lanjut John Tabo, selama pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana infrastruktur yang dialokasikan di Peguteng hanya Rp 150 miliar atau 5 % dari total pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun.
Dana Otsus Provinsi Papua sejak 2002-2008 dalam bentuk dana segar (fresh money), dari data diperoleh sampai 2008 sudah mencapai Rp 15 triliun, namun alokasi untuk Peguteng hanya Rp 1,1 triliun atau 7,754 %.
Sementara dana 40% yang dikelola oleh Pemda Provinsi Papua rata-rata kurang lebih mendekati Rp 1 triliun, tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasi di setiap kabupaten.
''Dana infrastruktur yang berasal dari APBN pun menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, sehingga aspek pelaksanaan kegiatan di daerah terkesan tidak menjawab kebutuhan sebenarnya serta aspek kualitas, pengendalian jauh dari tujuan dan sasaran kegiatan,"katanya.
Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua serta sumber penerimaan lainnya, misalnya tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, tidak ditemukan pembiayaan belanja publik atau pembangunanan kabupaten dari sumber dana tersebut, sementara di seluruh kabupaten khususnya di Pegunungan Tengah, belanja publik terbesar juga diambil dari dana DAU dan pendapatan lain-lain.
Oleh karena itu, lanjut John Tabo, pihaknya membentuk asosiasi bupati Pegunungan Tengah, untuk mensinergikan rencana pembangunan antar kawasan pegunungan tengah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.
Untuk diketahui, anggota Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (Peguteng) yang awalnya hanya 5 kabupaten (Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang) saat ini menjadi 10 kabupaten. Ini setelah Ketua Asosiasi Bupati Peguteng 2008-2010 DR (HC) John Tabo,MBA dengan resmi menerima 5 kabupaten yang baru dimekarkan, yaitu Kabupaten Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Puncak, menjadi anggota asosiasi dalam reorganisasi kepemimpinan Asosiasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, di Gedung Sosial GKI Wamena, Senin (22/2).
"Saya harap 10 bupati se Kawasan Pegunungan Tengah memiliki kesepakatan yang jelas tentang titik focus penanganan dana sharing yang benar-benar menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar kawasan Pegunungan Tengah, artinya kita harus fokus pada satu titik dalam membongkar isolasi pegunungan, sehingga sejarah akan mencatat di masa kita jadi pemimpin, kita berhasil menoreh prestasi yang akan dikenang generasi penerus," pungkas John Tabo. (lmn/fud) (scorpions)