Tiga Politisi Asal Amungme pimpin DPRD Mimika

Ditulis oleh Cr-52/Papos
Jumat, 29 Januari 2010 00:00
SELAMAT : Bupati Mimika, Klemen Tinal SE, MM diikuti para Muspida memberikan ucapan selamat kepada tiga unsur pimpinan DPRD Mimika yang baru dilantik[ft:Nusi/Papos]

TIMIKA [PAPOS]- Tiga politisi asal suku besar Amungme akhirnya disepakati dan terpilih memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, setelah melewati sejumlah proses persyaratan dan kesepakatan dewan.

Tepatnya Kamis (28/1) kemarin, ketiganya melaksanakan proses pengambilan sumpah, janji dan penetapan sebagai unsur pimpinan DPRD Mimika periode 2009-2014.



Ketiga polistisi dimaksud adalah Trifena Tinal, B.Sc, Yan Pieter Magal dan Karel Gwijangge. Trifena Tinal, B.Sc sejak dilantik sebagai anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 sudah menduduki kursi sementara Ketua DPRD Mimika itu, dirinya ditetapkan sebagai Ketua DPRD Mimika berdasarkan surat Keputusan Gubernur nomor 5 tanggal 21 Januari 2010, setelah melalui proses persidangan pembahasan tata tertib dewan terkiat unsur pimpinan DPRD Mimika.

Sementara Yan Pieter Magal yang dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Mimika, adalah putra asal suku Amungme. Politisi dari partai Demokrat selaku partai politik pemenang kedua di kabupaten Mimika dalam pemilu legislatif 2009 lalu. Bersama dengannya juga, Karel Gwijangge selaku Wakil Ketua II DPRD Mimika, dikenal sebagai politisi dari Farksi Buruh, pemenang pemilu legislatif ketiga di Mimika.

Bupati Mimika, Klemen Tinal SE, MM dalam sambutannya saat pelantikan mengatakan, pasangan trio politisi asal Amungme ini diharapkan banyak pihak, mampu membawa sinergisme kinerjanya selaku legislatif, khususnya dalam melakukan pengawalan proses pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten Mimika.

“Kami berharap dengan ditetapkannya unsur pimpinan di DPRD Mimika ini, sinergisme kinerja untuk mewujudkan segala aspirasi rakyat di Mimika dapat dilakukan bersama pemerintah daerah. Mari sama-sama kita dukung proses pengawalan pembangunan ini, menuju kabupaten Mimika yang diharapkan bersama,” ujar Bupati Klemen Tinal.(cr52)

SHDP Mintah Pelanggaran Ham di Papua Dituntaskan

JAYAPURA [PAPOS]-Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua belum di selesaikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pelanggaran Ham sampai saat ini masih terus terjadi di tanah Papua.

Demikian disampaikan Ketua Solidaritas Ham dan Demokrasi Papua (SHDP) Usman Yogobe kepada wartawan di Asrama Nayak Abepura, Jumat [29/1] kemarin. Menurutnya masalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Papua masih terus terjadi dan yang menjadi korban adalah orang-orang miskin dan tak bersalah.

Pelanggaran HAM ini menurut dia, terjadi diera Otonomi Khusus Papua. Alhasil, Otonomi Khusus dinyatakan gagal karena Otsus yang membuat pelanggaran Ham di Papua.

Ditengah-tengah pelaksanaan Otsus, Rakyat Papua masih menangis dan menderita serta dibantai dan dibunuh oleh karena menuntut hak hidup mereka. Itu merupakan pelanggaran HAM yang tak akan dilupakan oleh orang Papua.

Selain itu juga orang Papua yang menyuarakan aspirasi masyarakat kecil dan tertindas ditangkap dan di hukum dan dicap makar serta separatis.

Oleh karena itu, SHDP mendesak kepada pemerintah RI agar segera menegakan keadilan dan kebenaran di Papua serta menyelesaikan kasus Ham yang tak pernah berhenti di Papua. Bahkan pihaknya juga meminta Mentri Hukum Dan Ham RI untuk membebaskan tahanan Politik Papua yakni Bucthar Tabuni dan kawan-kawannya sesuai janji presiden dalam pidatonya pada tanggal 21 oktober 2009 yang lalu.

Lebih lanjut dikatakannya, setiap pelanggaran Ham Papua disidangkan di pengadilan Ham Internasional dan mendesak segenap elemen organisasi kemanusianan di Dunia untuk mengembalikan Papua ke pangkuan PBB agar penyelesaian ham mudah di lakukan.

Usman juga menyatakan bahwa selain hal diatas SHDP juga menolak penangkapan Aktivis Ham Papua secara liar oleh pemerintah Indonesia karena itu merupakan pelanggaran Ham berat. Terkait hal tersebut SHDP akan melakukan hubungan aktif dengan organisasi ham di beberapa Negara di Dunia Internasiaol untuk mengatasi masalah ham di Papua karena pelanggara ham tidak dapat di atasi oleh pemerintah RI.[eka]

Nama Port Numbay Ditetapkan Pengganti Nama Kota Jayapura

Ditulis oleh Lina/Papos
Sabtu, 30 Januari 2010 00:00
JAYAPURA [PAPOS]-Setelah melalui perdebatan yang sengit antara peserta konsultasi publik perubahan nama kota Jayapura terdiri dari Lembaga Adat Masyarakat [LMA}, tokoh Agama, tokoh Perempuan, tokoh Adat dan perwakilan akadimisi akhirnya konsultasi perubahan nama kota Jayapura yang digelar Pemerintah Kota [Pemkot] Jayapura dibalai GSG, Jumat [29/1] kemarin memperoleh satu keputusan akhir yaitu nama Port Numbay sebagai pengganti nama kota Jayapura.

Turut hadir dalam konsultsai public Walikota Jayapura Drs, M.R Kambu, M,Si wakil Walikota Jayapura H Soedjarwo, BE Ketua DPRD kota Jayapura Dra, WW Kambuaya, MM dan para pimpinan SKPD. Konsultasi public dipimpin moderator H Thamrin Sagala, MM berjalan cukup aman dan tertib, namun disela-sela moment penyampaian pendapatan dari masing-masing perwakilan yang hadir terjadi perdebatan pro dan kontra atas rencana perubahan nama kota Jayapura.

Banyak yang menyatakan perubahan nama kota Jayapura itu penting karena akan membawa dampak positif bagi masyarakat kota Jayapura menuju pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik, ada juga yang mengklaim jika Pemkot tetap mengganti nama kota Jayapura maka akan memberikan kesengsaraan bagi masyarakat dimana dengan perubahan nama kota Jayapura secara otomatis perubahan disegala sector misalnya ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan bahkan politik juga akan berpengaruh.

“Nama kota Jayapura ini sudah dikenal seluruh Indonesia, demikian juga Negara luar, tetapi jika dirobah lagi maka otomatis akan sangat mempengaruhi segala sector yang ada di kota ini. Itu otomatis akan terjadi dengan sendirinya jika perubahan nama kota Jayapura tetap dilakukan. Untuk itu kami meminta agar nama kota Jayapura tetap seperti jangan dirobah lagi,” kata salah satu perwakilan dari masyarakat yang juga anggota DPRD kota Jayapura Kris Wamuar saat menyampaikan pendapat.

Meski ditentang untuk perubahan nama, tetapi acara yang berjalan kurang lebih tiga jam itu telah menghasilkan keputusan yaitu nama kota Jayapura akan diganti menjadi nama Port Numbay dengan prosentase 73 persen dari jumlah peserta yang hadir yaitu 110 peserta 10 persen menyatakan tidak setuju dan sisa dari jumlah itu menyatakan setuju tetapi dengan nama Tabi.

Sagala mengungkapkan, keputusan bulat mengenai penetapan nama kota Jayapura yang baru akan dibuat dalam waktu dekat. Pemkot akan menyerahkan nama tersebut kepada DPRD kota Jayapura dalam bentuk Raperda untuk ditetapkan sebagai Perda dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya diteruskan ke pusat untuk disahkan dan tepatnya bulan Maret nanti nama Port Numbay sudah resmi digunakan.[lina]

Tak Ada Kata Harga Mati

Tak Ada Kata Harga Mati
Ditulis oleh Cr-52/Papos Kamis, 28 Januari 2010 00:00
TIMIKA (PAPOS)- Dialog nasional antara orang Papua dengan pemerintah Jakarta adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi selama ini di Papua. Karena itu, apapaun alasannya dialog Nasional Papua-Jakarta harus terlaksana. Dialog ini hendaknya tidak salah pahami karena itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Papua dengan baik.

Demikian disampaikan fasilitator Konsultasi Publik Dialog Papua, Markus Haluk pada pembukaan Konsultasi Publik Dialog Papua di rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika, Rabu [27/1]. Menurut Haluk rencana Dialog Nasional antara orang Papua dan pemerintah Jakarta tidak ada target yang disiapkan. Oleh karena itu, tidak ada kata harga mati yang akan dibicarakan.
‘’Kita tidak akan bicara soal harga mati, NKRI adalah harga mati atau Merdeka adalah harga mati. Kita mau keluar dari soal harga mati, itu saja. Soal bagaimana hasilnya kita belum tahu karena itulah kita harus tahu dulu orang Papua ini maunya apa,” kata Haluk.
Dikatakan, hasil pra dialog ini hendaknya semua orang Papua bisa diberikan pemahaman yang benar sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah. Alasannya jelas, karena ketika ada orang Papua bicara soal dialog, konotasi orang diluar sana (baca pusat0 sudah lain-lain. ‘’Itu pasti orang Papua bicara soal merdeka kan seperti itu,’’ imbuhnya.
Karena itu dalam pra dialog diharapkan para peserta dapat kembali dan menyampaikan pemahaman yang benar kepada setiap orang, khususnya orang Papua. Sehingga dalam pelaksanaan pra dialog ini nantinya, semua orang Papua harus memberikan pendapat atau aspirasinya. Yang nantinya akan diwakilkan kepada siapa menjadi fasilitator bersama tokoh masyarakatnya.
Pra dialog Konsultasi Publik Dialog Papua dimaksudkan sebagai sarana konsultasi kepada public atau masyarakat tentang target terjadinya dialog nasional antara orang Papua dan pemerintah Jakarta. Karena itu juga didalamnya perlu disampaikan oleh masyarakat soal siapa orang yang diharapkan menjadi faslitatornya, siapa pula pihak yang bisa menjadi mediator dan siapa staf ahli yang akan ditentukan oleh orang Papua nantinya dalam rencana dialog nasional itu.
Seperti yang diketahui dari buku panduan Papua Road Map yang berjudul Tawaran Dialog Jakarta-Papua yang diterbitkan oleh Jaridangan Damai Papua (JDP), rencana tawaran dialog itu digambarkan akan adanya sejumlah tokoh masyarakat Papua yang siap melakukan dialog nasional, didampingi oleh Tikm fasilitator dan Tim Ahlinya. Sementara dari pemerintah Indonesia sendiri akan bertindak selaku tokoh masyarakat adalah Presiden RI, yang sama didampingi Tim fasilitator dan Tim ahlinya. Kedua pihak akan dimediasi oleh pihak yang dipercayakan kedua pihak sebagai mediator.
Dalam dialog itu juga diingatkan agar warga benar-benar menentukan siapa fasilitator maupun tokoh masyarakat yang nantinya akan dipercayakan mewakili orang Papua, karena ada kehendak baik untuk tidak mengulangi dialog orang Papua sebelumnya.
Tak lupa Markus mengingatkan fasilitator dan tokoh masyarakat yang dilibatkan adalah paham benar soal Papua, tidak boleh yang suka miras dan hindari uang yang selalu membuat saling curiga di antara orang Papua. [cr-52]

Solidaritas Rakyat Papua Gelar Long March dan Ibadah

Solidaritas Rakyat Papua Gelar Long March dan Ibadah
LONG MARCH : Aksi demo damai menysukuri terdaftarnya International Parlement of West Papua (IPWP) dan International Law of West Papua (ILWP) pada parlemen uni eropa di Brussel, Rabu (27/1) di Timika. [ft:Nusi/Papos)
TIMIKA [PAPOS]- Sedikitnya seribu warga Papua di timika, Rabu (27/1) siang kemarin melakukan aksi long march dan ibadah bersama, menysukuri terdaftarnya International Parlement of West Papua (IPWP) dan International Law of West Papua (ILWP) pada parlemen uni eropa di Brussel, Belgia 27 Januari kemarin.
Pantauan Papua Pos, aksi demo damai yang berlangsung aman dan lancer itu, dimulai pukul 10.30 WIT hingga pukul 12.30 WIT di halaman kantor DPRD Mimika. Bahkan sejumlah aspirasi disampaikan warga setelah pelaksanaan ibadah di halaman kantor rakyat Mimika itu. Aksi long march warga Papua di Timika dimulai di Gereja Jemaat Bahtera Kingmi, Jalan baru C Heatubun Timika, mengikuti alur menuju jalan Trikora-Achmad Yani, memasuki Jalan Ki Hajar Dewantara Mimika dan berbelok lagi ke Jalan Yos Sudarso dan selanjutnya memasuki halaman kantor DPRD Mimika.
Long-march yang dilakukan disepanjang jalan dalam kota Timika itu, masyarakat sambil membawa sejumlah spanduk yang mendukung terdaftarnya IPWP dan ILWP, karena dengan terdaftarnya di parlemen Uni Eropa, tentu akan membawa perubahan bagi perjuangan orang Papua selama ini, karena dengan begitu diharapkan hak-hak warga Papua dapat diperjuangkan di tingkat internasional.
Dalam orasi dan aksi di halaman kantor DPRD Mimika, para pendemo melakukan ibadah bersama yang dilanjutkan dengan orasi politik, yang intinya meminta segera dilakukannya referendum karena Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilakukan di tahun 1969 dinilai cacat hukum.
Selain itu, para demonstran juga meminta dibukanya kembali akses bagi wartawan internasional untuk melakukan peliputan di tanah Papua. Alasannya, jelas karena selama ini wartawan asing dianggap mendapatkan tekanan yang tragis dari pemerintah Indonesia tanpa alasan yang jelas entah.
Tuntutan lain yang dilihat di lokasi demo, sempat disampaikan dalam orasi adalah terkait penghentian pelaksanaan otonomi khusus yang selama ini diberikan kepada Provinsi Papua, alasannya karena sejauh pelaksanaannya, Otsus dinilai tidak bisa mensejahterakan masyarakat.
Lebih tegas lagi, warga pendemo meminta kepada pemerintah pusat agar segera melakukan penarikan pasukan dari areal PT Freeport Indonesia dan mengusut tuntas kasus penembakan di areal perusahaan Amerika itu, karena dinilai tidak ada warga sipil yang terlibat aksi tersebut.
Pada saat yang bersamaan, dilokasi terpisah di rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika, berlangsung juga kegiatan warga Papua lainnya. Dari data lapangan diketahui, sejumlah warga Papua yang difasilitatori Jaringan Damai Papua menggelar acara pra dialog yang bertajuk Kunsultasi Publik Dialog Papua.[Cr52]

Papua Road Map Pintu Masuk Bagi Penyelesaian Papua

Papua Road Map Pintu Masuk Bagi Penyelesaian Papua
AKSI : Salah seorang masyarakat saat menyuarakan aspirasinya di kantor DPRD Mimika.[ft:Nusi/papos]
TIMIKA [PAPOS]- Dari hasil pra dialog Konsultasi Publik Dialog Papua yang digelar di Timika, Rabu (27/1) menegaskan bahwa Papua Road Map yang mulai digelar di kabupaten Jayawijaya (Wamena) dan Mimika, dinilai merupakan pintu masuk bagi penyelesaian segala permasalahan yang dirasakan warga masyarakat Papua selama ini.
Hal itu disampaikan fasilitator Jaringan Damai Papua (IDP), Pater Dr. Neles Tebay, Pr dan Dr. Muridan S. Widjoyo, disela-sela kegiatan. Bukan hanya Pater Dr. Neles Tebay, Pr dan Dr. Muridan S. Widjoyo yang berpendapat seperti itu, hampir sebagian besar peserta yang hadir juga mengungkap pendapatnya terkait pelaksanaan Dialog nasional tersebut.
“Kegiatan ini merupakan upaya untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi orang Papua, karena itu tidak ada TOR (Term of References-red) yang disediakan apa yang menjadi kemauan rakyat Papua. Tetapi kami tidak menjanjikan apapun juga mengenai hasilnya karena memang kita belum tahu hasilnya,” ujar Pater Neles Tebay saat membuka pra dialog Konsultasi Publik Dialog Papua yang dilaksanakan di Rumah Transit Bobaigo Keuskupan Timika, Rabu (27/1) dan diikuti 50 peserta dan undangan lainnya.
Dikatakan Neles, dialog ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari pekerjaan yang sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu, dimana saat itu banyak warga Papua menanyakan bagaimana soal kelanjutan dialog orang Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta sebelumnya. Tetapi pembicaraan demi pembicaraan dilakukan, tidak pernah kunjung selesai dan ada hasilnya.
“Hasil penelitian yang selanjutnya dilakukan, itulah yang kemudian lahir pelaksanaan Papua Road Map ini, akibat adanya empat pokok persoalan utama yang harus menjadi referensi bagi semua pihak untuk membicarakan berbagai permasalahan di Papua selama ini,” terangnya.
Disisi lain, dari penjelasan Muridan diketahui juga empat pokok itu diataranya terkait soal Marginalisasi yang dialami orang Papua, masalah pelanggaran HAM, pembangunan yang tidak merata dan persoalan kesetaraan yang selama ini dialami oleh kebanyakan orang Papua.
“Mau bicara dimana pun dan oleh siapapun, semua pihak ketika bicara soal Papua maka akan menghadapi persoalan pokok ini saja. Jadi ini yang harus dibuka salurannya, untuk dibicarakan dan kita mau ini dilakukan secara terbuka karena itulah maunya orang Papua,” tegas Muridan.
Dari keterangan Muridan usai pra Dialog, diketahui bahwa pra Dialog ini akan segera disusul oleh terjadinya dialog internal orang Papua, baik didalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dimaksudkan, agar semuanya memiliki persepsi yang sama mengenai apa yang harus diselesaikan bersama pemerintah Jakarta.[Cr52]
Komentar:
Saudara MS Wijdjojo ini spertinya promosi bukunya. Tetapi ingat bahwa
penyelesaian masalah2 di Tanah Papua tidak didikte oleh penguasa di Jakarta
tetapi atas keinginan masyarakat Papua itu sendiri.Sebab apa yang menurut
jakarta cocok untuk Papua belum tentu dan itu Pasti berguna bagi pembagunan di
Tanah.Dan STOP kirim imigarsi di sini. bikin masalh saja termasuk TNI/Polri.Ke
sana paling2 tembak masyarakat asli khususnya di Pegunungan tengah.

Aksi Demo Dukung Pendaftaran IPWP dan ILWP

Aksi Demo Dukung Pendaftaran IPWP dan ILWP

TIMIKA [PAPOS] - Ratusan warga Papua di Timika, Rabu, berkumpul untuk mengikuti aksi damai mendukung pendaftaran International Parlementarian for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) yang kini sedang berlangsung di Brussel Belgia.

Warga Papua yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak terlihat berkumpul memadati halaman Gereja GKII Jemaat Bahtera Kwamki Baru untuk bersiap-siap melakukan "long march" dengan berjalan kaki keliling Kota Timika.Sebelum menggelar "long march", sejumlah ibu-ibu yang mengenakan busana adat menari-nari sambil berorasi dan menyanyikan lagu-lagu daerah Papua.

Pada saat bersamaan, warga dari berbagai satuan pemukiman (SP) di sekitar Kota Timika terus berdatangan ke GKII Jemaat Bahtera Kwamki Baru untuk bergabung dalam aksi solidaritas mendukung pembentukan IPWP dan ILWP.

Salah seorang panitia aksi damai warga Papua di Timika, Karel Kum mengatakan, rute yang akan dilalui peserta aksi damai dimulai dari GKII Jemaat Bahtera Kwamki Baru menuju Jl Trikora, Jl Ki Hajar Dewantara, Jl Belibis, Jl Budi Utomo, Jl Cenderawasih, lalu masuk ke Kantor DPRD Mimika. Setiba di Kantor DPRD Mimika, warga akan menggelar doa bersama dan selanjutnya membubarkan diri.

Menurut Karel, aksi damai serupa berlangsung di seluruh tanah Papua yang dikoordinir langsung oleh Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni yang berkedudukan di Numbay, Jayapura. Dalam surat imbauannya, Buchtar Tabuni meminta setiap kordinator wilayah di seluruh Tanah Papua menyebarluaskan berita gembira tersebut ke semua warga Papua.

Menurut Buchtar Tabuni, dengan pendaftaran IPWP dan ILWP tersebut akan dibicarakan hal-hal krusial menyangkut kepentingan masa depan rakyat Papua. Pertemuan di Brussel Belgia yang berlangsung Rabu (17/1), katanya, dihadiri beberapa anggota parlemen negara-negara Uni Eropa, Asia Pasifik, serta para akademisi, politisi dan aktivis LSM dari seluruh dunia.

Selain menggelar aksi solidaritas, pada saat bersamaan tengah berlangsung diskusi sebelum pembahasan dialog nasional antara warga Papua dengan Pemerintah RI bertempat di Rumah Transit Keuskupan Timika. Kegiatan diskusi yang berlangsung secara tertutup itu diprakarsai oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika.[bel/ant]

Timor Leste Ingin Kirimkan Pembantu Rumah Tangga ke Malaysia

Kuala Lumpur - Timor Leste akan mengikuti jejak Indonesia sebagai negara pemasok pembantu rumah tangga (PRT) untuk Malaysia. Pemerintah Timor Leste saat ini tengah mengeksplorasi kemungkinan mengirimkan PRT ke negeri jiran itu.

Demikian disampaikan Duta Besar (Dubes) Timor Leste untuk Malaysia, Juvencio Da Jesus Martins seperti dilansir kantor berita Bernama, Jumat (22/1/2010).

Dikatakan Martins, sebuah perusahaan tenaga kerja di Kuala Lumpur belum lama ini bertemu dengannya dan mengusulkan untuk mengirimkan PRT dari Timor Leste ke Malaysia. Sebab permintaan akan PRT asing tinggi di Malaysia.

Martins menuturkan, dirinya akan menyampaikan proposal itu kepada pemerintah Timor Leste. "Ini membutuhkan persetujuan dari dua pemerintahan. Saya akan membahas masalah ini dengan pemerintah saya dan jika ada lampu hijau dari Dili, kami akan mencoba membicarakan masalah ini dengan pemerintah Malaysia," ujar Martins.

"Jika kita bisa mendapatkan semua persetujuan, Malaysia akan menjadi negara pertama bagi pembantu-pembantu kita yang pergi ke luar negeri," tegas Martins.

Menurut Martins, masalah ini pertama kali terangkat pada tahun 2005 dalam pembicaraan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Timor Leste saat itu yang kini menjadi Presiden, Jose Manuel Ramos-Horta, dengan mantan Menlu Malaysia Datuk Seri Syed Hamid Albar mengenai kemungkinan pengiriman sekitar 10.000 PRT ke Malaysia.

"Namun setelah itu tak ada kemajuan soal itu. Tapi saya pikir masalah ini masih relevan karena permintaan untuk pembantu di negara ini masih tinggi, khususnya dari keluarga nonmuslim," kata Martins.

Malaysia saat ini mempekerjakan sekitar 320 ribu PRT asing legal. Sebagian besar berasal dari Indonesia, Sri Lanka, Filipina, Kamboja dan Thailand.

Jumat, 22/01/2010 14:10 WIB

Tokoh OPM Datangi KPK

Ditulis oleh Wilpret/Papos
Sabtu, 23 Januari 2010 00:00
Nicholas JoweJayapura [PAPOS] - Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicholas Jowe mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (21/1) lalu. Mereka ingin mengetahui dan berkoordinasi dengan pimpinan KPK mengenai penanganan kasus korupsi di tanah Papua.
"Kami ke sini untuk bertemu dengan pak Bibit Samad Rianto dan Pak Chandra Hamzah," kata Nocholas di Gedung KPK seperti yang disampaikan Koordinator Papua Wacth, Hengky Yoku, Jumat(22/1) saat di hubungi Papua Pos, melalui telepon.
Menurutnya, Nicholas yang baru saja menjadi warga negara Indonesia setelah lama tinggal di Belanda dalam perjuangan Papua merdeka, tetapi dia ingin mengetahui kerja KPK dalam memberantas korupsi di Papua, karena dia mendengar banyak uang rakyat yang dihambur-hamburkan pejabat di kota-kota besar.
"Kami ingin berkoordinasi bagaimana menangani korupsi di Papua," jelasnya.
Nicholas yang datang bersama dengan tiga rekannya itu mengaku saat ini sedang mengurus naturalisasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Saat ini kami dalam proses memperoleh kewarganegaraan," jelasnya tutur Yoku.
Lebih jauh Hengky Yoku menjelaskan, Nicholas Yowe sangat respons terhadap pembangunan di Papua, sehingga dia menginginkan dana yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Karena selama ini masyarakat Papua sangat tertinggal, dan masih dalam kemiskinan sementara para pejabat pemerintah (eksekutif) dan legislative banyak yang berfoya-foya di kota-kota besar.
“ Pak Nicholas juga mempertanyakan penanganan 13 Bupati di Papua yang diduga banyak menghabiskan uang, tetapi tidak membangun untuk rakyat,” katanya.
Menanggapi hal itu, kata Yoku, KPK menyambut baik adanya responsive dari pada tokoh-tokoh masyarakat di Papua yang memberikan perhatian terhadap penanganan masalah korupsi. Dan mereka mengatakan akan memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan korupsi di Papua.(wilpret)

Freeport Luncurkan EAMP di Jayapura

22 Januari 2010 00:54:12
CEPOS-JAYAPURA-Guna meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik di wilayah Kota Jayapura, secara khusus di bidang kemampuan berbahasa Inggris, PT. Freeport Indonesia meluncurkan English Access Micro-scholarship Program (EAMP) di Aula FKIP Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Rabu (20/1).Program ini merupakan hasil kerjasama PT. Freeport Indonesia dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Learning Partnerships (LEAP) dan Universitas Cenderawasih Jayapura. Dalam sambutannya, Vice Presiden Comunity Relations PT.Freeport Indonesia Demianus Dimara mengungkapkan, PT.Freeport menyambut baik kerjasama ini yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan program bahasa Inggris kepada peserta didik. Diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan lewat program ini diharapkan anak-anak Papua dapat menjadikannya sebagai akses untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan besar di dunia."Freeport menyambut baik kerjasama ini, dan program ini adalah sebuah investasi SDM yang sangat baik ke depannya," tuturnya.Sementara itu Deputy Chief Of Mission U.S Embassy Theodore Osius dalam sambutannya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam pelaksanaan program ini. Pihaknya berharap, lewat program ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) di Papua."Ini adalah kali pertama saya ke Papua dan saya terkagum-kagum dengan semangat yang ada di sini. Saya berharap lewat program yang berbasis pada anak-anak Papua yang berbakat ini dapat memberikan kontribusi terhadap SDM di Papua ke depannya," tegasnya.Sementara Rektor Universitas Cenderawasih Prof.Dr.B.Kambuaya,MBA dalam sambutannya mengungkapkan, peserta didik di Papua masih membutuhkan banyak pelatihan bahasa Inggris."Dengan diluncurkannya program ini, saya berharap ke depannya Papua memiliki SDM yang mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Secara khusus kepada anak asli Papua diharapkan dapat lebih banyak dilibatkan dalam program ini," ujarnya.Sedangkan Project Director Learning Partnerships (LEAP) Sandra Sembel yang menangani English Access Microscholarships Program (EAMP) di Jayapura saat ditemui Cenderawasih Pos mengungkapkan, EAMP memberikan program dasar ketrampilan bahasa Inggris kepada sejumlah remaja berbakat berusia antara 14 sampai dengan 18 tahun yang berasal dari keluarga kelompok menengah ke bawah yang kurang mendapat kesempatan melalui bimbingan belajar tambahan dan kegiatan belajar intensif di liburan sekolah.lebih lanjut dikatakan, program ini membekali para pesertanya dengan kemampuan berbahasa Inggris sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Disamping itu para peserta juga dibekali kemampuan untuk bersaing dan berpartisipasi dalam program pertukaran dan belajar di Amerika Serikat di masa depan."Sejak tahun 2004, sebanyak 44.000 pelajar yang terdiri dari lebih 55 negara telah berpartisipasi dalam program yang diadakan oleh departemen luar negeri Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri EAMP telah berjalan selama lima tahun dan telah memberikan kemampuan berbahasa Inggris bagi lebih 500 pelajar di 10 Kota Besar dan di Jayapura secara khusus kami telah mengambil 80 peserta didik dari berbagai sekolah di Jayapura untuk ikut dalam program ini," tandasnya.Ia juga menambahkan, perluasan program Internasional ini ke Jayapura di dukung oleh Kedutaan Besar AS Jakarta dan PT.Freeport Indonesia. LEAP ini sendiri adalah yayasan di Jakarta yang bermitra dengan sekolah kejuruan di Jayapura dan Universitas Cenderawasih untuk memberikan 440 jam pelajaran bahasa Inggris bagi 80 pelajar Papua selama dua tahun ke depan.Untuk diketahui, acara peluncuran program ini dihadiri oleh Vice President Community Relations PT.Freeport Indonesia Demianus Dimara, Deputy Chief Of Mission U.S Embassy Theodore Osius, Rektor Universitas Cenderawasih Prof.Dr.B.Kambuaya,MBA, Kepala Papua Knowledge Center (PKC) Marcellus H.Rantetana,Ph.d dan Project Director LEAP Sandra Sembel, para guru serta perwakilan siswa. (jop/fud) (scorpions)

Meninggalnya Napi di Lapas Abe, Disesalkan

23 Januari 2010 06:44:36
CEPOS
Mulai Tahun ini Akan Ditempatkan Seorang Dokter di LapasJAYAPURA-Meninggalnya seorang Narapidana (Napi) di Lapas Abepura dua hari lalu rupanya sangat disesalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Papua Nazaruddin Bunas,SH,MH. ”Kami juga sangat menyayangkan kejadian itu,” tukasnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/1) kemarin.Pihaknya mengatakan, sebenarnya Menteri Hukum dan HAM sudah menandatangani MoU dengan Menteri Kesehatan di Jakarta yang ingtinya menyepakati bahwa apabila ada Napi maupun tahanan yang sakit, maka akan diobati secara gratis di rumah sakit, tentunya dengan pengawalan yang ketat.”Jadi sebenarnya atas dasar itu tidak ada alasan bagi Kalapas untuk tidak merujuk tahahan yang sedang sakit ke rumah sakit,” katanya. Nazaruddin juga mengakui, memang fasilitas kesehatan di lembaga permasyarakatan masih sangat minim, termasuk di Lapas Abepura. Meskipun di sana ada dua tenaga perawat dan ada ruang klinik, tetapi tetap saja masih kesulitan ketika pasien atau Napi harus dirawat inap. ”Ini terkait dengan siapa yang akan menjaga Napi ketika ia harus dirawat di rumah sakit karena petugas jaga di Lapas masih sangat terbatas,” katanya.Kalau hanya tahanan, kata dia, mungkin masih bisa meminta bantuan aparat kepolisian, tetapi kalau yang sakit adalah Napi, maka sangat sulit mencari penjaganya karena minimnya petugas Lapas. ”Kita harapkan kalau bisa ada rumah sakit seperti di Rumah Sakit Polri di Jakarta yang bisa merawat tahanan dan Napi,” ujarnya.Hanya saja di Papua hal itu masih sulit diwujudkan, sehingga kalau ada yang sakit mau tak mau kalau dokter memerintakan rawat inap bagi Napi yang sakit maka harus tetap dirawat, meskipun dengan penjagaan yang minim.Tetapi, kata Nazaruddin, dalam tahun ini, pihaknya sedikit lega karena sudah ada dokter yang bertugas di Lapas Abepura. ”Sudah ada dokter yang bertugas di Lapas Abepura, sekarang dia tinggal tunggu SK-nya dan kalau SK sudah ada dia akan segera bertugas,” katanya. Dokter tersebut, kata dia, awalnya memang enggan karena persoalan struktur organisasi atau karier. Sebab karier seorang dokter yang bertugas di Lapas memang sulit berkembang. Sebab dokter tersebut tidak mungkin menjadi Kalapas karena berada di bawah Kepala Seksi Bina Anak Didik, padahal dia dokter. “Sehingga tak heran kalau dokter tersebut juga pada awalnya menolak, tetapi setelah diberikan penjelasan akhirnya mau juga,” paparnya.Dan salah satu persoalan yang menguak di Lapas Abepura kemarin adalah tahanan yang protes tentang pelayanan kesehatan. ”Minggu lalu saya sudah ke LP dan temukan ada Tapol yang sakit TBC, dan saya perintahkan dirawat dan dirujuk ke rumah sakit atau dirawat ke klinik,” katanya. Dikatakan, sebenarnya peristiwa meningggalnya Napi di Papua sangat sedikit bila dibanding LP lain di luar Papua seperti di Jawa Timur yang dalam setahun Napi yang meninggal mencapai 106 orang. Namun ia berharap hal itu tidak terjadi di Papua. Karena itu, pihaknya berharap tidak ada orang yang diabaikan di lembaga dan untuk itu juga, pihaknya sudah memanggil Kalapas Abepura. ”Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan berkunjung lagi ke sana,” ujarnya. Soal apakah ada upaya peningkatan pelayanan kesehatan Lapas ke depan, Bunas hanya mengatakan bahwa hari ini ia menerima instruksi dari Menteri Hukum dan HAM tentang keperhatinannya kepada Lapas yang ada. ”Untuk itu kami semua diminta untuk trurun ke lapangan untuk melihat kenyataan di Lapas dan diharapkan dan harus sering melakukannya. Agar dari seringnya dilakukan kontrol ini dapat didengarkan keluhan – keluhan sehingga bisa dilakukan upaya – upaya perbaikan ke depan,” tandasnya.(ta/dni/fud) (scorpions

Galau Hati Ketua DPR Papua Drs. John Ibo, MM Terkait Dugaan Korupsi Rp 5,2 M

23 Januari 2010 06:42:56
Meski Sarat dengan Muatan Politik, Dianggap sebagai Dinamika KehidupanSejak mencuatnya isu dugaan korupsi terhadap diri Ketua DPR Papua Drs. John Ibo,MM, tak urung membuat politisi senior ini prihatin, khususnya terkait dengan berbagai pemberitaan mass media yang terkesan memojokan dirinya. Bagaimana dia memandang tudingan itu dan bagaimana pula dia menghadapi semua cobaan berat itu. Dengan jiwa besar dan hati jernih, ia menuturkan galau hatinya kepada Cenderawasih Pos. Berikut laporannya.Laporan RAHMATIASiapapun tak bisa memungkiri tudingan korupsi memang menakutkan, bahkan sangat menyakitkan, apalagi itu adalah uang rakyat. Dan ketika tudingan atau sebut saja dugaan korupsi itu dialami oleh Drs John Ibo, MM yang juga adalah Ketua DPR Papua, tentu saja ia prihatin. Dalam hati ia menjerit karena memang sulit menerima sesuatu yang mungkin saja tidak pernah ia lakukan.Sebelum lebih jauh mengulas tentang jeritan hatinya John Ibo yang dihubungi Cenderawasih Pos via telepon selulernya kemarin, ia ingin meluruskan tentang ketidakhadiran dirinya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dua hari lalu. "Jadi sebenarnya saya bukan sengaja tidak datang, tetapi jauh hari sebelumnya saya sudah menyurati Kejaksaan bahwa saya akan bersedia datang memenuhi panggilan jaksa pada 1 Februari karena pada 21 Januari sampai hari ini (kemarin red) saya sedang berada di Jakarta untuk berobat di Syilom Hospital dan Klinik Syilom," paparnya.Karenanya, kalau dikatakan dia tidak datang memenuhi panggilan jaksa maka ia tidak bisa menerima hal itu. Apalagi ia juga sudah menegaskan bahwa dirinya selaku warga negara yang baik sudah mempersilahkan kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya dan ia sendiri salut terhadap panggilan itu agar praduga tak bersalah terhadap dirinya bisa cepat dituntaskan.Mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua ini mengaku sakit hati dan merasa diteror secara psikologis karena dengan adanya pemberitaan tentang ketidakhadirannya di Kejati itu seolah-olah ia seorang pembangkang. "Saya dalam kapasitas saya sebagai pejabat publik saya merasa tidak dihargai, tolong rakyat jangan diberikan berita yang rancu. Saya penyelamat pembangunan dan penyelamat uang rakyat," katanya serius. Karena dia juga setuju dengan seruan Gubernur Papua maupun Presiden RI termasuk upaya Kejati yang berupaya keras untuk menegakan hukum secara serius dan maksimal."Tetapi sebelum adanya penentuan sebagai terdakwa dan terpidana, saya meminta agar dirinya jangan divonis melakukan korupsi karena saya tidak pernah melakukan korupsi. Juga sebagai pemimpin rakyat saya tidak ingin sengsarakan rakyat. Itu sebabnya saya minta rakyat dengan sabar mengikuti proses saya yang akan diselesaikan secara prosedural dan proporsional," paparnya.John Ibo sadar dan menilai bahwa tudingan korupsi terhadap dirinya sarat dengan muatan politik dari pada muatan hukumnya. Dan ia sadari sepenuhnya hal ini, bahwa ada pihak-pihak tertentu yakni lawan-lawan politiknya yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya dan kemudian bersorak dengan apa yang dialaminya. Tetapi dengan jiwa besar ia memandang hal itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan. "Saya tahu, ada lawan - lawan politik saya menggunakan pers untuk membuat berita miring tentang posisi praduga tak bersalah dari dugaan korupsi ini dan ingin menggasak saya," ujarnya.Tetapi Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pengelola anggaran memiliki hak dan wewenang secara teknis. Dan di dalam kewenangan itu pembedahan APBD ke dalam pasal dan kode operasional diatur secara teknis oleh Pemda. Termasuk tentang asal dana yanng diperuntukan kepada pimpinan dewan juga terdapat di dalam bantuan kepada pimpinan dewan. "Jadi silahkan semua orang mengejar tentang posisi saya yang diduga melakukan korupsi akan tahu, kemudian bahwa dana bantuan kepada saya itu adalah bantuan yang diserahkan dari kewenangan Pemda," urainya. Dan dana Rp 5,2 Miliar itu ada di dalam aturan yang akan menjawab semua hal yang membingungkan. Karena ada bagian - bagian secara terpisah akan diklarifikasi sesuai kode dan pasal yang telah diatur."Saya paham dan tahu siapa lawan politik saya, saya berharap agar mereka jangan menggasak, sebab rakyat tahu saya adalah pemimpin mereka, saya pembela rakyat dan selalu berbuat yang terbaik untuk rakyat dalam bentuk pengabdian saya kepada rakyat," katanya. Oleh karena itu, dana operasional yang diperuntukan oleh Pemda kepadanya, John Ibo mengaku tidak pernah memakai dana itu sendiri. Tetapi dana itu dikucurkanya untuk kepentingan mahasiswa, pelajar, mereka yang menderita di rumah sakit, rakyat yang meminta bantuan perjalanan dan berbagai bantuan rakyat lainnya."Saya jawab dalam rintihan nurani saya melihat keprihatinan rakyat dan tak pernah saya gunakan untuk kepentingan pribadi bahkan keluarga, karena dana operasional itu terpakai habis untuk kepentingan bersama dengan rakyat. Jadi silahkan rakyat periksa di bank berapa besar simpanan saya dan bandingkan dengan pimpinan lain di Papua baik legislatif maupun eksekutif," terangnya lagi.Lebih jauh John Ibo menyatakan, suatu saat nanti ia tidak menduduki jabatan politik itu lagi. Ia bercita-cita ingin pulang kampung dan melanjutkan kembali pergumulan dirinya untuk menjadi petani atau nelayan, sebab dari sanalah dirinya datang. "Dari tengah penderitaan rakyat, saya memulai karir saya, karena itu segalanya saya habiskan yang saya punya bersama rakyat, karena saya tahu penderitaan mereka. Saya harap, teman - teman yang mengikuti berita tentang dugaan korupsi ini jangan salah kaprah. Tuhan menjadi saksi dalam tuntutan karir kita masing - masing," ucapnya.Kepada lawan politiknya, ia menyatakan bahwa Tuhan Maha Tahu atas semuanya. "Saudara boleh tampil sebagai orang terpercaya di depan rakyat, tetapi segala tingkah laku yang tertutup dan terbuka yang Maha Kuasa tahu semuanya. Saya pesan bahwa saya tidak ganggu anda tetapi saya hargai ambisi saudara untuk membangun rakyat. Dan saya minta lakukan itu dengan penuh keluhuran, jujur dan penuh pengabdian kepada rakyat yang sama kita abdi, jangan anda perhatikan saya tetapi perhatikan langkah ke depan," pesannya.Ia meminta agar lawan politiknya menterjemahkan pengabdiannya secara arif dan bijaksana, sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. "Dan bahwa terkait dengan dugaan korupsi itu, saya ingin katakan bahwa saya bukan seorang pencuri karena saya sangat menghargai hak - hak rakyat. Saya harap kepada rakyat bahwa saya tidak suka terima tuduhan korupsi atas diri saya karena korupsi identik dengan pencuri. Dan saya tidak pernah mencuri, saya juga ingin menderita bersama rakyat dan berupaya keras untuk membangun rakyat di tanah Papua," paparnya.Kepada perss yang menulis berita tentang dirinya, ia berharap agar tetap full in profesi dan tidak lupa menggunakan kode etika jurnalis bahwa dirinya adalah seorang pejabat publik. "Hormati profesi saya seperti saya menghormati profesi anda," tukasnya serius.Lebih jauh John Ibo mengatakan, sudah tiga periode rakyat memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin dewan dan ada begitu banyak pemimpin pernah yang memimpin DPRP, tetapi rakyat tahu siapa yang layak diakui sebagai bapak mereka. Ia berharap kepada generasi penerus, pemuda, pelajar, mahasiswa, agar menekuni perjuangannya dan menggantungkan cita - cita setinggi langit. "Tempat yang saya jadikan sebagai basis perjuangan rakyat itu saya tinggalkan dan saya akan pergi ke dusun untuk mengabdi di dalam profesi saya yang lain, karena basis kehidupan saya memang di dusun dan danau. Saya ingin mendengungkan suara saya di tengah debur dan gelombang tentang dugaan korupsi ini dengan penuh kesal dan airmata, karena saya tidak terima tuduhan korupsi yang sama saja dengan pencuri," katanya.Ia lalu mengajak semua komponen untuk berjuang bersama demi negara dan bangsa Indonesia khususnya bagi rakyat Papua tercinta.(**/fud)(scorpions)

Menhub Akan Bangun Jalan Kereta Api di Papua dan Papua Barat

23 Januari 2010 06:43:37
CEPOS-BIAK - Dari Peresmian 2 Kapal Ferry di BiakBIAK-Kalau Jusuf Kalla saat menjabat wakil presiden berhasil meninggalkan buah tanggannya dengan membangun Bandar Udara Sultan Hasanuddin yang berada di daerah asalnya itu secara megah, maka Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi yang merupakan putra asli Papua ini nampaknya tidak mau kalah.Saat menjabat Menhub ini, ia tak hanya akan membangun sejumlah infrastruktur perhubungan secara umum, namun yang lebih spesifik, ia bertekad akan membangun jalan kereta api di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.Menurutnya, pembangunan jalan kereta api akan menjadi perhatian serius dan bukan sebatas wacana. Bahkan dia optimis realiasi pembangunan jalan kereta api tersebut akan segera diwujudkan dalam rentang waktu tidak terlalu lama. Untuk perencanaan awal atau desainnya juga akan mengandeng pihak pemerintah daerah setempat.Sesuai rencana, untuk jangka pendek, maka pada tahap awal di wilayah Provinsi Papua akan dibangun jalan kereta api dari arah Jayapura - Sarmi, sedangkan di wilayah Provinsi Papua Barat akan mengambil jalur Manokwari – Sorong. Kedua rute tersebut kemudian akan dikembangkan ke wilayah-wilayah lainnya sesuai dengan perencanaan jangka panjang selanjutnya.“Jadi perencanaan jangka pendek ada, karena tidak mungkin semua kabupaten langsung akan dibuka jalan kereta api. Tentunya itu dilakukan secara bertahap, namun dalam menyusun perencanaannya harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang. Ya saya berharap kalau bisa dalam jangka panjang semua kabupaten bisa dihubungkan jalan kereta api,” ujar Numberi yang sebelumnya menjadi menteri kelautan dan perikanan ini.Terkait dengan rencana itu, maka dalam desain atau perencanaannya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat diminta memperhatikan pengembangan jangka panjang. Artinya, kedua rute yang akan dibangun untuk tahap awal itu harus diperhitungkan pengembangan selanjutnya dengan membuka rute baru nantinya.Hal ini dinilai sangat penting, karena dalam pengembangannya lebih mudah dan tidak lagi membutuhkan biaya yang cukup besar. “Kalau nanti dana terbatas, maka bisa saja pihak swasta ikut digalang untuk berinvestasi,” tandasnya.Sementara itu dalam acara peresmian dua kapal jenis ferry yang akan melayani kawasan Teluk Cenderawasih, yakni KMP Kasuari Pasifik IV dan KMP Masirei. KMP Masirie akan melayani rute Serui-Waren (Waropen)-Nabire, sedangkan KMP Kasuari Pasifik IV akan melayani rute Manokwari-Numfor-Biak. Kedua kapal tersebut tak hanya akan mengangkut penumpang, namun juga kendaraan berupa mobil termasuk alat berat.Dalam kesempatan itu pula, Menhub juga meresmikan sejumlah pembangunan dan pengembangan sejumlah infrastrur di wilayah Provinsi Papua. Infrastruktur itu berupaya pengembangan dan pembangunan lapangan terbang dan pelabuhan.Beberapa diantaranya seperti perpanjangan Lapangan Terbang Dekai Yahukimo, pengembangan Lapangan Terbang Oksibil, Tana Merah Kabupaten Bovendigoel, Wamena, pelabuhan Waropen dan sejumlah infrastruktur lainnya.Sekadar diketahui, dalam acara peresmian ini dihadiri Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH, Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O. Atururi, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bekto Suprapto, M.Si, Pangkosek Hanudnas IV Marsekal Pertama Hadiyan S, Danlamal X Jayapura, Kasdam XVII/Cenderawasih dan sejumlah undangan lainnya.(ito/fud)(scorpions)

Sekolah Tinggi Penerbangan Segera Dibuka di Papua

23 Januari 2010 06:42:03
CEPOS-BIAK-Pengembangan sektor pendidikan sejalan dengan bergulirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua nampaknya terus menjadi perhatian serius pemerintah. Buktinya, setelah Sekolah Tinggi Pelayaran dibuka di Sorong beberapa waktu lalu, maka kali ini giliran Sekolah Tinggi Penerbangan yang akan dibuka di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Biak Numfor.Pembukaan Sekolah Tinggi Penerbangan ini rencananya akan dibangun di Pulau Owi Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Pulau Owi sendiri berada di Distrik Biak Timur tidak terlalu jauh dari Kota Biak. Secara bertahap sekolah tinggi tersebut rencananya akan dibangun tahun ini juga.Menteri Perhubungan Republik Indonesia Freddy Numberi mengungkapkan, jika pembangunannya berjalan lancar dan sesuai dengan schedule, maka Sekolah Tinggi Penerbangan Papua ini sudah mulai berfungsi akhir tahun 2011."Jadi kalau sesuai dengan rencana maka Sekolah Tinggi Penerbangan ini sudah mulai beroperasi paling tidak akhir tahun 2011," ujar Menhub kepada Cenderawasih Pos usai mendengarkan presentasi rencana pengembangan sejumlah infrastruktur di kawasan Provinsi Papua dan Papua Barat di Hotel Irian Biak, Jumat (22/1) kemarin.Dikatakan, pembukaan satu sekolah tinggi penerbangan di kawasan Papua dan Papua Barat dinilai sangat penting mengingat hampir 60 % transportasi di Papua menggunakan pesawat. Dimana untuk kawasan bandara mulai dari kecil dan besar saja mencapai 430 lapangan terbang."Pembukaan sekolah tinggi penerbangan di Papua sangat dibutuhkan, anak-anak Papua pintar-pintar, belum lagi kebutuhan SDM di bidang penerbanyan juga sangat dibutuhkan, ini karena hampir sebagian besar wilayah di Papua hanya bisa ditempuh dengan trasportasi udara," tandas Menhub Freddy Numberi.Sekadar diketahui dalam acara pemaparan pembangunan dan pengembangannya di Provinsi Papua dan Papua Barat di depan Menhub Freddy Numberi disampaikan langsung oleh gubernur kedua provinsi tersebut yaitu Barnabas Suebu dan Abraham O Ataruri. Secara garis besarnya dijelaskan tentang pembangunan yang telah dilakukan. (ito/fud) (scorpions)

Papua Masih Alami Diskriminasi

Ditulis oleh Javaris/Papos
Rabu, 20 Januari 2010 00:00
JAYAPURA [PAPOS] - Anggota DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge menilai, selama ini Papua masih mengalami diskriminasi dalam bidang politik, keadilan dan sosial-kebudayaan, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam proses perencanaan dan implementasi program-program strategis Papua kurang mendapat perhatian serius dibandingkan Jawa.
“Jika mau jujur hal ini bukan saja dialami Papua tetapi juga provinsi-provinsi lain di kawasan timur. Masalah inilah yang semakin memupuk rasa ketidakadilan rakyat terhadap NKRI,” ujar anggota DPR RI Diaz Gwijangge melalui email yang dikirim ke Papua Pos, Senin (18/1).
Dibidang keadilan, nampak jelas bahwa belum adanya penyelesaian proses peradilan secara tuntas dalam bidang hak-hak asasi manusia (HAM). Papua juga masih mengalami diskriminasi dalam bidang kebudayaan. ‘’Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap terhadap aspirasi dialog yang di suarakan melalui Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Buku “ROAD MAP” dan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI serta orientasi pembangunan Papua harus berfokus pada perbaikan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Akses pendidikan anak-anak usia sekolah yang tinggal di pedalaman Papua benar-benar masih menjadi barang langka,” kata Diaz, yang juga anggota Komisi X.
Kekerasan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Papua belakangan, ujar politisi Partai Demokrat ini merupakan salah satu bukti masih adanya problematika ketertinggalan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sekonomi rakyat. ‘’Jadi, sudah saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan komitmen keberpihakannya dalam memberdayakan masyarakat sehingga mereka keluar dari cengkremanan ketertinggalan itu. Ya, menurut saya tak ada pilihan lain jika mau menghargai masyarakat Papua bagian NKRI,” tandasnya.
Menurut Diaz, kekayaan alam Papua luar biasa besar dan memberikan kontribusi yang besar pula bagi negara. Sayang, masyarakatnya masih dalam belitan kemiskinan dan keterpurukan isolasi fisik.
Wakil Ketua Koordinator Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta pemerintah tidak membuang waktu lagi dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua. Menurut Haris, menyelamatkan NKRI di Papua hanya dapat dilakukan bila pemerintah membuka lebar-lebar pintu dialog dengan masyarakat. Bukan dengan menggunakan pendekatan keamanan yang represif dan berbau teror.
"Dalam situasi seperti sekarang, di mana kekerasan masih terjadi, akses terhadap fasilitas publik masih minim, dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat masih rendah, saya pikir ada suatu situasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana dialog kalau masyarakat masih dalam keadaan sulit dan tidak berpendidikan," ujar Haris saat berlangsung Refleksi Perlindungan HAM di Papua Tahun 2009 di Jakarta, Minggu, (17/1).
Pihaknya menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan keterlibatan orang Papua, terutama korban konflik, dalam berbagai dialog yang dikembangkan untuk membangun Papua. Pada bagian lain, jelas Diaz, sekalipun Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan, namun belum nampak perubahan signifikan. Pembangunan Papua, terkesan berjalan di tempat. ”Semua orang tahu. Dana otsus berkisar antara Rp. 1,3 – 1,5 triliun setiap tahun. Sayangnya, dana sebesar itu nampaknya belum menyentuh sasaran terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain,” ujar Diaz. [bela]
http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3502:papua-masih-alami-diskriminasi&catid=1:berita-utama

Pemilukada 2010 Perzona

Cepos, 19 Januari 2010 04:34:48

Untuk Efesiensi Anggaran dan Hindari Mobilisasi PemilihJAYAPURA-Wacana tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2010 di beberapa kabupaten di Papua yang akan dilaksanakan secara serentak, nampaknya bakal terealisir, namun serentak bukan seluruh kabupaten tapi akan dibagi perzona atau daerah-daerah yang secara geografis cukup berdekatan. Misalnya untuk Pemilukada di Kota Jayapura akan dilaksanakan juga di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi dalam satu hari. Begitu juga dengn Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Beberapa daerah di pegunungan tengah juga serentak seperti di Lani Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Tolikara dan Yahukimo. Demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Benny Sweny S.Sos kepada Cenderawasih Pos kemarin. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi antara KPU Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Papua kemarin. Menurut Benny Sweny, hal ini agar bisa irit biaya dalam hal ini efisiensi anggaran, tapi juga untuk mengantisipasi adanya mobilisasi pemilih antar daerah pemilihan, sebagaimana berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang meski data administrasinya sudah dilaksanakan sesuai aturan, namun karena tindakan pemilih yang bermobilisasi itu menyebabkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran Pemilukada. Contohnya, jangan sampai pemilih di Kota Jayapura pergi pilih di Sarmi setelah ia juga telah ikut pilih di Kota Jayapura. Hal ini yang harus dihindari jangan sampai terjadi."Nanti setiap daerah yang dalam satu kawasan/zona pemilihan itu akan duduk bersama-sama membahas tahapan-tahapan Pemilukada itu dan hal-hal lainnya," terangnya.Kemudian dari usulan yang ada, kata Sweny, ada KPU kabupaten yang usulkan agar KPU Papua meminta gubernur untuk mengumpulkan para bupati/walikota peserta Pemilukada untuk duduk bersama-sama saling berkoordinasi baik itu menyangkut pelaksanaan Pemilukada maupun anggarannya.Terkait dengan keputusan kultur MRP, pada prinsipnya semua peserta rapat bersepakat bahwa keputusan MRP bukan keputusan yang konstitusional yang mempunyai dasar hukum, sehingga di sini keputusan kultur itu hanya sifatnya himbauan/harapan agar partai politik (Parpol) dapat melaksanakan himbauan itu."Jadi keputusan kultur itu tidak mempunyai implikasi hukum yang mengikat KPU, oleh karena itu KPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan aturan yang permanen dalam tatanan hukum Indonesia," katanya."Tapi pada prinsipnya kami hormati dan hargai keputusan kultur itu karena sebagai proteksi afirmatif dan pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua. Sesuangguhnya out put dari pelaksanaan keputusan kultur itu berasal dari Parpol yang apakah sepakat untuk mengusung bakal calonnya semuanya asli Papua. Kami hanya sifatnya administrasi saja," tukasnya.Ditambahkan Sweny, bahwa dalam waktu dekat akan segera dibentuk 8 KPU baru pada kabupaten pemekaran. Diantaranya, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Yalimo, Puncak, Lani Jaya, Mamberamo Tengah dan Nduga.Untuk mempercepat proses pembentukan itu, maka saat ini pihaknya sedang melakukan proses pembentukan tim seleksi yang beranggota lima orang, yang terdiri dari, 1 atas usulan bupati, 2 merupakan usulan DPRD kabupaten/kota dan 2 merupakan usulan KPU Provinsi Papua. "Selanjutnya tim seleksi ini nantinya melaksanakan proses pemilihan anggota KPU di kabupaten yang baru dimekarkan itu," pungkasnya.Nah, terkait dengan hasil rapat kerja KPU se-Papua terungkap bahwa ada sebagian KPU kabupaten/kota yang telah membuat tahapan dan program Pemilukada karena penyelenggaraan Pemilukadanya ada yang dilaksanakan pada Agustus 2010 ini, sehingga setiap tahapan sudah dilaksanakan pada bulan ini.Termasuk ada juga KPU kabupaten/kota yang telah mengajukan permohonan anggaran ke Pemerintah Daerah (Pemda). Dan anggaran yang dibutuhkan berkisar antara Rp 5 M hingga Rp 30 M. Besaran anggaran Pemilukada itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan akan masing-masing wilayah pemilihan.(nls/wen/fud) (scorpions)

Karo Hukum: Tak Ada Perdasus yang Dikembalikan

19 Januari 2010 04:33:59
CEPOS-JAYAPURA-Pernyataan Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Dra. Hanna S. Hikoyabi, bahwa 8 Perdasus dikembalikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemprov Papua seperti diberitakan harian ini kemarin mendapat tanggapan serius dari Kepala Biro Hukum, JKH Roembiak, SH, MM. Ia menyatakan tidaklah pantas Hana Hikoyabi mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena pada dasarnya Hana Hikoyabi tidak ikut terlibat dalam pembahasan kedelapan Perdasus itu."Tidak ikut bahas maka Hana Hikoyabi tidak punya kewenangan untuk mempublikasikan hasil pembahasan Perdasus itu. Jadi pernyataan itu tidak benar sama sekali," tegasnya saat menghubungi Cenderawasih Pos, via telepon, Senin, (18/1).Dengan tegas Karo Hukum menyatakan pada dasarnya tidak ada Perdasus yang dikembalikan, tapi disepakati untuk diberlakukan selama 6 bulan kedepannya setelah itu akan dievaluasi kembali. Soal penomoran yang dipertanyakan, bahwa prinsipnya hal itu tidak penting dan begitu mempengaruhi keabsahan hukumnya, karena apakah itu Perdasus ataupun Perdasi adalah kedua-duanya merupakan peraturan daerah (Perda) yang mempunyai kedudukan hukum yang sama.Hanya saja Perdasus sifatnya aturan khusus yang mengatur tentang kepentingan orang Papua, sedangkan Perdasi sifatnya untuk mengikat semua, entah itu orang Papua maupun bukan asli Papua yang penting berdomisili dan hidup di Tanah Papua."Waktu pembahasan bersama di Depdagri RI bersama instansi teknis lainnya tidak dipersoalkan soal penomoran itu, namun saat itu ada pemikiran bahwa mungkin dalam perjalanan ke depannya dalam pemberlakukan 8 Perdasus itu apakah punya nomor sendiri, karena baik Perdasus atau Perdasi sama-sama disetujui oleh DPRP," tukasnya.Kemudian menyangkut persoalan harus ada persetujuan MRP terhadap 8 Perdasus itu, kata Roembiak bahwa hal itu tidak perlu dilakukan atau ditetapkan dalam 8 Perdasus itu, karena tidak diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang penyusunan perundangan."Dalam UU itu tidak mengatur tentang persetujuan MRP untuk dicantumkan dalam Perdasus/Perdasi. Bentuk persetujuan MRP itu hanya bisa dilakukan sebelum pembahasan final di DPRP, bukan sudah disahkan menjadi Perdasus/Perdasi. Jadi apa yang dikomentari itu sangat menyesatkan. Yang hadir dalam rapat pembahasan itu hanya Wakil Ketua I MRP, Ir. Frans A. Wospakrik, M.Sc," pungkasnya.(nls/wen/fud)(scorpions

Menengok Anak-anak Papua yang Digembleng Matematika dan IPA di Surya Institute

15 Januari 2010 10:25:25
Ditekan Menangis, Sepuluh Bulan Siap Terjun di OlimpiadeTAK ada anak Indonesia yang bodoh. Itulah yang diyakini pendiri Surya Institute Prof Yohanes Surya PhD. Berbekal keyakinan tersebut, dia merekrut 27 anak Papua secara acak untuk digembleng di lembaga yang dipimpinnya. Kini, setelah sepuluh bulan, sebagian di antara mereka siap diterjunkan dalam ajang olimpiade.TITIK ANDRIYANI, Jakarta"Delapan lima pangkat dua hasilnya berapa Merlin?" tanya Bambang Susianto, salah seorang pengajar matematika di Surya Institute, sebuah lembaga yang konsen mempersiapkan siswa-siswi Indonesia mengikuti olimpiade matematika dan IPA internasional.Mendapat pertanyaan tersebut, kening Merlin Kogoya, siswa kelas IV SD YPPGI, Kabupaten Tolikara, Papua, mengernyit sejenak. Sekitar tiga detik kemudian, dia langsung melontarkan jawaban. "Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima," jawabnya yakin. Sejurus kemudian, Bambang mencercanya dengan berbagai pertanyaan hitung-hitungan. "Kalau 72 x 18 berapa?" ujarnya lagi. Dengan tangkas bocah berusia sembilan tahun tersebut langsung menjawab, 1.286. Bambang pun tersenyum puas. Sebab, dari hari ke hari, kemampuan siswa didikannya semakin matang dalam berhitung numerik. Sesaat kemudian, pandangan Bambang tertuju kepada Christian Murib, anak Papua lain dari SD YPPK Betlehem, Wamena. Lalu, Bambang berjalan menuju papan tulis putih di depan kelas. Dia menuliskan 415.624 akar delapan. Kemudian, dia meminta Christian menghitung jawaban soal itu. Bocah berusia 11 tahun tersebut maju dan langsung menulis jawaban seolah tanpa berpikir. "Kami memang melatih mereka berhitung cepat dengan metode khusus," terang Bambang. Selain Merlin dan Chriatian, 25 anak Papua lainnya saat ini tengah mendapat pelatihan khusus di Surya Institute. Pendiri Surya Institute, Prof Yohanes Surya, mengungkapkan, sejak setahun lalu pihaknya mengambil para siswa yang berkemampuan kurang untuk dilatih belajar matematika. Dia mengambil para siswa dari Papua. Sebab, Yohanes memiliki pengalaman yang membuat hatinya tergerak untuk mendidik anak-anak Papua. Dia pernah melontarkan soal sederhana tentang penjumlahan kepada salah seorang siswa di Papua. "Berapa 18 ditambah 5?" tanyanya ketika itu. Sang siswa yang mendapat pertanyaan tersebut berpikir cukup lama. Dibuatnya garis-garis kecil sejumlah bilangan yang ditanyakan. Kemudian, dihitungnya garis-garis tersebut satu per satu. Hati Yohanes trenyuh. Sebab, untuk menjawab soal sederhana itu saja dibutuhkan waktu cukup lama.Yohanes menyakini, bila metode pembelajaran diberikan dengan baik, anak-anak itu pun bisa menyerap pelajaran secara baik. Selain itu, dia percaya anak-anak Papua memiliki kemampuan yang tidak kalah oleh siswa di Jawa atau daerah lain di Indonesia yang lebih maju, asalkan diberi kesempatan yang sama. Dia ingin membuktikan bahwa keyakinannya tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Karena itu, dia memilih Papua, daerah yang dinilai terbelakang dalam banyak hal. Dengan persetujuan sekolah, orang tua, serta pemda setempat, 27 anak Papua dibawa ke Surya Institute, Tangerang. Mereka dipilih secara acak dari Kabupaten Tolikara, Waropen, Sorong Selatan, Lani Jaya, dan Wamena.Tidak ada seleksi. Sebisa mungkin mereka yang terpilih justru yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Mereka digembleng di pusat pelatihan matematika dan fisika tersebut. Para pengajarnya adalah ahli matematika, geometik, dan fisika.Sepuluh bulan telah berlalu. Merlin dan kawan-kawan semakin jago berhitung. Termasuk, memecahkan soal-soal tersulit sekelas olimpiade. Tak urung, lantaran hasil belajar yang ditunjukkan mereka dinilai memuaskan, Yohanes berencana mengikutsertakan beberapa di antaranya ke olimpiade.Sejatinya, kata Yohanes, awalnya Surya Institute tidak bermaksud menyiapkan anak-anak itu ke olimpiade. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat ada beberapa siswa yang memiliki potensi khusus di bidang matematika dan fisika. Di antaranya, Merlin dan Christian.Yohanes pun akhirnya ingin mempersiapkan mereka secara khusus untuk bertarung menuju olimpiade sains nasional (OSN) yang tiap tahun dihelat pemerintah. "Kalau berhasil di OSN, dengan sendirinya mereka akan melenggang menuju olimpiade internasional," terang pria kelahiran 6 November 1963 tersebut. Dia menjelaskan, tiap hari mereka dididik belajar matematika selama empat jam. Mereka diberi materi pelajaran matematika secara intens. Pada bulan pertama, anak-anak itu diberi buku khusus matematika yang amat tebal. Materinya, soal-soal penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Selama sebulan soal-soal di buku tersebut harus dituntaskan."Jika bisa menyelesaikan materi itu, berarti mereka sudah menguasai kemampuan dasar matematika kelas 1 sampai kelas 6," terang fisikawan itu. Mereka diajari berhitung dengan amat cepat. Pada bulan kedua dan seterusnya, kata Yohanes, mereka diberi metode lanjutan. Termasuk, trik-trik menyelesaikan soal-soal dengan berbagai tingkat kesulitan. Yohanes memiliki metode khusus untuk membuat siswa cepat menangkap materi yang diajarkan. Metode penghitungan yang diberikan berbalik dengan cara penghitungan yang jamak dipakai. "Kalau biasanya menghitung penjumlahan dari belakang, metode saya justru terbalik. Yaitu, dari depan. Lebih cepat dan mudah," ujarnya.Tak hanya itu, mereka juga dibekali kemampuan bahasa Inggris dan kepribadian. Anak-anak Papua tersebut juga diberi pelajaran komputer. "Kami juga mengajarkan character building kepada mereka," jelasnya.Kemampuan mereka pun terasah. Merlin mengaku kemampuan berhitungnya berkembang amat pesat. Dia juga tidak mengira bahwa belajar matematika amat menantang dan mengasyikkan. Karena itu, dia menuturkan ingin menjadi profesor matematika kelak."Sebab, belajar matematika itu asyik," ungkap bocah berambut ikal tersebut. Keinginan Merlin juga diiyakan temannya, Christian. "Saya juga ingin jadi profesor matematika," ujarnya lantas tersenyum.Yohanes begitu bangga pada cita-cita dua anak itu. Kemudian, mereka diberi soal phytagoras. Dengan tangkas dan penuh antusias, Merlin dan Christian berebut menjawab. "Keduanya saat ini bahkan bersaing dengan anak saya yang seumuran mereka," ujar Yohanes. Menurut dia, anak-anak Papua memiliki keunikan tersendiri. Pendiri Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) itu menyatakan, mereka tak sekadar diajari hingga pintar matematika dan IPA. Tapi, mereka juga belajar karakter budaya. "Mereka punya kekhususan. Kalau ditekan, mereka menangis. Ada juga yang melawan. Bergantung sukunya. Karena itu, kami memakai pendekatan budaya," jelasnya. Sebelum membawa 27 siswa dari Papua tersebut, Yohanes mengorbitkan Septinus George Saa dari SMA Negeri 3 Wamena, Papua. Septinus berhasil meraih penghargaan The First Step to Nobel Prize pada 2003. Setahun kemudian, dia membimbing siswi dari Papua lainnya, Anneke Bowaire dari SMA Serui, yang berhasil merebut gelar The First Step to Nobel Prize pada 2004.Alumnus Fisika College of William and Mary, Virginia, AS, tersebut menuturkan, ke depan, Surya Institute berencana meminta semua kabupaten di Papua memilih anak-anak yang dianggap paling "bodoh" di daerahnya. Bakal diminta satu anak dari tiap kabupaten. Mereka akan dididik di Surya Institute selama enam bulan. Bukan hanya siswa, para guru di daerah tersebut juga akan dilatih. Dari tiap kabupaten akan diambil 10 guru. Bersama LSM World Vision, pihaknya akan menjaring guru serta siswa di daerah terpencil dan suku pedalaman untuk digembleng di lembaganya.Para guru itu akan diberi pelatihan metode pengajaran yang baik. Mereka akan mempraktikkan langsung materi yang didapatkan kepada para siswa. Tujuannya, memperbaiki metode pengajaran guru-guru tersebut selama ini. Juga, meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dengan demikian, sekembali dari Surya Institute, mereka bisa melatih guru lain di daerah masing-masing. Menurut Yohanes, jika seorang guru itu minimal bisa melatih 10 guru lain, akan ada 100 guru yang bisa ditulari untuk mengajar dengan baik. "Artinya, nanti ada 110 guru yang memiliki kemampuan mengajar dengan baik," jelas peraih nilai summa cum laude di College of William and Mary Virginia itu. Kemudian, jelas Yohanes, jika seorang guru setidaknya bisa melatih 10 siswa untuk belajar matematika dengan baik, akan ada 1.100 anak yang bisa menguasai matematika dengan baik. "Sebanyak 110 guru dikali 10 anak akan menghasilkan 1.100 siswa yang dapat menguasai matematika," tegasnya.Setelah itu, siswa Papua lainnya akan dijaring. Diharapkan, ada 5.000 anak Papua yang nanti pintar matematika. Itulah konsep yang dia gagas. Akhir bulan ini, para guru dan siswa tersebut mulai digembleng di lembaganya. Yohanes mengungkapkan, selama ini juara olimpiade selalu berkiblat pada Tiongkok. Dia ingin mengubah persepsi tersebut. Karena itu, Yohanes bermimpi ingin melahirkan 3.000 doktor pada 2030. Mereka harus menguasai sains dan teknologi. Calon doktor itu akan disekolahkan ke luar negeri. Untuk mewujudkan impian itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan menggandeng BUMN-BUMN yang ada. Termasuk, merangkul pemerintah provinsi. Dia memaparkan, jika tiap kabupaten/kota bisa berkomitmen mengirim lima siswa untuk belajar ke luar negeri, akan ada 2.000 anak yang bisa menikmati belajar di negara di seluruh dunia. "Lima anak kali 400 kabupaten/kota di Indonesia akan menghasilkan 2.000 anak," jelas kepala pusat penelitian nanoteknologi dan bioteknologi di The Mochtar Riady Center for Nanotechnology and Bioengineering di Karawaci, Tangerang, tersebut. Sementara itu, 1.000 anak lainnya akan dikirim melalui beasiswa yang diberikan perusahaan-perusahaan, Kementerian Pendidikan, maupun stakeholder yang peduli terhadap pendidikan. Yohanes meyakini mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Sama dengan mimpi yang berhasil direalisasikan Tiongkok dalam 20 tahun terakhir ini. Surya Institute, kata dia, siap memelopori terwujudnya gagasan tersebut. Dia juga mengimpikan pada 2020 ilmuwan Indonesia bisa meraih Nobel. (**/nw)(scorpions)
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1688

Pendeta Socrates: Belum Ada Pemberitahuan dari Kejagung

Ditulis oleh Ant/Papos
Sabtu, 16 Januari 2010 00:00
Jayapura [PAPOS] - Pendeta Socrates Sofyan Yoman, pengarang buku "Suara Gereja Bagi Umat Tertindas" mengaku hingga saat ini belum mendapat pemberitahuan resmi dari Kejaksaan Agung tentang larangan beredar bagi buku hasil karya.
"Sampai saat ini saya belum mendapat pemberitahuan tersebut, padahal alamat saya jelas," ungkap Pdt.Socrates menjawab pertanyaan ANTARA di Jayapura, Jumat sehubungan bukunya dilarang beredar oleh Kejagung.
Menurut Socrates , dengan adanya pelarangan tersebut secara tidak langsung pemerintah "mematikan kreatifitas" anak bangsa yang seharusnya dihargai dan dihormati.
Larangan itu juga menandakan pemerintah tidak dewasa dan tidak mau diawasi.
Larangan tersebut menjadikan buku tersebut justru dicari- cari pembaca karena ingin tahu apa yang ditulis didalamnya.
"Ini semacam promosi gratis bagi buku saya," ungkap Socrates seraya menambahkan buku tersebut dicetak sebanyak 5.000 eksemplar.
Socrates mengakui, sebelumnya bukunya yang berjudul "Pemusnahan etnis Melanesia" juga dilarang beredar.
Sementara itu, Kejati Papua Palty Simanjuntak secara terpisah mengakui pihaknya baru menerima surat edaran dari Kejagung tentang pelarangan buku karya Socrates, tertanggal 22 Desember 2009.
"Kami baru menyebarkan ke 10 kejari di Tanah Papua," ungkap Palty seraya menambahkan dengan adanya edaran tersebut maka Kejaksaan akan menarik buku tersebut.
Selain buku yang karangan Socrates ditarik dari edaran tercatat satu buku lainnya yang berjudul "cucuran airmata Tuhan di Papua Barat"".(ant)
Source:
http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3480:pendeta-socrates-belum-ada-pemberitahuan-dari-kejagung&catid=1:berita-utama

DPR RI Setujui Dialog Papua

Ditulis oleh Javaris/Ant/Papos
Sabtu, 16 Januari 2010 00:00

DIALOG NASIONAL : KNPI Provinsi Papua memprakarsai Dialog Nasional yang baru-baru ini berlangsung di kota Jayapura, nampak suasana pembukaan yang dilakukan dengan pemukulan TifaJayapura [PAPOS] - Komisi I DPR RI setelah kunjungan kerja ke Provinsi Papua menyetuji dilakukan dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. Hal itu tertuang dalam rekomendasi DPR RI kepada pemerintah pusat akan pentingnya melakukan dialog antara masyarakat Papua dengan Pemerintah Pusat untuk membicarakan masalah-masalah Papua.
“Dialog yang direkomendasikan bertujuan menuntaskan berbagai permasalahan krusial yang terjadi di Tanah Papua secara adil, bermartabat dan proporsional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Paskalis Kossay, S.Pd Anggota Komisi I DPR RI asal Papua, kepada Papua Pos, Kamis (15/1) melalui telepon selularnya.
Sehubungan dengan laporan akhir hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI pada 7-11 Desember 2009 lalu, direkomendasikan agar pemerintah pusat mau melakukan dialog dengan rakyat Papua, yang tempatnya diserahkan ke pemerintah daerah, DPR RI hanya memberikan rekomendasi.
"Komisi I DPR RI merekomendasikan pentingnya dialog antara masyarakat Papua dengan Pemerintah Pusat. Dialog itulah yang selama ini didambakan oleh masyarakat Papua," katanya.
Dengan berbagai persoalan krusial yang terjadi tanah Papua diharapkan dapat dituntaskan seperti aspirasi merdeka dari sebagian warga Papua, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang oleh sebagian besar masyarakat Papua belum dirasakan mampu memberikan kesejahteraan hidup masyarakat.
Begitu pula permasalahan krusial lainnya yang jika tidak didialogkan secara baik dan bermartabat maka akan menjadi duri bagi keutuhan NKRI.
Paskalis mengakui bahwa selama melakukan kunjungan kerja di Papua, para wakil rakyat ini benar-benar memanfaatkan kesempatan kunjungan itu untuk berbicara dari hati ke hati dengan berbagai kalangan masyarakat, baik warga masyarakat akar rumput, tokoh masyarakat, pemangku adat, pemuka agama, pemerintah, pemuda dan kaum perempuan asli Papua.
Dari hasil kunjungan tersebut, anggota Komisi I DPR RI itu berpendapat bahwa dialog antara masyarakat Papua dengan Pemerintah Pusat merupakan sebuah kebutuhan mendesak jika kita semua ingin Papua tetap dalam bingkai NKRI.
Menanggapi hal itu, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) "Fajar Timur" Pastor Dr Neles Tebay,Pr berpendapat, apa yang direkomendasikan Komisi I DPR RI itu sangat tepat karena hal itulah yang selama ini menjadi dambaan masyarakat di tanah Papua.
"Kami terus-menerus menyuarakan dialog yang bermartabat antara masyarakat Papua dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krusial di tanah Papua. Dialog itu harus adil dan bermartabat demi kebaikan rakyat Papua dan kebaikan seluruh bangsa Indonesia," katanya.
Tentang implementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Neles Tebay berpendapat, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintah gagal mengimplementasikan UU Otsus Papua.
Status Otsus Papua diberikan kepada Provinsi Papua (sebelumnya disebut Provinsi Irian Jaya) sebagai komitmen nasional dan jawaban Pemerintah Indonesia terhadap maraknya tuntutan kemerdekaan yang disuarakan oleh orang asli Papua.
Pemerintah selanjutnya menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sebagai pengejawantahan dari Ketetepan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/2000.
"Kita mesti mengakui bahwa baik pihak Jakarta atau Pemerintah Pusat maupun pihak Papua sudah memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai melalui dialog. Itu berarti kedua belah pihak sudah memiliki sikap konstruktif, suatu sikap yang amat sangat dibutuhkan untuk bergerak maju dalam proses dialog konflik Papua," katanya penulis buku "Dialog Jakarta - Papua" itu.
Sikap konstruktif ini sudah dinyatakan secara eksplisit, pada kesempatan yang berbeda-beda, oleh berbagai pihak, baik di Jakarta maupun di Papua melalui berbagai pernyataan publik.(bela/ant)

Source:

http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3485:dpr-ri-setujui-dialog-papua-&catid=1:berita-utama

Tokoh OPM Nicholas Jouwe Pulang Kampung

Cepos, 13 Januari 2010 10:22:59

Ajak Rakyat Papua Bangun Tanah KelahirannyaJAKARTA-Salah satu tokoh pendiri pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengasingkan diri di Belanda selama 40 tahun akhirnya memberanikan diri kembali ke Indonesia alias pulang kampung. Kedatangannya Nicholas Jouwe (86) adalah untuk memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar kembali ke tanah air supaya dapat melakukan rekosiliansi dengan rakyat Papua.Ditemani Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono dan Ketua Dewan Penasihat Independen Pendukung Keutuhan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (IGSARPRI), Franz Albert Yoku. Dirinya menyatakan mendukung sepenuhnya intregrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan begitu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua agar kembali bersatu dan membangun daerahnya. "Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke," tegasnya di hadapan puluhan wartawan dan disambut tepuk tangan para hadirin.Dengan tegas Nicolaas juga menyatakan suara-suara yang dilontarkan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. "Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, "OPM, OPM merdeka?, padahal tidak tahu apa-apa," ujarnya lagi dengan terbatuk-batuk.Menurutnya, ungkapan kemerdekaan dilontarkannya tidak jauh berbeda dengan persoalan yang terjadi di belahan dunia lainnya. Tak lain adalah masalah kesejahteraan. "Untuk itu saya senang pemerintah Indonesia tak henti-hentinya membangun Tanah Papua demi kesejahteraan rakyatnya. Kita ini satu bangsa, dan satu negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang hingga Merauke," tandasnya. Dirinya menyatakan, setelah kembali menginjakkan kaki di Tanah Airnya kali ini ia tidak akan lagi kembali ke negara pelariannya. Terlebih perhatian pemerintah dengan memberikan bantuan kepada rakyat Papua melebihi 20 trilliun. "Kali ini saya meninggalkan Belanda dan pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya," sahutnya.Sementara itu Agung menegaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Nicholas Jouwe yang telah membulatkan tekad untuk sama-sama membangun daerahnya. Sebagai pembuktian bahwa ia benar-benar kembali menjadi warga negara Indonesia, ia juga mengajaknya makan bersama. "Pak Nicholas tadi sengaja kami suguhi makan siang dengan makanan menu Indonesia. Katanya soto dan gado-gadonya rasanya nikmat," tambah Menko Kesra.Kembalinya Nicholas ke tanah air terjadi berkat usaha keras yang dilakukan oleh IGSARPRI dengan Pemerintah Republik Indonesia. Apalagi setelah tiba di bandara ia langsung dibawa oleh rombongan menuju istana presiden dan kantor Kemenko Kesra. "Nicholas sudah tiba di Jakarta pada Senin (11/1) dan kini masih istirahat beberapa hari ini Jakarta sebelum terbang ke Tanah Papua," kata Franz Albert Yoku.Dia mengatakan, dari Belanda, Nicholas didampingi antara lain anggota pengurus IGSSARPRI yakni Adolf Hanasbey dan Fibiolla Ohee. Franz mengatakan, tokoh OPM ini akan mengisi sisa-sisa hidupnya di tanah kelahirannya sendiri di wilayah Jayapura, tepatnya di Kota Jayapura.Kerinduannya untuk segera pulang ke kampung halamannya memang sudah memuncak, terlebih ia sempat menemui keluarganya yang tinggal di Kayu Pulo pada Maret 2009 lalu. Di sinilah semangatnya untuk menghabiskan sisa hidupnya kembali di dalam hatinya setelah lama tinggal di negeri yang asing baginya.Namun sekali lagi, ia meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan bagi rakyat Papua agar tidak timbul lagi gerakan-gerakan pemberontakan lainnya."Kami adalah warga Indonesia jadi tidak ada yang namanya dialog lagi. Saya bangga karena Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dan negara Islam yang cinta akan perdamaian. Yang lebih membuat kami bangga adalah karena bisa menjadi bagian di dalamnya," pungkas Jouwe. Ketua Dewan Penasehat Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia (IGSARPRI) Franz Albert Yoku yang juga sebagai salah satu mantan tokoh OPM saat dihubungi lewat telepon di sela-sela melakukan penjemputan terhadap Nicholas Jouwe di Jakarta, Selasa (12/1) mengatakan, kembalinya pejuang Papua asal Kayu Pulo Port Numbay tersebut adalah hasil lobi dan kerja sama antara kelompok independent IGSSARPRI dengan Pemerintah Republik Indonesia. "Ya, sementara ini saya berada di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, untuk menjemput saudara Nicholas Jouwe, dia akan istirahat beberapa hari di Jakarta, selanjutnya akan menuju ke Papua," jelas lelaki yang sempat juga berjuang organisasi Papua meredeka (OPM) di PNG ini.Selama di Jakarta, Nicholas Jouwe akan ditemani oleh Menteri Perhubungan Fredi Numberi serta beberapa tokoh Papua di Jakarta, dirinya juga direncanakan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY sebelum kembali ke Papua.Sehubungan dengan telah kembalinya tokoh OPM ini ke Tanah Airnya di Papua, tentunya akan membawa berbagai opini yang akan beredar di masyarakat Papua. Untuk itu Franz Albert Yoku berharap agar masyarakat terutama masyarakat Papua, untuk lebih berpikir yang positif, pasalnya kepulangan Nicholas Jouwe ke Jayapura merupakan langkah yang baru yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, yang mana mampu memberikan kesempatan kepada Tokoh OPM tersebut untuk mengisi masa akhir hidupnya di tanah airnya.Soal kemerdakaan Papua yang selama ini diperjuangkan oleh Nicholas Jouwe selama ini, Franz menyatakan, kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan oleh Nicholas Jouwe adalah ingin agar rakyatnya sejahtera di berbagai bidang, dan kesejahteraan tersebut sudah tercapai saat ini lewat otonomi khusus, buktinya Nicholas juga sempat memuji perkembangan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap proses pembangunan di Papua, ketika dirinya melakukan kunjungan ke Papua Maret 2009 lalu."Hakekat kemerdekaan kan bagaimana masyarakat Papua itu sejahtera, kini kita sudah diberikan kesempatan melalui otonomi khusus, sehingga kita harus manfaatkan dengan baik agar masyarakat Papua bisa sejahtera,"tuturnya. (mom/jpnn/cak/fud) (scorpions)

Penembak Kelly Kwalik Dapat Penghargaan

Cepos, 14 Januari 2010 10:27:47

JAKARTA-Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memberikan penghargaan kepada tim pemburu pemimpin kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Wilayah Timika, Kelly Kwalik. Anggota tim gabungan itu akan diberi keistimewaan khusus.“Mereka menunjukkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan nama kepolisian menjaga kehormatan korps saat berdinas,” ujar Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Edward Aritonang kemarin.Kapolri memberikan penghargaan berupa pemberian prioritas dan perhatian untuk memilih karir selanjutnya yang diikuti catatan khusus, serta pendidikan untuk proses kenaikan pangkat. “Akan diberikan sesuai prosedurnya,” kata mantan jubir investigasi kasus Bom Bali itu.Edward menyatakan penghargaan diberikan pada 60 anggota Polri yang terdiri dari Tim Gabungan Densus 88 Mabes Polri dan Polda Papua, Tim Gegana dan Brimob Detasemen B Polda Papua. “Nanti akan berjenjang termasuk kemudahan karirnya,” katanya.Kelly Kwalik tewas 16 Desember 2009 dinihari di Timika. Dia disergap anggota tim gabungan setelah diintai secara intensif selama satu bulan penuh. Menurut Edward, tertangkapnya Kelly meski berujung kematian membuat tanah Papua semakin kondusif.“Saya mendapat laporan dari Satgas yang baru pulang,” katanya. Satuan tugas yang bersandi Operasi Kencana Lestari itu pulang setelah situasi Papua membaik. “Meski begitu, Polda Papua terus meningkatkan kewaspadaan,” katanya.Keamanan Papua, kata Edward, akan memberi efek bagi perekonomian nasional. “Situasi kawasan timur diamati secara seksama oleh investor. Kita tidak ingin ada kerusuhan lagi,” katanya. (rdl/jpnn) (scorpions

MRP Dukung Nama Kota Jayapura Diganti

11 Januari 2010 08:47:33
Berharap Gunakan Nama Asli PapuaJAYAPURA-Wacana yang sempat digulirkan Walikota Jayapura, Drs. MR Kambu, M.Si untuk mengganti nama Kota Jayapura dengan nama yang berciri khas kultur atau budaya masyarakat asli Kota Jayapura dalam hal ini Port Numbay mendapat dukungan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).Bahkan Ketua MRP, Drs. Agus A Alua, M.Th, berharap bukan hanya nama Kota Jayapura yang diganti. Tetapi nama sejumlah distrik, seperti Distrik Abepura juga bisa diganti menggunakan nama yang bercirikan masyarakat adat Numbay.“Nama Abepura adalah nama peninggalan Kolonial Belanda yang dalam Bahasa Belanda disebut Alggumene Bercho yang artinya kuburan umum. Sedangkan Pura adalah kota, jadi Abepura bila diartikan adalah Kota Kuburan Umum. Karena zaman dulu di Abepura dulunya kuburan umum,” terangnya kepada Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin. Selain mana kota dan distrik, Agus Alua juga berharap nama jalan yang ada juga diganti dengan nama yang bericirikan Papua atau menggunakan nama Pahlawan nasional. Wacana yang digulirkan Pemkot Jayapura menurut Agus Alua perlu diikuti oleh kabupaten lain khususnya yang masih menggunakan nama dari luar Papua. “Kami berharap agar nama daerah, kota atau jalan di Papua yang belum bercirikan Papua diganti dengan nama asli Papua,” tandasnya.Disamping nama daerah dan nama jalan, Agus Alua juga mengusulkan pergantian nama gunung atau pegunungan yang ada di Papua serta bandara. Ia mencontohkan pegunungan Cycloop, memiliki nama asli pegunungan yang membentang di Jayapura itu adalah Robonsolo. Nama tersebut menurutnya berasal dari bahasa salah stau daerah di Papua. “Nama daerah seperti Kertosari juga harus diganti dengann nama bercirikan Papua dan beberapa nama lapangan terbang atau kota,” ujarnya.Ditambahkan, apabila nama-nama tempat, jalan atau lapangan terbang yang ada saat ini tidak diganti, maka sama saja dengan masih zaman penjajahan. Sebab beberapa nama yang ada saat ini merupakan peninggalan masa penjajahan. ”Jadi memang sebaiknya diganti, sekarang kita bukan di masa penjajahan lagi. Untuk apa pakai nama–nama peninggalan kolonial,” pungkasnya.(ta/nat) (scorpions)

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1577&ses=

Buku Kopassus untuk Indonesia; Rahasia Pasukan Komando

12 Januari 2010 09:39:52

Menyamar Pedagang Durian hingga Sniper Ambon Isi buku Kopassus untuk Indonesia yang diluncurkan Kopassus TNI-AD tak sembarangan. Buku dengan desain gaul itu membuka rahasia dapur korps terbaik ketiga di dunia itu, termasuk operasi intelijen bawah tanah. Seperti apa?RIDLWAN HABIB, Jakarta WANITA itu bukan tentara. Gaya pakaiannya juga santai. Turun dari mobil New Honda City metalik, dia disambut hormat oleh prajurit Kopassus. "Mbak Esti ini sudah kami anggap bagian dari keluarga," kata Letkol Farid Makruf yang menyambut Esti di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur Kamis lalu (7/1). Siang itu suasana sekitar Kesatrian Kopassus agak lengang. Sebab, pada jam dinas, semua prajurit sibuk dengan tugas masing-masing. "Sebelum mengenal mereka, saya benar-benar awam dengan dunia militer," kata Esti yang sengaja berkunjung ke Kopassus untuk menemui Jawa Pos (Cenderawasih Pos Group).Nama lengkapnya Erastiani Asikin Natanegara. Bersama penulis lain, Iwan Santosa, mereka diberi kepercayaan penuh oleh Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus untuk menulis buku yang mulai beredar tiga minggu lalu itu. "Buku ini adalah buku resmi Kopassus pertama yang ditulis sipil dan untuk umum," kata Letkol Farid yang ikut berbincang. Farid adalah alumnus Akmil 1991 yang juga menjadi salah satu narasumber buku. Mantan kepala staf pribadi (Kaspri) Danjen Kopassus itu juga menjadi anggota tim penyusun buku bersama 16 orang lainnya. Menurut Farid, Kopassus sengaja meminta orang luar agar tulisannya objektif. "Mbak Esti ini mulai nul puthul. Kita memang buka apa adanya. Kalau mau ditulis jelek, ya tulis saja," kata perwira asal Pulau Madura itu. Isi buku setebal 345 halaman itu memang blak-blakan. Misalnya, cerita seorang anggota Sandhi Yudha Kopassus yang bertugas sebagai intelijen Kopassus saat masa darurat militer di Aceh pada 2003. Sersan Badri (nama samaran, Red) bertugas untuk masuk ke lingkaran utama Gerakan Aceh Merdeka. Untuk menyukseskan misinya, Badri harus menyamar sebagai pedagang durian dari Medan. Berselang setahun, sendirian, Badri menembus akses untuk mendapat kepercayaan anggota GAM. "Saat paling sulit, saat dia diminta pimpinan GAM melindungi istrinya dari kejaran pasukan TNI. Selama tiga bulan, Badri harus mencari tempat kos yang aman dari kejaran TNI yang sebenarnya temannya sendiri," katanya. Agar jaringan intelijen sempurna dan tidak bocor, Badri tidak pernah diketahui identitasnya sebagai anggota Kopassus kecuali oleh beberapa pimpinan operasi. Meski menyamar sebagai pedagang durian, Badri menggunakan kesempatan itu untuk menyabot senjata-senjata GAM. "Misalnya, alat pembidik pada senapan-senapan GAM sengaja digeser agar tembakan mereka melenceng atau tidak tepat sasaran," katanya.Kisah lain yang juga sengaja dibuka Kopassus adalah tim Kopassus yang bertugas mengamankan kerusuhan Ambon pada Januari 2001. Mereka bertugas di tengah-tengah kelompok Merah (Nasrani) dan kelompok Putih (muslim). Namun, ternyata, sumber kerusuhan adalah sniper (penembak jitu) gelap yang memprovokasi serangan. Narasumber dalam kisah itu adalah Wakil Asisten Intelijen Kopassus Letkol Nyoman Cantiasa yang saat itu masih berpangkat kapten. Kebetulan Nyoman pernah menceritakan kisahnya secara singkat kepada Jawa Pos beberapa bulan lalu saat tak sengaja bertemu di Taman Makam Pahlawan Kalibata.Dalam buku itu, dikisahkan bahwa Nyoman memerintahkan beberapa anggota tim untuk mencari asal sniper yang menembak di malam hari. Ternyata, para perusuh itu bersembunyi di Hotel Wijaya II Ambon. Mereka juga menyadap saluran HT pasukan Nyoman. Bahkan, kata sandi Nyoman saat itu yakni Arjuna 2 juga diketahui. Berdasar penghitungan matang, Nyoman akhirnya memerintahkan tim dengan seizin Pangdam Pattimura (saat itu dijabat Mayjen M. Yasa) menyerbu Hotel Wijaya. Terjadi baku tembak selama dua jam sebelum seluruh sniper dilumpuhkan. Mereka berhasil menyita beragam senjata, seperti AK 101, AK 102, SKS, MK1, SS1 , M16, dan US Karabine 30 mm. Selain Aceh dan Ambon, Kopassus membuka kisah di balik operasi-operasi di Papua, Timor Leste (dulu Timor Timur), dan berbagai lokasi lain di Indonesia. Tidak khawatir strategi Kopassus bocor ke tangan intelijen asing? Menurut Farid, kekhawatiran selalu ada. "Tapi, ibarat memasak nasi goreng. Bumbunya tidak semua orang tahu, tapi hasilnya enak. Jadi, secara detail teknisnya masih kami tutupi," kata Farid yang sekarang menjabat kepala penerangan Kopassus itu. Tanpa bermaksud sombong, kata Farid, Kopassus mempunyai kemampuan intelijen dan antiteror yang bisa diandalkan. "Rata-rata pembebasan sandera hanya butuh tiga menit. Di Woyla dulu juga cukup tiga menit," katanya. Saat ditanya tentang operasi Densus 88 di Temanggung yang butuh waktu 17 jam untuk meringkus Ibrohim, otak peledakan Ritz-Carlton, Farid menggeleng. "Kami tidak mau mengomentari keahlian orang lain. Cukuplah masyarakat yang menilai dengan buku. Kalau memang Kopassus jelek, ya, silakan dianggap jelek. Apa pun itu kami bangga bertugas demi negara. Itu kehormatan komando," kata perwira yang pernah dikirim ke Sierra Leone, Afrika, itu. Masih banyak kisah lain yang ditulis Esti. Misalnya, proses perekrutan anggota Kopassus yang ketat. Seorang prajurit yang bisa diterima Kopassus harus bisa berlari 12 menit dengan jarak tempuh minimal 2.800 meter. Lalu pull up 12 kali, push up 40 kali minimal dalam satu menit, sit up 40 kali minimal dalam satu menit, renang dasar 50 meter dan tidak takut ketinggian lebih dari 15 meter. Setelah itu mereka harus ikut seleksi psikologi dan jika lolos harus menjalani pendidikan komando selama tujuh bulan. Pelatihan itu sangat berat. "Mereka punya istilah kaki tomat, yakni kaki yang melepuh karena harus long march dari Bandung ke Cilacap jalan kaki dengan jarak tempuh 500 kilometer selama 10 hari dengan beban perorangan 30 kg di pundak," kata Esti. Kisah-kisah kegalakan pelatih juga dideskripsikan. Misalnya, galaknya Kapten Encun di Pusat Pendidikan Kopassus Batujajar. Encun yang ahli melempar pisau komando itu sudah melatih spesialisasi komando 26 tahun. "Semua pohon randu di Batujajar tidak ada yang selamat. Semua dibabat habis untuk latihan lempar pisau," katanya. Kisah-kisah humanis anggota Kopassus saat bertugas di luar negeri juga dideskripsikan. Juga saat korps baret merah itu menjadi garda depan penanggulangan bencana alam. Wanita alumnus Sastra Tiongkok, Universitas Indonesia itu mengaku hanya butuh tiga minggu untuk menyelesaikan bukunya. "Sehari saya wawancara delapan hingga 10 prajurit, mulai pangkat terbawah sampai jenderal," katanya. Interaksi tiga minggu itu telah mengubah pandangannya tentang Kopassus. "Mereka orang-orang aneh yang mengidap adrenalin junkie, yakni orang yang bekerja sangat prima dalam kondisi stres dan dalam tekanan tinggi," katanya. Dia mencontohkan salah seorang bintara bernama Serka Sumardi. Orang itu istimewa karena sudah 14 kali ditugaskan di medan operasi. Sedangkan rata-rata prajurit yang lain hanya empat kali. Sumardi pernah sekali ditugaskan sebagai anggota pasukan PBB di Bosnia. "Saat saya tanya apa yang paling enak dalam penugasan, dia menjawab saat dikirim ke Bosnia karena bisa merasakan enaknya landing (mendarat). Ternyata selama 14 kali terjun operasi, dia selalu dilempar ke udara dengan parasut dan belum pernah sekalipun naik pesawat. Ini ndeso, tapi jujur," kata Esti sambil melirik Farid.Farid tertawa lepas. "Kisah-kisah seperti itu kami harap bisa menarik minat anak muda bergabung ke Kopassus. Kalau yang tua-tua, terus terang, kami capek meyakinkan mereka," katanya. (*/iro) (scorpions)

PIDATO KETUA UMUM DEWAN ADAT PAPUA DALAM RANGKA TERTEMBAKNYA JENDERAL UMEKI KELLY KWALIK

SYUKUR BAGIMU TUHAN


Perjuangan Jenderal Umeki Kelly Kwalik adalah menegakan dan membela Hak-hak kadaulatan bangsa dan hak-hak asasi bangsa Papua diatas tanah Papua dengan melalui cara bergerilya, bukan merusak suatu bangsa atau Negara manapun di dunia, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun selama ini tuduhan tindakan kriminal, otak Gerakan Pengacau Keamanan atau Separatis di Papua oleh Negara Indonesia adalah Jenderal Umeki Kelly Kwalik, namun itu tidak benar karena tidak dapat dibuktikan secara obyektif dan akurat. Karena cara bergerilya Jenderal Umeki Kelly Kwalik secara bermartabat dengan mengedepankan norma dan Hak Asasi Manusia.

Walaupun Jenderal Umeki Kelly Kwalik telah dibunuh tidak manusiawi, namun semangat juangnya tidak pernah akan dibunuh dan mati. Tetap akan hidup terus dalam semangat juang bangsa Papua dari generasi ke generasi. Karena sejarah dunia telah mencatat bahwa ideologi dan atau cita-cita perjuangan suatu bangsa tidak pernah mati dibunuh oleh senjata apapun. Begitu pula ideologi dan cita-cita bangsa Papua akan terus berkobar.


Konflik kekerasan yang sedang dipelihara di Papua merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari propaganda Negara Indonesia berkolaborasi dengan negara-negara kapitalis yang berwatak imperium untuk memecah belah keutuhan kesatuan rakyat Bangsa Papua. Oleh sebab itu, jangan kita mau dijinakkan dan terkooptasi menuju kehancuran kebangsaan. Jalan Kekerasan tidak pernah berhasil menyelesaikan konflik di Papua malah menambah pertumpahan darah dan air mata orang Papua tanpa henti-henti, sehingga kita harus berjuang secara bermartabat berdasarkan mekanisme formal. Bangsa Papua, Rumpun Melanesia, Ras Negroid di pasifik, tidak akan menjamin masa depan hidup melalui sistem hukum dan atau Administrasi Manajemen Pemerintah Indonesia yang berlaku di seluruh tanah Papua. Hal ini telah, sedang dan akan terus terjadi creeping genoside terhadap masyarakat adat bangsa Papua dengan indikator dibunuh melalui senjata api, dibunuh melalui senjata tumpul, dibunuh melalui senjata tajam, dibunuh melalui senjata virus, dibunuh melalui senjata cair minuman keras dan lain-lain sehingga populasi masyarakat adat Papua tidak bertambah signifikan. Malah jumlah penduduk masyarakat adat Papua semakin habis diatas Tanah Papua. Salah satunya adalah pembunuhan berencana dan penghilangan kilat Jenderal Umeki Kelly Kwalik di gorong-gorong Timika 16 Desember 2009 oleh Negara Republik Indonesia atas konspirasi Politik PT. Freeport Indonesia.

Oleh karena itu saya selaku Ketua Dewan Adat Papua menyatakan sikap:

1. Negara Republik Indonesia telah menodai suasana hajatan makna Natal umat Kristiani dan telah melanggar hak hidup Jenderal Umeki Kelly Kwalik secara tidak manusiawi berdasarkan asas dan norma kemanusian. Ini merupakan pembunuhan kilat dan pencabutan nyawa seseorang secara paksa dan terencana. Sehingga Dunia dan masyarakat Internasional segera mengutuk dan memberikan sangsi keras terhadap perilaku Aparat Keamanan Negara Republik Indonesia di atas Bangsa Papua.

2. PT. Freeport Indonesia, sebagai penyandang dana dan pendukung fasilitas dalam rencana pembunuhan anak adat Jenderal Umeki Kelly Kwalik, karena PT. Freeport Indonesia yang punya berkepentingan dalam pembunuhan Jenderal Umeki Kelly Kwalik demi pengamanan Investasi penambangan emas di Nemangkawi. Maka:

a. PT. Freeport Indonesia harus di Tutup.

b. Bertanggungjawab penuh terhadap Dewan Adat Papua untuk menyelesaikan semua masalah tentang hak-hak Hidup dan Hak Politik Bangsa Papua secara menyeluruh atau komperhensip, integral, setara, adil, beradab, bermartabat dan tuntas harus digelar Dialog atau Perundingan antar bangsa Papua dan Bangsa Indonesia dalam tahun 2010 yang dimediasi oleh PBB.

c. Batas waktu point a dan b bulan Januari – Februari 2010.

3. Bahwa peristiwa penembakan warga berkebangsaan Australia Mr. Drew Nicholas Grant dan korban lain di Areal PT. Freeport Indonesia mile 52-54 Timika Papua pada bulan Juli 2009, sampai hari ini belum terungkap pelakunya, maka atas nama bangsa Papua hendak kami sampaikan kepada dunia Internasional bahwa Jenderal Umeki Kelly Kwalik bukan pelaku penembakan teragedi kemanusian di Areal PT. Freeport Indonesia.

4. Perjuangan bangsa Papua bukan merusak negara manapun di dunia ini, termasuk tidak berniat merusak negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap bangsa dan negara di dunia harus menghargai hak-hak azasi dan hak Politik bangsa Papua dan mewujudkannya penuh pada tahun 2010.

5. Para pimpinan komponen perjuangan bangsa Papua segera melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi antar komponen berazaskan demokrasi dan berjalan dalam koordinasi dan sinkronisasi secara sinergi antara pimpinan komponen perjuangan bangsa Papua.

6. Bagi masyarakat adat bangsa Papua yang masih hidup, saya ajak mari kita tingkatkan solidaritas semangat juang kita dalam membela hak-hak kita sebagai bangsa Papua, Rumpun Melanesia, Ras Negroid Pasifik. Jangan takut! Tuhan Yesus Putra Natal beserta kita dalam perjuangan ini.


Akhir kata atas nama Masyarakat Adat Bangsa Papua mengucapkan selamat jalan tuanku Jenderal Umeki Kelly Kwalik, jasamu akan tetap dikenang sebagai pahlawan revolusioner bangsa Papua oleh generasi penerus. Semoga Tuhan Yesus menempatkan saudara almarhum Jenderal Umeki Kelly Kwalik ditempat yang aman dan damai di Surga.


Demikian pidota saya Ketua Umum Dewan Adat Papua, atas perhatian Bapak/Ibu Pemimpinan dan komponen masyarakat adat bangsa Papua diucapkan terima kasih dan selamat berduka.



Amungsa, 21 Desember 2009