Forkorus: DAP Tak Bisa Dibatasi Berpolitik

29 Juli 2008 04:41:53

(Politik itu Hak Sejak Dilahirkan)JAYAPURA-Peringatan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Haryadi Soetanto kepada lembaga-lembaga adat di Papua, agar tidak memanfaatkan eksistensi kelembagaannya untuk kepentingan politis, mendapat tanggapan serius dari Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboi Sembut SPd.Pria yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Dewan Adat Mamta ini menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pangdam salah besar dan ia menyayangkan komentar tersebut."Dari dahulu adat di Papua sudah berpolitik, baik untuk melindungi rakyat jadi saya pikir komentar Pangdam tidak sepenuhnya bisa dibenarkan,"tutur Forkorus kepada Cenderawasih Pos semalam.Ia menggambarkan seorang pemimpin (ondoafi) memiliki tanggung jawab besar bagi rakyatnya, baik mempertahankan tanah, alam dan semua yang berada di wilayah keondoafiannya dan sedikit banyak tetap berhubungan dengan cara berpolitik begitu juga dengan dewan adat.Pihak adat menurutnya memiliki banyak fungsi dan peran dalam memperjuangkan hak rakyat baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun politik itu sendiri.Dan DAP bergerak di semua bidang demi kepentingan masyarakat baik termasuk politik, pendidikan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup maupun otoritas lainnya. "Saya pikir tidak ada yang bisa batasi kami," tegas Forkorus yang meminta adat Papua jangan disamakan dengan adat ditempat lain, karena memiliki perbedaan mendasar.Dari definisi politik menurutnya hanya ada dua pengertian yaitu kepentingan dan kebijakan. Jika ada pihak yang melarang DAP untuk mengambil kebijakan, maka sama artinya memasung hak rakyat dalam berpolitik, termasuk meperjuangkan hak dasarnya.Forkorus juga berdalih bahwa jika DAP tidak membicarakan mengenai politik, maka hak masyarakat adat akan terancam. "Jika kami dilarang berpolitik maka kami tidak bisa memperjuangkan kepentingan rakyat Papua dan itu salah," lanjut Forkorus yang mengaku pernah belajar berbagai macam ilmu politik.Dari komentar yang sama, mantan guru SD ini melihat hal tersebut sebagai kekeliruan yang dilakukan pejabat di Papua kepada DAP dan itu dikatakan bukan eranya lagi untuk melakukan intimidasi ataupun pembodohan."DAP tidak bisa membatasi diri dalam hal-hal diatas. Jika kepentingan rakyat terancam, maka pihaknya akan berbicara mengambil kebijakan untuk jalan keluar," tambah Forkorus menegaskan bahwa DAP tidak menjadikan adat sebagai tameng dalam berpolitik.Forkorus yang kini berkerja sebagai pengawas sekolah juga menambahkan bahwa dari semua yang dilakukan DAP, sama sekali tidak bertujuan maupun memiliki kepentingan untuk merongrong kehidupan negara manapun, melainkan hanya memperjuangkan hak dasar masyarakat adat Papua, termasuk hak berpoilitik.Ia juga menyinggung jika ingin berbicara politik harus paham dulu mengenai apa itu politik juga adat Papua. Jika ini sudah dipahami, maka dengan sendirinya akan diketahui bahwa tidak ada batasan bagi DAP untuk berpolitik.(ade)