Gara-gara Facebook, Oknum PNS Dipolisikan

CEPOS 27 Pebruari 2010 08:39:03
JAYAPURA-Situs jejaring sosial www.facebook.com memang memiliki banyak manfaat, namun di sisi lain, jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya maka bisa berbuntut pada proses hukum.
Ini seperti yang dilakukan oleh oknum PNS yang memiliki inisial TU di nama atau akun di facebooknya. Gara-gara diduga telah menulis status berbau SARA (Suku, Agama dan Ras) berupa penghinaan terhadap orang Papua melalui facebooknya, ia dilaporkan oleh para pegawai yang ada di lingkungan DPR Papua ke Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kamis (25/2).
Sebelumnya, sekitar 20 lebih para pegawai di lingkungan DPRP ini sempat mendatangi ke Mapolresta Jayapura, sambil menunjukan barang bukti berupa print out status facebook yang bersangkutan, namun kemudian mereka diminta untuk melaporkan ke Mapolda Papua.
Tidak berapa lama, pelaku yang diketahui seorang oknum PNS di salah satu dinas di lingkungan Pemprov Papua ini diamankan polisi dan langsung dibawa ke Mapolda Papua untuk dimintai keterangan.
Para pegawai di DPRP itu tampaknya tidak terima dengan status dalam Facebook yang dibuat oleh TU, karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap semua orang Papua.
Menurut Adventus, yang mengetahui kali pertama status yang diduga dibuat pelaku itu adalah pak Monim di Sekretariat DPRP pada pukul 09.00 WIT. "Kami semua mendengar cerita soal status itu, sehingga kami ramai-ramai membuka facebook untuk melihat langsung status yang dibuat tersebut," kata Adventus.
Setelah melihat status itu, para staf sekretariat DPRP ini geram, apalagi status tersebut berisi penghinaan terhadap orang Papua dan bisa dibaca siapa saja, sehingga mereka kemudian menyimpan halaman tersebut, kemudian melakukan print out untuk dijadikan sebagai barang bukti.
Adventus menilai, status Facebook milik pelaku itu merupakan penghinaan terhadap orang Papua secara keseluruhan. Untuk itu, pihaknya bersama dengan teman-temannya yang lain menyampaikan pengaduan atas penghinaan tersebut ke pihak yang berwenang.
"Jelas itu penghinaan. Apalagi, bukan menyebut oknum tetapi orang Papua secara keseluruhan," katanya yang dibenarkan beberapa orang temannya.
Untuk itu, kata Adventus, pelaku harus meminta maaf secara terbuka kepada semua orang Papua, karena penghinaan tersebut bukan ditujukan kepada oknum saja, tetapi ditujukan secara umum kepada orang Papua. Mereka tampak geram, apalagi pelakunya merupakan seorang oknum PNS, sehingga mestinya menghargai orang Papua.
"Kami melihat status itu dari pagi pukul 09.00 WIT dan tertulis dalam waktunya sekitar 7 jam lalu status itu dibuat. Kami laporkan dia ke Polres dan Polres antar kami ke sini dan mengamankan pelakunya ke Polda," imbuhnya.
Saat itu, pelaku masih dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada yang bisa dikonfirmasi. (bat/fud)
(scorpions)

Hari ini, Bupati Se-Pegunungan Tengah Gelar Pertemuan

CEPOS 22 Pebruari 2010 07:58:30

Hari ini, Bupati Se-Pegunungan Tengah Gelar Pertemuan


WAMENA-Sepuluh bupati kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Se- Kawasan Pegunungan Tengah akan menggelar pertemuan selama dua hari (Senin 22/2 dan Selasa 23/2) di Gedung Sosial GKI Wamena.
Sepuluh kabupaten tersebut meliputi lima kabupaten induk yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya dan lima kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak Papua.
Demikian diungkapkan Sekretaris Asosiasi Bupati Se-Kawasan Pegunungan Tengah, Befa Yigibalom SE,M.Si kepada Cenderawasih Pos, di sela kesibukannya mempersiapkan gedung Sosial GKI yang akan digunakan untuk pertemuan, Minggu (21/2).‘’Pertemuan ini, dalam rangka reorganisasi kepemimpinan selama 2 tahun, mengevaluasi kerjasama dan mengevaluasi kebijakan dari pemerintah tingkat atas terhadap pembangunan di kawasan pegunungan secara keseluruhan,”jelas Befa.
Selain dihadiri oleh 10 bupati dan seluruh jajaran lanjut Befa, pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua Komisi-komisi dari 10 kabupaten, DPR Provinsi Papua dari Pegunungan, anggota DPR RI dan DPD dari Papua, tokoh masyarakat dan lainnya. “Semuanya sudah ada di Jayapura, besok (red.hari ini) semuanya sudah tiba di Wamena dan kegiatan pun langsung dibuka, mulai pagi sampai malam selama dua hari,”imbuhnya.
‘’Akan diisi dengan diskusi-diskusi, kemudian akan mendapatkan saran dan pandangan yang selanjutnya diputuskan bersama. Salah satu isu yang akan dibahas mengenai sharing dana untuk pembangunan dan mengenai Provinsi Pegunungan Tengah,”ujarnya.
Sementara itu di tempat terpisah Lukas Enembe, SIP menambahkan, disamping Raker, acara ini juga akan mengevaluasi perhatian pemerintah Provinsi Papua terhadap persoalan di wilayah Pegunungan Tengah
‘’Juga pemilihan ketua asosiasi bupati se-Pegunungan Tengah yang baru, sebab untuk periode tahun lalu sudah habis masa kerjanya. Dua tahun lalu asosiasi ini dipimpin Bupati Tolikara, DR (HC) John Tabo, MBA,”ungkap Enembe kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti Pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Puncak di Gedung Negara Jayapura, Jumat (19/2).(lmn/nal)
(scorpions)

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

cepos 23 Pebruari 2010 09:35:49

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan


WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David Pagawak,S.Sos dan Penjabat Bupati Puncak Drs. Levianus Agustinus Boling.
Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Paskalis Kosay, anggota DPD RI Paulus Sumino, Ketua Komisi dari DPR Papua, Ketua DPRD se-Kawasan Pegunungan Tengah, Muspida dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Selain menetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip sebagai Ketua Asosiasi Bupati se- Pegunungan Tengah periode 2010-2012, pertemuan ini juga membahas beberapa isu, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah, peningkatan Bandar Udara Wamena, membangun komunikasi yang baik dengan gubernur Papua agar ada hati untuk membangun kawasan Pegunungan Tengah, dan membahas mengenai pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Ketua Asosisasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Periode 2008-2010, DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, pada pertemuan bupati se-kawasan Pegunungan Tengah ini, pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan pokok pikiran.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian, maka yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan. “Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah disepakati fokus pada satu titik saja dan diselesaikan secara bersama-sama dan dinikmati dalam waktu yang singkat, hal ini perlu dukungan studi, perizinan, kawasan lindung dan lain-lain,”kata John Tabo.
Kemudian untuk mendukung pelayanan bagi pembangunan kawasan Pegunungan Tengah diperlukan adanya kebersamaan terus membangun dan meningkatkan Bandar Udara.
Rekomendasi di bidang kesehatan, lanjut John Tabo, masalah HIV-AIDS di Pegunungan Tengah, harus mendapatkan perhatian serius dan bersama-sama menekan angka kematian yang cukup tinggi yang disebabkan oleh HIV-AIDS.
“Di bidang pendidikan, mari bersama-sama meningkatkan kualitas anak-anak kita dengan pola pendidikan yang baik dan bekerjasama pihak Surya Institute untuk melahirkan bibit unggul di masa mendatang,”tuturnya.
Sementara di bidang pemerintahan, selaku ketua Asosiasi Periode 2008-2010 mengajak semua komponen untuk membahas dan memutuskan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah beribukota di Wamena dan pembentukan Kota Wamena sebagai salah satu syarat pembentukan provinsi.
“Saya harap isu aktual ini dibahas dan menjadi sikap bersama dalam memperjuangkan hak-hak penduduk asli Papua terbesar di Tanah Papua ini,”tandasnya.
Sebelum rekomendasi yang disampaikan mendapat respon atau pandangan umum, 10 bupati se- Kawasan Pegunungan Tengah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, hingga kini pembangunan di kawasan pegunungan tengah (Peguteng) masih tertinggal. Karena itu, organisasi Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah ini terbentuk untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan itu.
"18 Februari 2008, 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah walk out saat acara Raker Bupati se-Tanah Papua dan Papua Barat. Aksi walk out itu dilakukan karena sejak integrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang di segala bidang dibanding pembangunan di kawasan pedalaman atau pegunungan,” kata John Tabo.
Kondisi tersebut kata John Tabo, terus berjalan sampai di era Otonomi Khusus (Otsus), misalnya; untuk dana infrastruktur, data dan fakta menunjukkan tahun 2005 sampai 2008 yang dialokasikan untuk kawasan Pegunungan Tengah kurang lebih Rp 2,8 triliun, terdiri dari; 2005 Rp 300 miliar, 2006 Rp 500 miliar, 2007 Rp Rp 1 triliun dan 2008 Rp 1 triliun lebih.
Sementara dari data yang ada, lanjut John Tabo, selama pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana infrastruktur yang dialokasikan di Peguteng hanya Rp 150 miliar atau 5 % dari total pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun.
Dana Otsus Provinsi Papua sejak 2002-2008 dalam bentuk dana segar (fresh money), dari data diperoleh sampai 2008 sudah mencapai Rp 15 triliun, namun alokasi untuk Peguteng hanya Rp 1,1 triliun atau 7,754 %.
Sementara dana 40% yang dikelola oleh Pemda Provinsi Papua rata-rata kurang lebih mendekati Rp 1 triliun, tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasi di setiap kabupaten.
''Dana infrastruktur yang berasal dari APBN pun menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, sehingga aspek pelaksanaan kegiatan di daerah terkesan tidak menjawab kebutuhan sebenarnya serta aspek kualitas, pengendalian jauh dari tujuan dan sasaran kegiatan,"katanya.
Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua serta sumber penerimaan lainnya, misalnya tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, tidak ditemukan pembiayaan belanja publik atau pembangunanan kabupaten dari sumber dana tersebut, sementara di seluruh kabupaten khususnya di Pegunungan Tengah, belanja publik terbesar juga diambil dari dana DAU dan pendapatan lain-lain.
Oleh karena itu, lanjut John Tabo, pihaknya membentuk asosiasi bupati Pegunungan Tengah, untuk mensinergikan rencana pembangunan antar kawasan pegunungan tengah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.
Untuk diketahui, anggota Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (Peguteng) yang awalnya hanya 5 kabupaten (Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang) saat ini menjadi 10 kabupaten. Ini setelah Ketua Asosiasi Bupati Peguteng 2008-2010 DR (HC) John Tabo,MBA dengan resmi menerima 5 kabupaten yang baru dimekarkan, yaitu Kabupaten Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Puncak, menjadi anggota asosiasi dalam reorganisasi kepemimpinan Asosiasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, di Gedung Sosial GKI Wamena, Senin (22/2).
"Saya harap 10 bupati se Kawasan Pegunungan Tengah memiliki kesepakatan yang jelas tentang titik focus penanganan dana sharing yang benar-benar menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar kawasan Pegunungan Tengah, artinya kita harus fokus pada satu titik dalam membongkar isolasi pegunungan, sehingga sejarah akan mencatat di masa kita jadi pemimpin, kita berhasil menoreh prestasi yang akan dikenang generasi penerus," pungkas John Tabo. (lmn/fud) (scorpions)

Aspirasi Tuntut Merdeka Kembali Disuarakan

cepos 23 Pebruari 2010 09:35:25

Aspirasi Tuntut Merdeka Kembali Disuarakan


Ratusan Massa Solidaritas HAM, Hukum dan Demokrasi Unjuk Rasa di DPRP
JAYAPURA – Ratusan massa yang menamakan dirinya Solidaritas HAM, Hukum dan Demokrasi Papua kembali menyuarakan aspirasi Papua Merdeka lewat aksi demo damai yang dilakukan di DPRP, Senin (22/2) kemarin.
Aksi demo yang berlangsung tertib itu, awalnya massa berkumpul dari Perunas III Waena sekitar pukul 09.00 Wit. Massa dengan berjalan kaki menuju Ekspo Waena. Sesampainya di depan Ekspo Waena sekitar pukul 09.45 WIT kemudian massa yang dari Perumnas III bergabung dengan massa yang telah menunggu di Ekpo Waena. Disana mereka kemudian beberapa orasi.
Dalam orasinya, para pendemo beberapa kali meneriakan ‘Papua Merdeka’. Mereka juga mengajak rakyat Papua untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua yang selama ini tertindas. Kemudian setelah massa semakin banyak selanjutnya massa hendak berjalan kaki kearah Abepura.
Setelah berkoordinasi dengan Pihak Polsekta Abepura yang dipimpin langsung oleh Polsekta Abepura AKP Yafet Karafir akhirnya pihak kepolisian mengijinkan para pendemo untuk melakukan long much.
Para pendemo dengan berjalan kaki sambil bernyanyi dan terus meneriakan ‘Papua Merdeka’. Selain itu, para pendemo menggelar spanduk yang isinya ; Pemerintah segera tarik pasukan organic dan non organic , Stop militerisme di Papua. Negara bertanggung jawab atas seluruh korban pelanggaran HAM di Papua.
Selain spanduk para pendemo juga membawa beberapa pamflet yang diantaranya tertulis, Papua tanah damai hanyalah hayalan. Hentikan kekerasan terhadap tahanan Napol Tapol, bebaskan tahanan Tapol dan Napol di Papua. Stop militerisme di Papua, stop pembunuhan di luar proses hukum, hentikan penambahan kodam di Tanah Papua, hentikan bisnis di Tanah Papua, rakyat Papua lawan penindasan, dan pamphlet-pamflet lainnya.
Sesampainya di Padang Bulan ratusan massa itu dihentikan aksinya oleh pihak kepolisian karena aksi itu cukup mengganggu arus lalu lintas. Setelah berkoordinasi dengan aparat, kemudian disediakan lima buah truk dan satu buah taxi untuk mengangkut mereka. Ratusan pendemo kemudian menuju ke Abepura.
Sesampainya di Abepura tepatnya di depan Kantor Pos Abepura mobil yang dikendarai pendemo langsung berhenti dan para pendemo kembali berkoordinasi dengan pihak kepolisian akan melanjutkan aksinya tersebut ke DPRP.
Pengawalan ketat dari aparat gabungan Dalmas Mapolresta Jayapura dan Brimob sebanyak 1 kompi plus ditambah 1 unit kendaraan Water Canon telah disiagakan di Taman Imbi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. ”Dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam aksi demo ini, kami telah menyiagakan pasukan untuk siap siaga,”ungkap Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK kepada wartawan disela-sela aksi demo tersebut.
Massa yang tiba di DPRP dengan berjalan kaki sambil membawa spanduk dan pamflet langsung masuk kemudian meneriakkan Papua Merdeka dan mengelilingi bundaran taman air yang ada di DPRP. Setelah tiba kemudian massa langsung membentangkan spanduk lain yang bertuliskan ”Pemerintah segera bebaskan Tapol/Napol tanpa syarat kemudian Pemerintah RI segera membuka ruang HAM dan Demokrasi bagi rakyat Papua serta meminta supaya pemerintah segera menarik pasukan organik maupun non organik.
Sambil melakukan orasi secara bergantian dari masing-masing daerah dan kota. Dalam orasi-orasinya, Koordinator aksi, Usama Yogobi meminta supaya semua tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (Napol) dibebaskan tanpa syarat kemudian meminta kepada aparat kepolisian mengungkap kasus penembakan Opinus Tabuni di Wamena yang sampai sekarang tidak jelas.
Massa sempat menunggu lama ada pihak DPRP yang turun menemui namun menurut informasi bahwa hampir seluruhnya anggota DPRP sedang tidak ditempat karena sedang mengikuti Raker Bupati Se-Pegunungan Tengah di Wamena. Sambil menunggu, orasi terus berlanjut dan akhirnya Wakil Ketua II DPRP, Komarudin Watubun, SH, MH bersama Wakil Ketua Komisi A, Ir. Weynand Watori, anggota Komisi A, Amal Saleh, Wakil Ketua Komisi B, H. Zainuddin Sawiyah, SH dan anggota Komisi E, H. Maddu Mallu, SE turun untuk menemui mereka.
Namun sangat disayangkan meskipun pihak DPRP sudah menemui mereka tampaknya massa menginginkan Ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM yang datang menemui namun berkat proses negosiasi dan pemahaman bahwa Ketua DPRP sedang tidak ditempat maka Wakil Ketua II yang menerima. Alasan itu akhirnya diterima massa namun tidak serta merta langsung memberikan semua pernyataan sikapnya sehingga dialog secara singkat pun terjadi. Massa meminta supaya DPRP bekerja untuk memperjuangkan pembebasan sejumlah tapol dan napol lewat pembentukan tim.
”Aspirasi ini tetap akan kami tindaklanjuti dan akan menjadi agenda sehingga untuk memutuskan permintaan itu kami tidak bisa karena harus lewat mekanisme. Kemudian menyangkut pembentukan tim itu akan ditinjau kembali karena akan lebih koordinasi dengan pimpinan DPRP sedangkan untuk pembebasan tapol dan napol, hal itu akan dikoordinasikan kepada Komisi A yang membidanginya sehingga perlu dibahas lebih jauh,”jelas Komarudin. (dni/nal/luc) (scorpions)

TENAGA PENGAJAR TIDAK ADA MASYARAKAT NDUGA DEMO

Ditulis oleh Fredy/Papos
Selasa, 23 Februari 2010 00:00

WAMENA (PAPOS) – Kondisi pendidikan di Kabupaten Nduga dinilai masyarakat sangat memprihatinkan. Alhasil, seluruh elemen masyarakat Nduga melakukan aksi demo damai di depan kantor perwakilan sekretariat Kabupaten Nduga, Wamena, Senin (22/2) kemarin.

Dalam aksi demo ini masyarakat Nduga meminta pemerintah Kabupaten Nduga untuk lebih serius menangani masalah pendidikan di Kabupaten Nduga yang sudah tidak berjalan dengan baik.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Nduga karena banyak sekolah tidak beroperasi lagi dan Guru-Gurunya pun sudah tidak lagi berada di tempat tugas untuk melakukan tugas pelayanannya,” ujar koordinator demo, Frengky Gwijangge dalam orasinya.

Dia mengatakan, hingga saat ini banyak anak-anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena tidak adanya tenaga pengajar.

Selain itu juga banyak sekolah dasar yang bangunannya telah rusak berat namun hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah, katanya.

Hal ini menurut Frengky merupakan kegagalan dari pihak pemerintah Kabupaten Nduga. Untuk itu, masyarakat meminta agar kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nduga untuk segera diganti dari jabatannya dan segera melakukan pembenahan terhadap pelayanan khususnya di bidang pendidikan.

‘’Pemerintah Nduga perlu segera memperbaiki pelayanan bidang pendidikan sebagai dasar untuk membangun SDM orang Nduga guna membangun daerahnya kedepan,” paparnya.

Untuk itu, mereka meminta agar para Guru yang selama ini meninggalkan tempat tugasnya untuk di tindak tegas dan segera kembali ketempat tugasnya untuk melaksanakan tugas pelayanannya, pungkasnya.[fredy]

MASIH TERJADI KESENJANGAN SOSIAL PESISIR DAN PEGUNUNGAN

Ditulis oleh Djoko/Papos
Selasa, 23 Februari 2010 00:00

WAMENA [PAPOS]- Ketua asosiasi Bupati se - Pegunungan Tengah, DR (HC) John Tabo, MBA mengatakan lahirnya organisasi asosiasi bupati se- Pegunungan Tengah merupakan manifestasi dari perjuangan rakyat Pegunungan Tengah untuk mengejar berbagai ketertinggalan disemua aspek kehidupan dari saudara-saudaranya yang lain di Indonesia.

Lahirnya asosiasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sikap walk out yang ditunjukkan oleh 5 bupati dan 5 ketua DPRD Pegunungan Tengah kepada gubernur Papua dalam acara raker bupati setanah Papua dan Papua Barat di Sasana Karya kantor gubernur provinsi Papua pada 18 Februari 2008 lalu.

Hal itu dikatakan John Tabo selaku ketua asosiasi bupati sepegunungan tengah periode 2008-2010 mengawali sambutannya. “Sikap itu kami ambil karena sejak Irian Jaya (Papua sekarang, red) berintegrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir lebih cepat maju dan berkembang disegala bidang bila dibandingkan dengan pembangunan dikawasan Pegunungan Tengah yang nota bene orang pedalaman.

‘’Kondisi ini terus berjalan sampai di era otonomi khusus dan terjadi kesenjangan sosial yang sangat menyolok, padahal pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan dikawasan Pegunungan Tengah, namun dalam kenyataannya tak pernah dinikmati oleh masyarakat Pegunungan Tengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari provinsi Papua,” tegas John Tabo yang mendapat aplaus dari peserta.

Pembentukan asosiasi itu sendiri bertujuan untuk mensinergikan rencana pembangunan dan mengoptimalkan beban pembiayaan untuk pembangunan kerja sama antar kawasan pegunungan tengah, pemprov Papua dan pemerintah pusat.

Hal yang paling utama pembentukan organisasi ini adalah program jangka pendek untuk memutuskan secara bertahap mata rantai penyebab ketertinggalan pembangunan diwilayah Pegunungan Tengah yang didukung alokasi anggaran yang fokus dan multi years pada program kegiatan yang sifatnya akan memberikan dampak multiplayer efect disegala bidang.

Pada tahun 2008 terjadi defisit, Papua Barat mendapat dana 700 Milyar dan provinsi Papua hanya mengelola dana senilai 300 Milyar, sementara pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana yang dialokasikan untuk Pegunungan Tengah hanya 150 Milyar atau 5 persen dari total pendapatan sebesar 2,8 Trilyun. Untuk dana segar (fresh money) di tahun 2008 yang mencapai 15 Trilyun, namun untuk kawasan pegunungan tengah hanya dialokasikan 1,1 Trilyun atau 7,54 %. Padahal dana 40 % yang dikelola oleh Pemprov Papua mendekati 1 Trilyun yang tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasinya yang dilaksanakan disetiap kabupaten.

Dana infrastruktur yang berasal dari APBN dan menjadi tanggungjawab pemprov Papua yang pelaksanaan kegiatannya disetiap kabupaten terkesan tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya. “Ditinjau dari aspek kualitas dan pengendalian justru sangat jauh dari tujuan dan sasaran yang diharapkan,” tegas John Tabo.

Acara pertemuan asosiasi bupati sepegunungan tengah itu dihadiri sejumlah bupati seperti bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington Wenda, bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S. IP, wakil bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, penjabat bupati Nduga Benyamin Arisoy, SE, M. Si, bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM, penjabat bupati Mamberamo Tengah David pagawak, S. Sos, penjabat bupati Yalimo Drs. W.D. Siep, penjabat bupati Puncak, Drs. L.A. Boling, sekda Lany Jaya Doren Wakerkwa, SH, ketua DPRD sepegunungan tengah, muspida Jayawijaya, para intelektual dan undangan lainnya. [djoko]

LONG MARCH PENDEMO DIGAGALKAN APARA KEAMANAN

DEMO : Massa Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua saat melakukan unjuk rasa terkait masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Berlangsung di gedung DPR Papua, Senin (22/2) kemarin[ft:loi/papos]
JAYAPURA [PAPOS] - Ratusan masa yang tergabung dalam Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua melakukan unjuk rasa terkait masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.

Masa yang dipimpin Usama Yogobe berecana melakukan aksi demo di Gedung DPR Papua, sebelum menuju ke DPRP masa berkumpul di Depan Ekspo Waena, Perumnas III Waena dan di depan Kantor Pos Abepura dikawal Satgas Penjaga Tanah Papua (Petapa), Massa dari Perumnas III dan Expo Waena kumpul lalu melakukan long mars menuju Abepura untuk bergabung dengan massa di Abepura dan sama-sama menuju ke DPRP menyampaikan aspirasi.



Namun masa tiba di Padang bulan menuju Abepura sudah dihadang aparat keamanan lantara aksi long mars tersebut membuat arus lalulintas macet.

Aparat keamanan yang dipimpin Kapolsekta Abepura AKP Yafet Karafir langsung mengarakan masa untuk naik ke truk dan menuju ke DPRP di Jayapura agar arus lalulintas tidak terganggu.

Masa kemudian naik truk, sesampai di Abepura masa yang berkumpul di depan Kantor Pos Abepura, langsung naik ke truk dan masa dibawa menuju kota Jayapura dengan truk, diatas truk massa sambil membentangkan berbagai spanduk dan pamplet langsung menuju ke DPRP di pusat kota.

Menurut Koordinator aksi demo, Usama Yogobe kepada wartawan mengatakan, tujuan aksi tersebut ke DPRP adalah menyampaikan tuntutan tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan yang tidak terselesaikan.

Menurut, Usama Yogobe Inti dari tuntutan yang disampaikan ke DPRP yakni pemerintah harus bertanggungjawab terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, Mendesak Pemerintah RI untuk membuka ruang HAM dan Demokrasi bagi rakyat sipil Papua, mendesak DPRP segera membentuk komisi hukum dan HAM karena kasus pelanggaran HAM di Papua menuju genoside dan meminta pemerintah segera menarik pasukan organik dan non organik dari Papua, mendesak pemerintah RI dan Internasional untuk membawa kasus pelanggaran HAM di Papua ke Pengadilan Internasional.

Tiba di gedung DPR Papua, massa yang datang dengan truk itu melakukan orasi-orasi yang disampaikan Ketua koordinator Usama didepan anggota DPRP terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Mereka menuntut pemerintah Indonesia dan negera-negara asing bertanggungjawab masalah kemanusiaan (Genoside) di Papua.

Selain itu pendemo juga menuntut agar pemerintah provinsi Papua, DPRP dan Kakanwil Hukum dan HAM Papua bertanggungjawab atas biaya kesehatan Filep Karma karena status tahanan negara (Tapol) dan menuntut DPRP segera melakukan sidang istimewa untuk penutupan PT Freepot Indonesia.

Wakil II DPRP Komarudn Watubun SH.MH yang menerima aspirasi yang disampaikan para pendemo, mengatakan semua aspirasi yang disampaikan akan diterima dengan baik, namun belum bisa dipastikan untuk memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan, karena perlu dibicarakan dalam kalangan dewan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A, Ir. Weynand Watory mengatakan pihaknya siap mempasilitasi pertemuan dengan perwakilan pendemo pada tanggal 15 Maret 2010 mendatang.

Weynand juga mengatakan kalau semua persoalan yang terjadi di Tanah Papua telah disampaikan kepada dewan akan disampaikan ke pimpinan dewan, serta akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak untuk membicarakan masalah yang disampaikan sesuai mekanisme yang ada di dewan.

“ Untuk jawaban pada tanggal 15 Maret diminta kepada para perwakilan untuk ikut dalam pertemuan itu,” ujarnya. [loy/eka]

PROVINSI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA DIDEKLARASIKAN

DEKLARASI : Empat dari sepuluh Bupati anggota Aso¬siasi Bupati se-Pegunungan Tengah tampak berdiri pada pembukaan rapat kerja assosiasi tersebut yang berlangsung di Wamena,Senin (22/2)[ft:djoko/papos]
WAMENA [PAPOS] - Asosiasi bupati se-Pegunungan Tengah sepakat untuk mendirikan provinsi baru yakni, Provinsi Pegunungan Tengah Papua dan menetapkan Wamena sebagai ibukota provinsi. Pendeklarasian provinsi itu berlangsung ditengah-tengah Rapat Asosiasi bupati se-Pengunungan Tengah, Senin [22/2] di Wamena.

Hadir pada pendeklarasian itu, Bupati Jayawijaya yang diwakili oleh Wakil Bupati, Jhon Banua, Bupati Tolikara, DR (HC) Jhon Tabo MBA, Bupati Yahukimo, Ones Pahabol,SE,MM, Bupati Pegunungan Bintang, Drs.Welinton Wenda, Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, Penjabat Bupati, Lanny Jaya yang diwakili Sekretaris Daerah Doren Wakerkwa,S.Sos, Penjabat Bupati Kabupaten Yalimo, W.Siep, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, David Pagawak, Penjabat Bupati Nduga, Benyamin Arisoy dan Penjabat Bupati Puncak, Agus Boling.

Selain dihadiri oleh para bupati dan penjabat bupati se-Pegunungan Tengah, juga disakikan oleh anggota DPRP Papua, anggota DPR RI dan anggota DPD RI dan para ketua DPRD Kabupaten Pengunungan Tengah Papua.

Para bupati sepakat untuk mendirikan provinsi Pengunungan Tengah Papua demi percepatan pembangunan di wilayah Pengunungan Papua. Para bupati dan anggota DPRD sepakan melakukan sharing dana dalam rangka pengurusan pemekaran provinsi itu akan diajukan pada 2011 ke pemerintah pusat.

Lukas Enembe Terpilih

Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk masa periode 2010-2012 mengantikan Bupati Tolikara DR (HC)Jhon Tabo, MBA, yang diharapkan dapat segera melaksanakan tugas dalam mempercepat pemekaran provinsi Pengunungan Tengah Papua.

Jika sebelumnya, asosiasi hanya dipimpin oleh unsur Ketua dan Sekretaris, kali ini terjadi penambahan jabatan dalam asosiasi melihat bertambahnya peserta asosiasi dari lima kabupaten menjadi sepuluh kabupaten.

Dimana untuk ketua asosiasi ditetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, wakil ketua Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, Sekretaris Ketua Bapeda Puncak Jaya Pilemon Tabuni, wakil sekretaris Ketua Bapeda Jayawijaya Chris Manuputy .

" Mengingat delapan dari anggota asosiasi akan melakukan pemilihan kepala daerah tahun ini, maka kami sepakati ketua asosiasi kali ini dipengang Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe dan wakilnya Jhon Wempi Wetipo Bupati Jayawijaya," ujar mantan ketua asosiasi periode 2008-2010 yang juga bupati Tolikara.

Sepuluh kabupaten yang menjadi anggota Asosiasi Bupati Pengunungan Tengah terdiri dari, Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Nduga dan Kabupaten Puncak.

Selain menetapkan ketua bupati asosiasi, dalam rangka reorganisasi ditetapkan juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat se-Pegunungan Tengah, dr.Demus Kogoya dari Kabupaten Tolikara, Nesco Wenda dari DPRD Puncak Jaya, Sekretaris Alberth Tulihaluk dari DPR Yalimo dan Wakil Sekretaris Danton Giban dari DPRD Yahukimo yang akan bekerja sama dalam percepatan pembangunan daerah guung tersebut.

Menurut Jhon Tabo, jabatan ketua asosiasi akan dijabat secara bergantian oleh semua bupati di Pegunungan Tengah yang pemilihanya akan dilakukan dua tahun sekali hingga tujuan pembentukan asosiasi bupati kabupaten dipegunungan tengah tercapai. [rico]

MK Perintahkan DPRD Papua Tambah 11 Anggota dari Penduduk Asli

Senin, 01/02/2010 13:40 WIB
MK Perintahkan DPRD Papua Tambah 11 Anggota dari Penduduk Asli
Andi Saputra - detikNews


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal 6 ayat 2 Undang-undang No 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945. MK memerintahkan agar DPRD Papua menambah anggotanya sebanyak 11 orang dari penduduk asli.

"Majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon sepanjang pasal 6 ayat 2 UU Nop 21/2001," kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan dalam Sidang Pleno di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2010).

Pasal 6 ayat 2 berbunyi, DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan (pemilu). Pasal tersebut diujimateriilkan oleh dua warga Papua yang tidak lolos dalam pemilu tahun lalu, Ramses Ohee dan Yones Alfons Nusi.

Mahfud melanjutnya, putusan penambahan anggota DPRD Papua periode 2009-2014 tersebut bertujuan untuk menghargai kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat Papua. Menurut seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan, sejak 9 tahun lalu, masyarakat di pulau tertimur Indonesia itu menginginkan 1,25 dari total anggota DPRD-nya berasal dari penduduk asli.

Menurut Mahfud, dengan ditambahkannya 11 anggota baru itu, nantinya jumlah anggota Dewan di Papua akan menjadi 67 orang (sekarang 56 orang). Sementara untuk komposisi anggota DPRD Papua periode 2014-2019 adalah 45 plus 11 penduduk asli (total 56 orang).

"Ini untuk menghargai kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisional," ujar Mahfud dalam sidang.

Mendengar putusan tersebut pemohon yang hadir di persidangan langung menangis bahagia. Isak tangis juga terdengar dari para pendukung mereka. "NKRI itu harga mati. Kami tidak ingin berpisah dari RI. MK telah memberikan putusan yang sangat bijak," ujar Ramses Ohee.

Menanggapi putusan tersebut, pihak pemerintah yang diwaliki Kabag Hukum Depdagri Mualimin Abdi mengaku menghormati putusan MK. Dia juga meminta Pemprov Papua dan DPRD setempat segera menyusun Perdasus terkait pengangkatan anggota DPRD tambahan itu.

"Perdasus itu wewenang provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah pusat hanya dilaporkan. Kalau dulu kami berargumen bahwa UU itu benar, ya, karena itu memang sudah tugas kami. Tapi karena putusan ini, maka kami menghormati dan meminta Pemprov Papua menindaklanjutinya," tutur Mualim. (irw/nrl)

Selesaikan Konflik Papua, Komnas HAM Gandeng JK

Senin, 08/02/2010 19:45 WIB
Selesaikan Konflik Papua, Komnas HAM Gandeng JK
Laurencius Simanjuntak - detikNews

(Foto: dok Rumgapres)

Jakarta - Untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkonsultasi dengan mantan Wapres Jusuf Kalla, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Komnas ingin JK membantu penyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh.

"Bagaimana penyelesaian secara damai Papua, kita berkonsultasi dengan Pak JK. Pak JK, sebagai ketua PMI punya pengalaman (mendamaikan) dari Poso sampai ke Aceh," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.

Hal itu disampaikan Ifdhal usai pertemuan tertutup dengan JK sekitar satu setengah jam di kantor PMI Pusat, Jl Gatot Subroto, Senin (8/2/2010). Ifdhal ditemani wakilnya Ridha Saleh dan seorang staf. Mantan Sekjen Partai Golkar yang kini menjabat salah satu ketua di PMI, Soemarsono, juga turut hadir dalam pertemuan.

Menurut Ifdhal, penyelesaian konflik secara parsial seperti penegakan hukum tidaklah bisa menenangkan konflik di Papua. Perlu dilakukan cara komprehensif untuk menyelesaikan konfik, yakni melalui dialog.

"Komnas HAM ingin penyelesaian secara komprehensif, tidak parsial," kata Ifdhal.

Ia menambahkan, pasca tewasnya salah satu pemimpin gerakan separatis Papua, Kelly Kwalik, Papua memang semakin memanas. Ada ketidakpuasan sebagian kalangan atas tewasnya Kelly yang ditunjukkan lewat demonstrasi di berbagai daerah di Papua.

"Dan JK punya concern yang sama dengan kami untuk masalah Papua," kata Ifdhal menambahkan pihaknya akan mengadakan pertemuan selanjutnya dengan JK.

(lrn/nwk)

SBY Dukung JK Selesaikan Konflik Papua

Senin, 08/02/2010 19:15 WIB
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung mantan Wapres yang kini menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dukungan disampaikan lewat komunikasi per telepon dan pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Laksanakan saja Pak JK, kami back-up," kata JK menirukan ucapan SBY kepadanya.

JK mengatakan hal itu di kantor PMI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Sebelumnya, JK mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi ingin JK turut membantu menyelesaikan konflik di Papua yang belakangan kian memanas pasca tewasnya Kelly Kwalik, salah satu pemimpin gerakan separatis Papua.

Menurut JK, cara komprehensif untuk menyelesaikan konflik adalah dengan dialog. Untuk sampai ke pelaksanaannya, kata JK, harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan berdasar pada data-data.

"Kita pelajari secara detail, baru langkahnya," ujar JK sambil mengatakan usai dialog barulah langkah-langkah pemulihan secara sistematis dilakukan.

Khusus untuk konflik di Papua, JK menaruh perhatian khusus. Pasalnya dengan otonomi khusus dan anggaran yang tinggi, Papua seharusnya sudah bisa memulai pembangunan dan terlepas dari konflik.

"Kita harus lihat lagi konsolidasi pembangunan di Papua," kata JK.

Ia menambahkan, konflik di Papua hanyalah letupan-letupan lokal yang bersifat kasuistis, meski tidak juga boleh dianggap remeh. "Secara umum aman-aman saja, tapi ada letupan. Dan bagaimana mencegah pandangan-pandangan radikal ini penting sekali," ujar JK.

(lrn/nwk)

PEMKAB MIMIKA MINTA DUKUNGAN LPMAK BANGUN MASYARAKAT

Warga masyarakat Mimika banyak mencari hidup sebagai pendulang emas liar, bahkan mereka mempertaruhkan hidup dari kejaran aparat, untuk itu pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian bagi mereka. [ft:Papos]

Timika [PAPOS] - Pemerintah Kabupaten Mimika, meminta dukungan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk menunjang pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal di wilayah itu.

"LPMAK sebagai mitra Pemda diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan masyarakat di Mimika," kata Wakil Bupati Mimika, H Abdul Muis saat membuka kegiatan sosialisasi program LPMAK tahun 2006-2009 di Timika.

Menurut Muis, selama ini ada kesan bahwa Pemkab Mimika dengan LPMAK berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program kerjanya.

Ia berharap ke depan semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Mimika melakukan sinergi program dengan biro pendidikan, biro kesehatan dan biro ekonomi di LPMAK.

Sebagai contoh, demikian Muis, dalam bidang pendidikan LPMAK membangun gedung sekolah di satu kampung, sedangkan Pemkab Mimika menyediakan tenaga guru dan lainnya.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, John Nakiaya mengatakan, lembaga yang dipimpinnya itu mendukung penuh seluruh program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Amungme dan Kamoro.

Serta warga suku lokal yang lain memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

"Selama ini sudah banyak hal yang telah kami lakukan dan kami berkomitmen terus menerus mendukung pemerintah daerah dalam membangun masyarakat," kata Nakiaya.

Ia menyambut baik ajakan Pemkab Mimika untuk bekerja sama dengan semua SKPD dalam mengimplementasikan program-program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

"Kita berharap dengan kerja sama itu akan lebih banyak program yang bisa dilakukan untuk masyarakat Mimika dengan dana yang memadai dan benar-benar efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelas Nakiaya.

LPMAK merupakan lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk pengembangan masyarakat lokal terutama dua suku besar di Mimika yaitu suku Amungme dan Kamoro.

Menurut Nakiaya, dana kemitraan yang diberikan Freeport untuk mendukung program-program LPMAK dari tahun ke tahun nilainya terus meningkat.

Tahun 2009, LPMAK mengelola dana kemitraan dari Freeport sebesar Rp260 miliar dan tahun 2010 diprediksi akan meningkat hingga Rp300 miliar.

Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk mendukung program kesehatan dengan nilai mencapai sekitar Rp130 miliar, pendidikan Rp60 miliar, pengembangan ekonomi Rp50 miliar, program kerja sama dengan Pemkab Mimika sekitar Rp10 miliar, serta penguatan lembaga adat (LEMASA dan LEMASKO) dan lain-lain.(ant/agi)

John Ibo: Saya Bukan Pencuri

Ditulis oleh Lina/Papos
Rabu, 03 Februari 2010 00:00
JAYAPURA [PAPOS] - Dugaan kasus korupsi senilai Rp 52 M yang menjadikan Jhon Ibo sebagai saksi menegaskan dirinya bukan pencuri uang negara milyaran rupiah, melainkan dana yang diterima selama dua kali berturut-turut pada tahun anggaran 2006 itu merupakan dana bantuan resmi atau dana jelas yang telah diprogramkan pada jadwal anggaran Setda Papua Andi Baso Basalleng dan diperuntukan bagi dirinya sebagai Ketua DPRP guna membangun rumah Dinas.

Terkait kasus itu, Jhon Ibo menyatakan dirinya merasa dijebak mengingat dana-dana yang diterima merupakan bantuan resmi tetapi pada akhirnya dinyatakan sebagai bentuk Korupsi dilakukan dirinya. John Ibo saat diperiksa jadi saksi di Kejaksaan Tinggi Papua mendapat 28 pertanyaan dari pihak penyidik, Senin [1/2] lalu.

Namun dia mengatakan kalau dirinya dijebak, namun siapa orang yang berpolitik untuk menjebaknya, John Ibo enggan mengatakan.

Dia bahkan mengatakan bahwa saat ini dalam system pemerintahan yang berjalan telah terjadi sebuah lingkaran setan yang menipu untuk menghambat kesejahteraan rakyat, dimana dalam lingkaran tersebut terdapat SKPD yang melakukan aksi penipuan terhadap gubernur, Gubernur melakukan penipuan kepada DPRP dan DPRP melakukan penipuan terhadap rakyat.

Untuk itu KPK diminta untuk melakukan tugas secara professional dengan tidak berpihak pada orang-orang yang hanya memiliki uang banyak, padahal banyak bukti yang terlihat bahwa pemerintah yang menggunakan anggaran tidak wajar seperti dana keamanan, dana Kamtibmas hingga bantuan langsung kepada masing - masing Parpol yang tidak seharusnya dibiayai Pemda melalui APBN dilakukan oleh pemerintah di Papua.

“ KPK harus bertindak adil. jika tidak, saya bisa membongkar ketidak wajaran yang terjadi dalam system pemerintahan sekarang,” tegas Ibo

Dalam keterangan pers terkait pemanggilan dirinya di Kejaksaan Tinggi Papua Senin lalu kepada seluruh awak media diruang kerjanya, Selasa [2/2] Jhon Ibo menjelaskan bahwa dirinya telah menerima dana dari pemerintah Provinsi Papua sebanyak dua kali penganggaran. Anggaran pertama senilai Rp 2,6 M merupakan anggaran fleksibel karena dalam anggaran itu tidak disebutkan secara jelas anggaran diperuntukan untuk apa, sekitar sebulan kemudian besaran dana serupa juga diterima yang mana menurut John Ibo, dana sebesar Rp 2,6 M itu diberikan bagi instansi vertikal dimana gubernur yang akan bertanggungjawab atas bantuan tersebut.

“Kucuran dana-dana itu jelas saya terima sebanyak dua kali dan dilakukan didalam system pemerintahan diluar bukan didalam rumah tangga DPRP, jadi saya ingin menegaskan kepada rakyat saya bukan seorang pencuri karena saya tidak pernah melakukan hal itu, itu haram bagi saya dan Agama saya juga melarangnya,” tegas Ibo.

Melihat kucuran dana yang cukup besar bagi dirinya itu, dikaitkan dengan UU Korupsi maka Jhon Ibo yang merupakan ketua DPR Papua dinyatakan secara jelas telah bersalah dalam kasus ini, hal inilah yang menurut dia sama sekali tidak wajar.

Dan akan diperjuangkan karena pada dasarnya pencurian uang negara tersebut sama sekali tidak dilakukan John Ibo melainkan dana yang diterimanya adalah bantuan resmi dari pemerintah dan telah dianggarkan.[lina]

Segera, 11 Anggota DPRP Dilantik

Ditulis oleh Lina/Papos
Rabu, 03 Februari 2010 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Ketua DPR Papua, Jhon Ibo mengatakan pihaknya akan segera mungkin mengupayakan perencanaan pelantikan anggota DPR Papua yang berasal dari masyarakat adat untuk mengisi 11 kursi yang telah tetapkan Mahkamah Konstitusi [MK] dalam putusan uji materi pasal 6 ayat 2 UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Hal ini dikatakan Jhon Ibo ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa [2/2] kemarin.

“Sebagai orang Papua kita sangat bangga dengan putusan MK, untuk itu kita akan mengupayakan agar pelantikan 11 kursi itu dapat dilantik tahun ini, dan ini akan kita konsultasikan kepada GUbernur karena sejak putusan MK itu keluar Gubernur merupakan orang yang paling bertanggung jawab untuk pengakomodiran 11 kursi di DPRP,” kata John Ibo

11 Kursi bagi orang Papua di DPRP, menurut Ibo bermula dari ketidakpuasan orang Papua yang merasa tertarik untuk duduk di kursi DPR serta untuk memperjuangkan hak-hak orang Papua itu sendiri. Dan yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana menjaring 11 kursi yang telah ditetapkan MK, dan dalam upaya tersebut akan banyak timbul kekisruhan yang datang dari masyarakat karena ingin hak-hak mereka juga diperhatikan sebagaimana yang tertuang dalam UU Otsus.

Maka itu DPR bersama MRP dan juga pemerintah Provinsi Papua akan melakukan suatu suatu rancangan Raperdasus tentang pengakomodiran 11 kursi bagi masyarakat Papua, dimana inisiatif Raperdasus bebas dikemukan oleh siapa saja.

“Yang penting inisiatif yang diberikan merupakan pendapat yang baik pula sehingga dapat dibuat dalam bentuk draf yang diusulkan kepada DPRP,” lanjut John Ibo. [lina]