Forkorus: Itu TPN/OPM Gadungan

CEPOS 22 JULI 2009
Soal Pelaku Penembakan di Areal Freeport
SENTANI-Aksi penyerangan dan penembakan terhadap aparat keamanan di areal PT. Freeport Indonesia (FI) yang kemudian ada tudingan bahwa yang melakukan aksi itu adalah TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka), membuat Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut,S.Pd angkat bicara.
Ia menegaskan, penembakan yang dituduhkan kepada TPN/OPM adalah tidak benar, sebab itu dilakukan oleh TPN/OPM gadungan, yang telah memiliki kepentigan besar terhadap tujuan tertentu dengan menyiapkan skenario sedemikian rapi dan sudah dibangun sejak lama.
Menurutnya, indikator itu adalah tidak mungkin TPN/OPM melaksanakan aksi tersebut karena di seluruh Tanah Papua tersebar ribuan intelijen dengan menyamar berbagai profesi dan tersebar pula aparat keamanan (Polisi dan TNI) baik pasukan organik maupun non organik, sehingga mustahil bila para intelijen tidak mengetahui akan terjadi kasus penembakan itu.
"Saya punya dugaan bukan masyarakat adat atau TPN/OPM yang melakukan penembakan itu. Masa intelijen begitu banyak tidak bisa mendeteksi adanya penembakan itu sebelum terjadi. Ini kan aneh," ungkapnya Selasa, (21/7).
Kedua, TPN/OPM maupun masyarakat adat tidak mungkin melakukan tindakan sebodoh itu yang tidak menguntungkan dan menodai perjuangan murninya selama ini. Diantaranya memperjuangkan hak-hak yang selama ini diabaikan dan ditindas, seperti hak ekonomi, hak hutan, hasil laut dan sebagainya.
Indikator berikutnya, lanjut Forkorus, mana bisa TPN/OPM dan masyarakat adat mampu melakukan penembakan yang sangat tepat sasaran, padahal untuk memegang senjata saja sudah gemetar, apalagi menembakkannya. Ia yakin tidak mengenai sasaran dan paling tidak hanya mengenai pada badan mobil bahkan bisa meleset, apalagi kendaraan dalam keadaan melaju.
"Saya sangat setuju dengan pernyataan Kapolda bahwa itu hanya bisa dilakukan orang terlatih. Dan sudah jelas itu dilakukan TPN/OPM gadungan/siluman, yang juga sebagai agen provokator dengan menghilangkan jejak dan bukti-bukti tanpa bekas," tandasnya.
Ditandaskannya, dari kasus yang satu ke kasus yang lain merupakan sesuatu yang sudah direkayasa untuk membungkam dan membunuh masyarakat adat Papua baik secara fisik maupun psikologis.
Secara fisik dapat dilihat dari kasus pembunuhan dan penembakan selama ini terjadi, masalah HIV-AIDS yang tidak pernah bisa diatasi, bahkan tidak ada tindakan untuk mengkarantina mereka yang datang di Papua untuk mengetahui status kesehatannya.
Kemudian masalah minuman keras (Miras) yang umumnya turut membunuh ratusan orang Papua. Hal ini disebabkan karena tidak ada kebijakan yang jelas untuk menangani masalah Miras itu.
Selanjutnya pembunuhan masyarakat Papua secara psikis (pembunuhan karakter) dapat dilihat dari teror, intimidasi di kampung-kampung, sehingga secara tidak secara langsung membunuh semangat masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya itu.
"PNG saja meski kesejahteraannya lebih tertinggal dibandingan kami, tapi jumlah penduduknya lebih bagus, sementara kami Papua pertumbuhan penduduknya sangat lambat, karena itu tadi pembunuhan secara fisik maupun psikis itu yang membuat kami tidak berkembang. Kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintah Australia untuk tidak menyalahkan kami masyarakat adat Papua, dan kami minta tim investigasi mereka untuk turun selidiki kasus itu," imbuhnya.
Ditegaskannya, sekian persoalan baik penembakan dan lainnya akan ia laporkan ke International Indigenous People bahwa di Papua telah terjadi pemusnahan secara perlahan bagi masyarakat adat Papua.
Terkait dengan itu, Dewan Adat Papua sangat menyesal dan menyayangkan atas tindakan aparat keamanan yang ingin memperbaiki nama baiknya di mata dunia internasional dengan mulai melakukan penangkapan masyarakat adat di sana sini tanpa mempunyai bukti yang jelas.
Untuk itu ia meminta kepada Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk menghentikan penangkapan dan menarik pasukannya, serta hendaknya menurunkan tim investigasi yang benar-benar jujur dan adil dalam mengungkapkan siapa pelaku di balik kasus tersebut.
"Hendaknya jangan masyarakat adat di kambinghitamkan untuk mencapai tujuannya yang tidak terpuji itu," pungkasnya.(nls)