Ditolak, Pembangunan Markas TNI di Belu

SUARA PEMBARUAN DAILY

[KUPANG] Rencana pembangunan markas TNI untuk batalyon baru dan kompi kavaleri tank di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timor (NTT), ditolak Uskup Atambua, Mgr Dominikus Saku Pr. Pembangunan markas TNI di dua kabupaten ini bukan merupakan kebutuhan mendesak karena yang dibutuhkan masyarakat adalah keadilan sosial.
Uskup Atambua, Dominikus Saku ketika dihubungi SP melalui telepon selulernya, Jumat (1/8) pagi mengatakan, penolakan rencana pembangunan markas TNI tersebut sudah dikemukakan langsung saat pertemuan dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 161 Wirasakti, Kol Inf Winston Pardamean Simanjuntak di Atambua, awal pekan ini.
Dijelaskan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut terhadap Surat Tanggapan Uskup, setelah pihaknya menerima surat dari Kodim 1605 Belu dan Kodim 1618 TTU. Di mana, Komandan Kodim (Dandim) 1605 Belu memohon bantuan Bupati Belu menyediakan lahan antara 50 - 70 hektare (ha) dekat jalan utama di kota Atambua untuk pembangunan markas batalyon kavaleri tank.
Selain itu, dalam surat tertanggal 19 Mei 2008 tersebut, diminta pula lahan antara 30 - 40 ha untuk pembangunan markas kavaleri tank dan pembangunan kompi penyerbu di wilayah selatan Betun dan wilayah utara di Atapupu dengan luas lahan 10 ha hingga 15 ha.
Hal yang sama diajukan Dandim 1618 TTU dalam suratnya, tanggal 22 Mei 2008 kepada Bupati TTU dengan memohon penyediaan lahan untuk pembangunan markas batalyon infanteri di atas lahan antara 60 - 70 ha dan pembangunan markas kompi kavaleri tank dengan luas lahan antara 9 - 10 ha.
Menyuarakan
Terhadap permohonan tersebut, pihak gereja dalam hal ini keuskupan, perlu menyuarakan suara masyarakat. Untuk itu dalam rapat di tingkat keuskupan, sudah secara tegas ditolak rencana tersebut. Kehadiran pasukan yang cukup banyak bukan merupakan kebutuhan yang mendesak karena yang dibutuhkan masyarakat adalah ketenangan. Apalagi kondisi di wilayah perbatasan Indonesia - Timor Leste relatif aman dan kondusif.
Uskup Dominikus menjelaskan, dalam diskusi bersama itu, Danrem didampingi Dandim 1605 Belu, Dandim 1618 Belu, Komandan Batalyon (Danyon) 744/ SBY serta sejumlah perwira lainnya, banyak hal yang diutarakan. Bahkan Danrem mengutarakan soal ancaman dari luar yang akan merongrong kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terhadap masukan ini, tambahnya, pihaknya tetap pada pendirian bahwa kehadiran militer memang sangat dibutuhkan manakala kondisi wilayah perbatasan sedang dalam keadaan perang. Saat ini, justru kehidupan masyarakat berjalan sangat baik, apalagi antara masyarakat di Timor Barat dan masyarakat Timor Leste memiliki akar budaya yang sama.
Danrem 161/ Wirasakti, Winstion Pardamean Simanjuntak mengatakan, kehadiran markas TNI di perbatasan Indonesia - Timor Leste sudah melalui pengkajian. Hal ini dikarenakan, ada upaya dari luar untuk merongrong kewibawaan NKRI. Mengantisipasi hal-hal tersebut, diperlukan tambahan pasukan TNI di kawasan perbatasan. Untuk itu, diharapkan adanya kemauan baik semua pihak terkait untuk bersama-sama memikirkan masa depan bangsa. [120]
Last modified: 31/7/08